Oleh: Fahmi Salim, Presidium Majelis Arah Indonesia (MAI) dan Wakil Ketua Komisi HLNKI MUI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India, Narendra Modi, ke Jakarta pada 6-8 Juli 2026 menempatkan diplomasi luar negeri Indonesia di persimpangan jalan yang rapuh.
Di satu sisi, pesawat India One dikawal oleh F-15 dan Sukhoi TNI, karpet merah digelar di Istana Merdeka, lengkap dengan penganugerahan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Modi.
Di sisi lain, gelombang protes dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam menggema di luar pagar istana. Fenomena ini bukan sekadar dinamika domestik biasa; ia adalah refleksi dari ujian abadi politik luar negeri kita: bagaimana menyeimbangkan antara arah moral kemanusiaan dan kalkulasi pragmatis kepentingan nasional.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memanggul beban moral yang tidak ringan. Konstitusi kita, melalui Pembukaan UUD 1945, secara eksplisit mengamanatkan penghapusan segala bentuk penindasan di atas dunia.
Dalam konteks global saat ini, mandat tersebut mewujud salah satunya dalam komitmen melawan Islamofobia. Terlebih lagi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi Majelis Umum tahun 2022 telah menetapkan tanggal 15 Maret sebagai Hari Internasional untuk Memerangi Islamofobia—sebuah pengakuan global bahwa kebencian sistemik terhadap Muslim adalah ancaman nyata bagi hak asasi manusia.
Namun, realitas sosiopolitik di India di bawah panji ultranasionalisme Hindutva memercikkan kecemasan global. Laporan lembaga riset independen seperti India Hate Lab menunjukkan lonjakan masif kasus ujaran kebencian dan persekusi terhadap minoritas Muslim di sana. Dari kriminalisasi ruang ibadah hingga diskriminasi hukum melalui Citizenship Amendment Act (CAA). Mengabaikan jeritan 200 juta lebih jiwa umat Muslim di India akan membuat Indonesia dinilai gamang dalam menegakkan prinsip solidaritas kemanusiaan yang selama ini menjadi jualan utama diplomasi kita di panggung Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Sebab itulah, langkah akomodatif Istana perlu diimbangi oleh kepekaan menangkap kegelisahan publik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi telah melayangkan desakan agar Presiden Prabowo tidak melewatkan momentum emas ini. MUI meminta Presiden Prabowo untuk secara tegas menyampaikan harapan umat agar pemerintah India membuka ruang dialog intensif mengenai toleransi dan jaminan perlindungan hak-hak beragama umat Islam di India.
Dialog strategis ini krusial untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi, vandalisme, dan politik Islamofobia yang kian mengkhawatirkan. Desakan MUI ini bukanlah bentuk intervensi emosional, melainkan sebuah pengingat bahwa diplomasi Indonesia memiliki jangkar moral yang kuat pada konstitusi dan perdamaian dunia.
Meski demikian, diplomasi internasional bukanlah panggung teater moral yang hitam-putih. Sebagai kepala negara, Presiden Prabowo Subianto juga dihadapkan pada realitas geopolitik yang dingin dan menuntut kejelian. India saat ini bukan sekadar tetangga di Samudra Hindia; ia adalah raksasa ekonomi baru, kekuatan nuklir, dan mitra strategis komprehensif bagi Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika