Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Narasi tentang genjatan senjata permanen di Gaza belakangan ini terdengar seperti iklan diskon besar di pusat perbelanjaan. Spanduknya megah, bunyinya menenangkan, tapi begitu pintu dibuka, yang terjadi justru saling sikut dan jeritan.
Di atas kertas ada gencatan, di tanah Gaza ada lubang-lubang parit yang memanjang seperti guratan luka lama yang sengaja diperlebar. Bahkan di masa yang disebut “tenang” itu, lebih dari lima ratus warga sipil Gaza tewas.
Mereka bukan gugur di medan perang epik ala film sejarah, melainkan mati pelan-pelan di tengah reruntuhan, ketika rumah tak lagi boleh didatangi, dan jalan pulang dipagari parit oleh tentara Israel agar ingatan pun tersesat.
Itulah penjajahan dalam bentuk paling telanjang, tanpa perlu teori politik berlapis-lapis. Data lembaga internasional menunjukkan bahwa lebih dari enam puluh persen wilayah Tepi Barat kini berada di bawah kontrol penuh Israel.
Di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, ratusan permukiman ilegal berdiri di atas tanah Palestina yang dirampas secara bertahap sejak 1967. Di lahan yang dulu ditanami gandum dan zaitun oleh keluarga-keluarga Palestina, kini berdiri perumahan modern.
Di sana tampak hamparan kebun-kebun kurma yang rapi, seolah-olah tanah itu memang sejak awal menunggu untuk “dimodernisasi”. Ironinya, kurma-kurma manis itu tumbuh subur di atas pahitnya pengusiran dan larangan kembali.
Maka ketika seruan boikot produk pertanian Israel kembali menggema menjelang Ramadhan, itu bukanlah pekikan ideolog yang hobi marah-marah tanpa data. Seruan itu berdiri di atas fakta ekonomi dan kemanusiaan.
Israel hanya memproduksi sekitar setengah persen dari total produksi kurma dunia. Namun negeri kecil ini menjadi salah satu eksportir terbesar karena memanfaatkan tanah jajahan dan struktur perdagangan global.
Kurma-kurma itu melintasi lautan, masuk ke rak-rak swalayan dengan kemasan bersih dan label eksotis. Sementara itu, kisah tanah yang dirampas dan warga yang terusir dibiarkan tertinggal seperti catatan kaki yang sengaja dihapus.
Di Indonesia, juga di dunia, para tokoh kembali mengingatkan bahwa Ramadhan bukan sekadar musim berburu pahala individual, melainkan momentum menimbang ulang relasi antara ibadah dan keadilan. Puasa Ramadhan juga ibadah sosial.
Ajakan boikot kurma dan produk-produk terkait Israel terdengar sederhana, bahkan mungkin terasa kecil di hadapan mesin perang modern. Namun sejarah gerakan sosial menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat mengguncang sektor-sektor tertentu dan menciptakan tekanan yang signifikan.
Seruan itu sendiri, jika dibaca utuh tanpa emosi berlebih, sebenarnya sangat konkret dan nyaris teknokratis. Intinya sederhana namun menusuk: umat diminta tidak membeli produk yang berasal dari Israel atau yang terafiliasi secara ekonomi dengan negara penjajah itu.
Dalam konteks Ramadhan, perhatian publik langsung mengerucut pada kurma — komoditas sunnah yang berubah menjadi simbol. Tanpa kurma di meja makan, seolah puasa tak terasa Ramadhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika