Oleh: Lalu Niqman Zahir, Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI, Peneliti Senior pada Geoeconomics Assesment Institute of Nusantara (GAIN)
REPUBLIKA.CO.ID, Setiap kali muncul berita tentang pekerja migran Indonesia di Malaysia, baik keberhasilan ekonomi, persoalan perlindungan, maupun kasus keberangkatan tanpa prosedur, pertanyaan yang hampir selalu muncul adalah: mengapa daerah asal mereka sering berulang? Mengapa begitu banyak berasal dari NTB, NTT, Madura di Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, dan Jawa Barat? Jawaban paling cepat biasanya adalah karena daerah-daerah itu miskin.
Namun, penjelasan itu terlalu sederhana. Jika kemiskinan adalah satu-satunya penyebab, maka daerah termiskin di Indonesia seharusnya selalu menjadi pengirim pekerja migran terbesar. Faktanya tidak sesederhana itu.
Ada daerah yang relatif tidak termasuk termiskin tetapi tetap menjadi kantong utama pekerja migran. Sebaliknya, ada daerah yang tingkat kesejahteraannya rendah namun tidak menghasilkan arus migrasi internasional sebesar wilayah-wilayah tersebut. Artinya, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar soal ekonomi.
Fenomena migrasi pekerja Indonesia ke Malaysia sesungguhnya memperlihatkan bagaimana sejarah, jaringan sosial, budaya merantau, dan struktur ekonomi bekerja secara bersamaan membentuk keputusan jutaan orang.
Migrasi Bukan Keputusan Individu, tetapi Strategi Keluarga
Dalam banyak desa pengirim pekerja migran, keputusan berangkat ke Malaysia jarang diambil sendiri. Keputusan untuk berangkat sering kali adalah keputusan keluarga.
Satu anak berangkat agar ada pemasukan rutin. Uang dikirim untuk memperbaiki rumah, membeli sawah, membangun usaha kecil, atau membiayai sekolah adik.
Di banyak wilayah pedesaan, migrasi bukan lagi pilihan terakhir ketika ekonomi gagal. Migrasi justru menjadi strategi utama mempercepat mobilitas ekonomi.
Bagi sebagian keluarga, bekerja lima tahun di luar negeri dianggap lebih realistis dibanding menunggu peluang kerja formal yang belum tentu tersedia. Dalam logika seperti ini, migrasi tidak dipahami sebagai kegagalan pembangunan, tetapi sebagai instrumen pembangunan keluarga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika