Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di sebuah negeri yang gemar menyebut dirinya demokratis, ada satu makhluk yang diam-diam berubah bentuk: media.
Dulu ia disebut pilar keempat demokrasi, kini kadang terasa seperti pagar pembatas — yang bukan melindungi publik, tapi justru membatasi sudut pandang publik.
Kasus Ibrahim Arief — Ibam — yang terseret dalam pusaran proyek Chromebook itu, tiba-tiba menjadi semacam cermin besar. Cermin yang memantulkan wajah media kita hari ini: buram, condong, dan kadang tampak seperti sedang ikut menghakimi sebelum hakim mengetuk palu.
Ini bermula dari perkara pengadaan laptop pendidikan berskala besar, di mana seorang konsultan teknis — bukan pejabat, bukan pemegang anggaran — ikut duduk di kursi terdakwa, dituntut berat, meski fakta persidangan menyebut tak ada aliran dana kepadanya.
Data yang baru saja dirilis oleh Ismail Fahmi dari Drone Emprit bukan sekadar angka. Ia seperti hasil rontgen sosial: memperlihatkan tulang retak di tubuh ekosistem informasi kita.
Selama periode 23 Maret hingga 22 April 2026, Drone Emprit mencatat 11.426 mentions dan 13.140.377 interaksi mengenai Ibrahim Arief di enam kanal: Twitter/X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan media online.
Angka ini menunjukkan bahwa kasus ini bukan sekadar berita hukum biasa—ini adalah gelombang perhatian publik berskala nasional. Yang menarik dan penting untuk dipahami adalah polarisasi tajam antara media arus utama dan media sosial.
Media online menerbitkan berita yang positif 33,9%, yang negatif 46,9%, yang netral 19,2%. Media sosial: positif 85,5%, negatif 10,6%, netral 3,9%.
Di media arus utama, pemberitaan lebih banyak mengamplifikasi pernyataan resmi — tuntutan JPU, penetapan tersangka, angka kerugian negara dari BPKP — sehingga narasi yang sampai ke publik lebih banyak bersifat negatif terhadap Ibam.
Suara pembelaan, fakta-fakta yang meringankan, atau konteks industri teknologi relatif jarang mendapatkan ruang yang setara.
Namun di media sosial, cerita yang muncul sangat berbeda. Sentimen positif (pembelaan) mendominasi hingga 92,2% di Twitter/X, 94,7% di Instagram, dan 83,3% di TikTok.
Yang perlu dicatat: analisis bot menunjukkan skor rata-rata hanya 1,29 dari 5, dengan 80,98% akun berada pada kategori “sangat organik”.
Grafik tahun pembuatan akun juga memperlihatkan distribusi normal dari 2009 hingga 2025. Ini menunjukkan akun-akun itu bukan pola akun buatan yang biasanya terkonsentrasi pada periode tertentu.
Artinya, pembelaan terhadap Ibam di media sosial bukan hasil rekayasa buzzer. Ini suara organik publik, terutama dari komunitas teknologi dan profesional swasta.
Media online arus utama, dengan segala reputasi dan sejarahnya, justru lebih banyak menampilkan narasi negatif terhadap Ibam. Sementara media sosial—yang sering dituduh liar dan tak terkontrol—justru dipenuhi suara pembelaan yang organik, bukan hasil rekayasa buzzer.
Ironis? Tidak. Ini lebih seperti ironi yang sudah lama dipupuk, lalu sekarang berbuah lebat.
Pertanyaannya, mengapa media arus utama cenderung “lebih jaksa dari jaksa”? Pertanyaan ini seperti membuka pintu gudang tua yang penuh rahasia.
Di dalamnya, kita menemukan tumpukan realitas yang tidak romantis: tekanan bisnis, ketergantungan pada iklan, relasi kuasa, hingga self-censorship yang halus tapi mematikan.
Seorang pengelola media bahkan sampai “curhat” — bahwa idealisme hari ini sudah seperti barang antik. Dipajang, dikagumi, tapi tidak dipakai. Media, yang dulunya hidup dari semangat publik, kini sering harus bertahan dari kontrak dan kerja sama.
Di titik ini, berita bukan lagi sekadar informasi. Ia menjadi produk. Dan seperti semua produk, ia mengikuti hukum pasar. Yang laku dijual adalah yang dramatis, yang tegas, yang “berani menghukum” dalam narasi.
Jaksa berbicara — itu berita. Tuntutan dibacakan — itu headline. Angka kerugian negara disebut — itu klik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika