Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, Mikrofon di Hotel Bidakara akhirnya boleh beristirahat. Selama tiga hari Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII, 24–26 Juli 2026, peserta berpindah dari satu sidang ke sidang lain dalam jadwal yang padat. Ada 22 pleno; 21 di antaranya berupa paparan makalah dari ulama, akademisi, tokoh, pejabat dan mantan pejabat.
Tujuh komisi, A sampai G, kemudian bekerja merumuskan hasilnya. Kalau satu seminar saja kadang membuat mahasiswa diam-diam memeriksa jam, tiga hari KUII mungkin dapat dihitung sebagai latihan kesabaran tingkat lanjut. Acung jempol bagi panitia yang sudah menyediakan akomodasi yang nyaman.
Ahad malam, kongres ditutup, diakhiri dengan Milad ke-51 Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lebih dari 450 peserta hadir, termasuk wakil 87 organisasi kemasyarakatan Islam tingkat nasional. Jadi ini bukan sekadar seminar besar. Di ruangan itu, setidaknya secara kelembagaan, hadir potongan besar wajah umat Islam Indonesia.
Yang tersisa setelah panggung dibongkar tentu bukan mikrofon, melainkan keputusan yang disusun oleh tim Komisi A hingga G. Di acara penutupan, yang dibacakan adalah draft rumusan Komisi G berjudul "Taujihat Kongres Umat Islam Indonesia VIII Tahun 2026 untuk Umat, Bangsa, dan Negara".
Dalam draf yang dibacakan pada penutupan terdapat 12 butir. Sesudah pembacaan, forum masih mengusulkan agar dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh hak-haknya secara adil ditegaskan. Usul itu diterima. Palestina rupanya tak cukup hanya menjadi anak kalimat dalam pembicaraan diplomasi global.
Saya membaca kembali enam halaman Taujihat itu. Menarik untuk melihat bukan hanya apa yang diputuskan, tetapi "apa yang sekarang memenuhi pikiran para ulama". Saya membayangkan, semua yang dipikirkan ulama se-Indonesia dirangkum dengan padat, pilihan kata yang paling tepat, dan dengan penuh pertimbangan.
Jawaban yang saya temukan dari Taujihat itu mungkin mengejutkan orang yang masih membayangkan kongres ulama sebagai tempat orang berdebat tentang qunut, jumlah rakaat tarawih, panjang jenggot, atau posisi telunjuk ketika tahiyat. Tiga butir pertama Taujihat justru berbicara ekonomi.
Saya menghitung bentuk kata yang muncul secara literal dalam Taujihat — bukan rumpun atau lemma: umat (16), bangsa (12), Islam (12), negara (10), penguatan (10), ekonomi (8), pendidikan (8), syariah (7), teknologi (7), kedaulatan (6).
Itulah fokus pikiran ulama. Istilah yang dipakai macam-macam. Ada reaktualisasi Ekonomi Pancasila (8) dan Ekonomi Syariah (7), Danantara Syariah, koperasi, UMKM, pesantren, reforma agraria, tata kelola sumber daya alam, kedaulatan teknologi, ekspor komoditas strategis, investasi, sampai pembatasan praktik oligarkis.
Butir berikutnya yang banyak dipikirkan ulama adalah pendidikan (8). Mereka merekomendasikan reorientasi sistem pendidikan nasional, kesetaraan tata kelola pendidikan agama lintas kementerian, kesejahteraan guru dan dosen agama. Bahkan kiai, tuan guru dan ustaz di pesantren serta madrasah disebut secara eksplisit.
Tak kalah penting, mereka mengemukakan persoalan mandat konstitusi yang menetapkan anggaran pendidikan 20 persen. Mestinya, sesuai bunyi konstitusi, anggaran itu tak memasukkan anggaran pendidikan kedinasan.
Lalu, topik berikutnya yang menjadi perhatian ulama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi (7). Taujihat meminta sesuatu yang cukup berani: transformasi bangsa dari "pengguna menjadi pengembang teknologi".
Mereka berpesan, sains harus dimulai sejak pendidikan dasar. Talenta sains perlu dimuliakan. Ilmu-ilmu keislaman harus bertemu sains, rekayasa dan komputasi. Khazanah intelektual Islam perlu didigitalisasi. Riset diarahkan pada pangan, energi, kesehatan dan pertahanan.
Sesudah itu masuklah rangkaian persoalan bangsa lainnya yang menjadi kerisauan para ulama: soal LGBT, kecerdasan artifisial dan kedaulatan digital, ketahanan keluarga, persatuan umat, pelembagaan etika, sampai diplomasi global dan penguatan peran Indonesia di Organisasi Kerja Sama Islam serta Global South.
Hampir tak ada persoalan Republik ini yang berhasil meloloskan diri dari KUII VIII. Tapi justru keluasan itu menunjukkan sesuatu yang patut diapresiasi: "cakrawala ulama telah berubah". Perbedaan furu'iyah yang dahulu cukup menguras energi umat makin bergeser ke pinggir.
Kongres umat kali ini tidak menghasilkan resolusi tentang siapa yang paling benar membaca basmalah keras atau pelan. Ulama sekarang berbicara AI, data, oligarki, investasi, reforma agraria, energi, komputasi dan strategic autonomy. Ini bukan perubahan kecil.
Agama sedang berusaha kembali berbicara tentang dunia nyata tempat manusia bekerja, makan, sekolah, berobat, menggunakan gawai, kehilangan data, mencari pekerjaan, dan menghadapi perubahan geopolitik.
LGBT memang memperoleh satu butir panjang dan menjadi berita besar di berbagai media. Tapi Taujihat memberi proporsi yang berbeda. Isu itu hanya satu bagian dari bentangan persoalan yang jauh lebih luas. Ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan kedaulatan justru memenuhi bagian besar dokumen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika