Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sudah beberapa hari ini saya merasa seperti penjaga mercusuar di tengah badai yang tak pernah benar-benar reda. Lampu minipc sudah lama saya nyalakan, tetapi tangan gemetar, mata perih, dan dada sesak oleh ombak berita yang satu ini.
Tragedi seorang anak kelas empat sekolah dasar di Ngada yang memilih mengakhiri hidupnya di pohon cengkeh bukan sekadar berita kriminal, bukan sekadar statistik sosial. Tapi itu seperti lonceng kematian yang dipukul keras tepat di ubun-ubun nurani kita.
Rasanya seperti ada palu godam Thor yang salah alamat, bukan menghantam bumi Asgard. Ia menghantam rasa kemanusiaan kita yang selama ini merasa sudah cukup baik hanya dengan rajin membagikan poster “Indonesia Emas 2045” di media sosial.
Bayangkan, sebelum gantung diri, seorang anak berusia sepuluh tahun, usia yang seharusnya sibuk memikirkan bagaimana menyelundupkan permen ke kelas, atur waktu bermain layang-layang, justru menulis surat perpisahan dengan kedewasaan emosional.
Dengan tanda tangan air mata, ia menulis: “Mama saya pergi dulu. Mama relakan saya pergi. Jangan menangis ya Mama. Mama saya pergi. Tidak perlu Mama menangis dan mencari atau merindukan saya. Selamat tinggal Mama.”
Ia menulis, meminta ibunya tidak menangis atas kepergiannya dari dunia. Sebuah kalimat yang, jika ditimbang secara psikologis, menunjukkan betapa ia menempatkan dirinya sebagai penanggung beban emosi orang dewasa.
Para psikolog perkembangan sejak Erik Erikson hingga penelitian modern tentang childhood emotional burden sepakat bahwa anak yang merasa dirinya menjadi beban keluarga berisiko tinggi mengalami depresi berat.
Dan di sinilah absurditas sosial kita mencapai puncaknya: seorang anak kecil mencoba menjadi lenyap, menjadi bukan siapa-siapa, dengan secara sadar dan terencana menghilangkan dirinya sendiri dari dunia, dari gubuk neneknya.
Tragedi ini memaksa kita berteriak, seperti suporter bola yang timnya kebobolan lima gol dalam lima menit: mana negara, mana amil zakat, mana pemuka, mana kita? Bagaimana mungkin kita semua membiarkan seorang anak yang ingin belajar tak mampu hanya untuk beli buku dan pena.
Negara pun akhirnya bersuara. Presiden menyatakan keprihatinan mendalam. Mensesneg tampil rapi dengan diksi administratif yang sudah sangat kita hafal: evaluasi menyeluruh, koordinasi lintas sektor, pendataan diperkuat, mekanisme diperbaiki. Semua kalimatnya benar, normatif, dan sah secara tata kelola.
Di daerah, sang gubernur bahkan berkata jujur, “Saya malu.” Ya, tentu saja ini memalukan. Memalukan bagi negara yang rajin mengukur pertumbuhan, tetapi gagal membaca kesepian seorang anak. Memalukan bagi sistem yang sigap mencatat laporan, tetapi terlambat mendengar tangis yang terlalu pelan.
Pernyataan itu penting sebagai awal, tetapi tragedi ini menagih lebih dari sekadar rasa malu dan konferensi pers. Ia menuntut kehadiran negara yang bukan hanya datang setelah kematian, melainkan berdiri jauh sebelumnya, saat seorang anak masih berharap pada buku tulis, bukan pada tali.
Indonesia, negeri yang jika soal lembaga sosial bisa menyaingi jumlah warung kopi di kampung-kampung, ternyata masih menyisakan ruang sunyi yang begitu luas sehingga seorang anak bisa merasa hidupnya tidak memiliki penopang.
Negara memiliki kementerian sosial, badan percepatan pengentasan kemiskinan, program bantuan pendidikan, program perlindungan anak, MBG bernilai ratusan triliun, hingga rapat koordinasi yang jumlah notulensinya mungkin bisa dibuat menjadi ensiklopedia tujuh jilid.
Namun di gubuk samping pohon cengkeh setinggi 15 meter di Ngada Nusa Tenggara Timur itu, semua dokumen negara tampak seperti kertas brosur diskon yang terselip di bawah tikar pondok: ada, tetapi tak menyelamatkan siapa pun.
Secara akademis, tragedi bunuh diri anak sering berkaitan dengan kombinasi faktor yang disebut para peneliti sebagai cumulative stress vulnerability. Bukan satu sebab tunggal, tetapi akumulasi tekanan.
Pada anak itu jelas ada masalah kemiskinan, keterpisahan emosional keluarga, keterbatasan relatif akses pendidikan. Juga, lingkungan sosial kita yang terkenal gotong-royong tapi kurang memiliki sistem deteksi dini kesehatan mental.
Negara seperti Finlandia dan Jepang pernah menghadapi krisis bunuh diri remaja, tapi mereka merespons dengan pendekatan lintas sektor, memasukkan konseling psikologis di sekolah dasar, membangun hotline nasional, serta memperkuat intervensi komunitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika