Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sesaat sebelum pena menyentuh kertas di Davos, kota di Swiss bagian timur, Presiden Prabowo Subianto mengucap satu kata yang nyaris tak tertangkap kamera, namun sangat akrab bagi republik ini: Bismillah.
Lalu tangannya bergerak. Ia menarik garis panjang, tegas, kemudian melengkung. Ini bukan tanda tangan orang ragu, melainkan goresan seseorang yang sadar betul bahwa tinta ini bisa menyeretnya ke badai.
Dan benar saja. Sejak detik itu, serangan datang. Yang diperdebatkan bukan sekadar isi Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Donald Trump, melainkan makna di balik tanda tangan itu. Apalagi, Indonesia kemudian harus bayar Rp 16,7 triliun.
Apakah ini langkah berani, atau justru kesalahan strategis? Apakah ini diplomasi tingkat tinggi, atau kompromi yang terlalu dini? Apakah Prabowo sedang membuka jalan damai, atau malah membuka celah yang berbahaya? Bayar triliunan pula.
Pertanyaan itu menggantung lama — hingga sebagian jawabannya, secara tak terduga, muncul jauh dari Davos. Bukan di forum internasional. Bukan di podium. Melainkan di sebuah ruang kecil, di Jakarta.
Di sana berlangsung pertemuan maraton lima jam antara Prabowo dan sejumlah tokoh yang disebut-sebut oposisi, salah satunya Abraham Samad. Dan dari pertemuan itulah, satu hal menjadi terang: tanda tangan di Davos bukan keputusan final.
Di situlah kepastian muncul. Prabowo, menurut penuturan Abraham, menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bukan harga mati. Jika forum itu terbukti merugikan Palestina, khususnya Gaza, Indonesia siap menarik diri atau mundur dari keikutsertaan di Dewan Perdamaian.
Kalimat itu membalik satu asumsi yang selama ini menghantui publik: bahwa Prabowo telah mengunci Indonesia dalam sebuah komitmen permanen. Ternyata tidak. Tanda tangan itu bukan paku, melainkan pintu yang sudah dibuka, tapi bisa ditutup kembali.
Di titik ini, dugaan tentang apa yang ada di benak Prabowo mulai menemukan bentuk yang lebih jelas. Ia tampaknya tidak sedang berpikir dalam logika sekali tanda tangan, selamanya terikat dan harus bayar hampir 17 triliun dari uang pajak rakyat.
Prabowo tampaknya berpikir dalam logika trial of engagement: masuk, lihat dari dalam, ukur dampaknya, lalu putuskan. Sebuah pola pikir yang sangat militer, sangat strategis, dan — di mata publik — sering disalahpahami sebagai inkonsistensi.
Padahal justru sebaliknya. Dalam doktrin konflik, tidak ada rencana yang sakral. Yang sakral hanya satu: misi. Dan bagi Prabowo, misi itu tampaknya sederhana tapi berat — menghentikan kematian warga sipil di Gaza, tanpa mengorbankan prinsip konstitusional Indonesia tentang Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika