Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hari Senin itu selalu terasa seperti ujian nasional bagi orang dewasa. Apalagi bagi mereka yang hidupnya bergantung pada grafik naik-turun bursa saham yang begitu labil, meskipun bisa diprediksi.
Saya bukan pemain saham, tapi saya punya kawan-kawan yang levelnya bukan lagi “trader”, melainkan sudah masuk kasta “bandar setengah malaikat, setengah dukun”. Mereka tidak membaca candlestick, mereka membaca batin pasar.
Dan Senin pagi ini, saya bisa membayangkan mereka duduk diam, kopi dingin tak tersentuh. Mereka menatap layar seperti menunggu hasil diagnosa USG pasar saham dan ekonomi nasional: hidup atau perlu dirujuk ICU.
Pasar menunggu satu hal: apakah kemarahan Presiden akhir pekan lalu cukup ampuh untuk menahan gejolak bursa saham dan gravitasi ekonomi.
Anda tahu, kabar yang beredar terdengar seperti dongeng modern. Katanya, cukup dengan aba-aba “marah” dari Presiden, maka para petinggi lembaga keuangan beramai-ramai mengundurkan diri.
Seolah-olah stabilitas pasar bisa dipulihkan dengan metode klasik ala kampung: kalau genteng bocor, tukangnya dimarahi dulu, baru hujan disuruh berhenti. Padahal pasar modal bukan anak kos yang bisa nurut hanya karena dibentak.
Masalahnya bukan siapa yang mundur, melainkan apa yang sebenarnya diminta oleh dunia saham — khususnya oleh satu lembaga bernama Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang belakangan mendadak lebih ditakuti dari mantan yang menyimpan screenshot chat lama.
MSCI tidak meminta presiden marah. Tidak pula meminta regulator mundur. Mereka bahkan tidak menyuruh dana asuransi turun gunung menjadi pasukan infanteri bursa. Yang mereka minta justru membosankan, tidak heroik, tidak dramatis, dan karena itu sering diabaikan: pembenahan struktur.
Dalam dokumen resmi MSCI Market Accessibility Review, problem Indonesia disebut dengan bahasa yang sangat sopan, khas orang asing yang sedang menegur tuan rumah tapi tidak ingin diusir.
Intinya sederhana tapi menyakitkan: pasar Indonesia terlalu sulit dibaca, terlalu sempit untuk investor besar, dan terlalu gelap untuk ukuran pasar yang ingin disebut dewasa.
Ada empat hal. Yang pertama soal transparansi data. Bagi MSCI, data pasar kita seperti etalase toko yang lampunya redup. Ada barang, tapi tidak jelas mana asli, mana replika, mana titipan. Investor global tidak alergi risiko, tapi mereka alergi ketidakjelasan.
Di pasar Amerika, Jepang, atau Korea Selatan, data kepemilikan, transaksi, hingga free float bisa diakses dengan presisi menit. Di sini? Kadang laporan datang seperti surat cinta: terlambat, samar, dan penuh tafsir.
Yang kedua soal free float. MSCI mencatat terlalu banyak saham besar di Indonesia yang mayoritasnya dikunci oleh pemilik lama. Sahamnya tercatat, tapi tidak benar-benar “hidup”.
Itu ibarat hotel bintang lima, kamarnya ada seribu, tapi yang boleh disewa umum cuma sepuluh. Investor global membawa dana raksasa, bukan uang jajan. Mereka butuh likuiditas, bukan janji manis.
Ketiga adalah keterbukaan struktur kepemilikan. MSCI ingin tahu siapa menguasai siapa. Bukan sekadar nama perusahaan, tapi relasi di balik layar: afiliasi, silang kepemilikan, dan potensi konflik kepentingan.
Di banyak negara, ini standar. Di Inggris, misalnya, aturan beneficial ownership dibuat ketat justru setelah krisis 2008, ketika publik sadar bahwa kehancuran pasar sering datang bukan dari spekulan kecil, tapi dari struktur yang kusut dan saling menyembunyikan.
Keempat, yang paling sensitif: tata kelola. Governance. Bukan cuma aturan di atas kertas, tetapi konsistensi penegakan. MSCI mencatat bahwa regulasi di Indonesia sering bagus saat ditulis, tapi ragu-ragu saat dijalankan. Pasar global membaca ini sebagai sinyal berbahaya: aturan bisa berubah tergantung suasana hati politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika