Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terdapat 6.236 ayat di dalam al-Qur’an. Tapi Rais Aam PBNU terpilih KH Miftachul Akhyar hanya mengambil tiga ayat sebagai navigasi bagi warga Nahdhiyyin dalam mengarungi abad kedua NU.

Letak ketiganya terpisah-pisah seperti tiga pulau yang berjauhan, tapi oleh seorang pelaut dirangkai menjadi satu peta.

Ayat 30 surat al-Baqarah berada di halaman 6. Ayat 61 surat Hud berada di halaman 228. Adapun ayat 56 surat Adz-Dzariyat berada di halaman 523. Antara ayat pertama dan kedua terbentang 222 halaman; antara ayat kedua dan ketiga 295 halaman. Dari ayat pertama ke ayat ketiga, jaraknya 517 halaman.

Jauh? Sangat jauh. Tapi pada penutupan Muktamar Ke-35 NU di Tambakberas, Senin, 31 Agustus 2026, Kiai Miftach merangkainya dalam sekali tarikan napas. Isi ketiga ayat tentang manusia sebagai khalifah di bumi, tentang kewajiban memakmurkan bumi, dan tentang tujuan akhir penciptaan manusia: beribadah kepada Allah.

Di sinilah metaforanya menjadi menarik. Kartini, dalam judul yang kemudian dikenang sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang, seperti menyalakan sebuah lampu di sebuah kamar yang gelap. NU memasuki abad kedua dengan membawa sebuah perahu besar. Kiai Miftach tidak sekadar menyalakan lampu di kabin. Ia sedang menunjuk tiga perangkat navigasi: kemudi, layar, dan kompas.

Al-Baqarah ayat 30 adalah kemudinya: manusia diberi mandat menjadi khalifah fil ardh. Hud ayat 61 adalah layarnya: bumi bukan sekadar tempat dihuni, melainkan harus dimakmurkan — wasta'marakum fiha. Adz-Dzariyat ayat 56 adalah kompasnya: seluruh perjalanan itu pada akhirnya harus menuju ibadah — wa ma khalaqtul-jinna wal-insa illa liya'budun.

Kemudi tanpa layar membuat perahu tidak bergerak. Layar tanpa kemudi membuatnya berputar-putar. Keduanya tanpa kompas bisa membawa kapal jauh sekali, tapi tidak pernah sampai ke tujuan.

Kiai Miftach sendiri menjelaskan bahwa tiga ayat itu terutama akan menjadi landasan gerakan NU di bidang ekonomi dan pemulihan ekologi. Manusia, katanya, harus mengurus bumi secara tertib; orang kaya tidak boleh menganiaya orang miskin, dan bumi harus dimakmurkan dengan ilmu, akal, tindakan, penghijauan, ketahanan pangan, dan kerja nyata. Semua pembangunan itu, pada akhirnya, harus bernilai ibadah.

Ini bukan sekadar khutbah tentang ekonomi. Ini bisa dibaca sebagai semacam road map moral NU pada awal abad keduanya. Dan di sinilah tantangannya justru menjadi sangat besar.

Kiai Miftach menyebut alasan penekanan pada ekonomi dengan bahasa yang terus terang: kemiskinan. Tetapi ada satu hal yang perlu diberi garis bawah. Menurut BPS, penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 berjumlah 22,93 juta orang atau 8,07 persen penduduk. Di perdesaan angkanya lebih tinggi, 10,67 persen; di perkotaan 6,34 persen. Jadi, secara statistik, orang miskin bukan “mayoritas masyarakat Indonesia”.

Namun angka 8,07 persen itu justru membuat pertanyaan kepada NU menjadi lebih menarik. Kita bisa bertanya, berapa banyak dari puluhan juta Nahdliyin yang masih hidup di bawah garis kemiskinan?

Tidak ada statistik resmi yang bisa menjawabnya secara langsung. BPS tidak mencatat kemiskinan berdasarkan keanggotaan NU, Muhammadiyah, atau organisasi keagamaan. Karena itu kita tidak boleh mengubah angka nasional menjadi angka kemiskinan warga NU seolah-olah itu hasil sensus.

Tetapi kita bisa membuat hitungan kasar untuk melihat besarnya persoalan. Survei SMRC pada 2023 menemukan sekitar 20 persen pemilih Indonesia mengaku sebagai anggota NU. Dengan jumlah DPT Pemilu 2024 sebanyak 204,8 juta, SMRC mengonversinya menjadi sekitar 40,96 juta orang.

Angka ini lebih tepat dipahami sebagai estimasi anggota yang teridentifikasi melalui survei, bukan daftar anggota NU by name, by address. Memang pernah disebut-sebut angkanya 100 juta, tapi SMRC sendiri menegaskan angka sekitar 40,96 juta.

Jika —sekadar sebagai simulasi— tingkat kemiskinan nasional 8,07 persen diterapkan kepada kelompok sekitar 40,96 juta itu, hasilnya sekitar 3,3 juta orang. Itu bukan angka resmi kemiskinan warga NU. Ia hanya ilustrasi matematis untuk menunjukkan skala persoalan.

Dan angka tersebut bahkan bisa lebih tinggi jika basis sosial NU ternyata memiliki karakter kemiskinan yang berbeda dari rata-rata nasional. Kita tahu kemiskinan perdesaan masih 10,67 persen, jauh di atas angka perkotaan. Sementara sejarah sosial NU sangat kuat di desa, pesantren, pertanian, perdagangan kecil, dan ekonomi informal.

Dengan kata lain, kalau NU benar-benar ingin menjadikan kemandirian ekonomi sebagai proyek besar abad kedua, sasaran pertamanya bukanlah membuat beberapa perusahaan NU menjadi raksasa. Sasaran pertamanya adalah membuat jutaan keluarga Nahdliyin naik kelas.

Itulah ukuran keberhasilan yang lebih keras. Sebab mudah membuat gedung ekonomi. Lebih sulit membuat pendapatan rumah tangga naik. Mudah membuat koperasi. Lebih sulit memastikan koperasi benar-benar menurunkan biaya produksi petani dan memberi harga lebih baik kepada anggotanya.

Mungkin mudah NU membuat kawasan industri pesantren. Tapi lebih sulit memastikan lulusan pesantren memperoleh pekerjaan yang produktif. Mudah berbicara tentang economic empowerment. Lebih sulit membuat seorang pedagang kecil memperoleh modal murah, pasar yang pasti, teknologi, dan kemampuan mengelola usahanya.

Di titik inilah pemilihan KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU 2026–2031 menjadi menarik. Ia bukan hanya datang dari tradisi pesantren sebagai Pengasuh Tebuireng dan cicit KH Hasyim Asy’ari. Ia juga mempunyai pengalaman dunia usaha, antara lain mendirikan PT Energi Mineral Langgeng yang bergerak dalam eksplorasi minyak dan gas. Sebelum memimpin PBNU, ia juga pernah mendapat amanah membidangi ekonomi di PBNU.

Seolah-olah perahu NU kini memiliki pasangan yang cukup lengkap: seorang Rais Aam yang menawarkan bahasa moral dan teologis tentang ekonomi, dan seorang Ketua Umum yang membawa pengalaman organisasi sekaligus dunia usaha.

Tapi justru karena itulah ekspektasinya menjadi lebih tinggi. Gus Kikin tidak cukup hanya menjadi pengusaha di dalam NU. Ia harus membantu NU menemukan cara agar warga NU tidak hanya menjadi pasar bagi pengusaha Nahdliyin, melainkan ikut menjadi pemilik nilai tambahnya.

Ini perbedaan yang sangat penting. Kalau jutaan warga NU hanya menjadi konsumen, NU memang mempunyai pasar yang luar biasa besar. Tapi kalau mereka menjadi produsen, pemilik koperasi, pemasok, pekerja terampil, pemilik usaha, pemegang saham, dan bagian dari rantai pasok yang sehat, NU mempunyai ekosistem ekonomi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika