Oleh: Entang Sastraatmadja, Anggota Dewan Pakar DPN HKTI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tak lama lagi panen raya padi untuk musim tanam (MT) Oktober-Maret 2026 akan berlangsung. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan panen raya akan dimulai sejak Februari hingga April 2026.
Persiapan menyambut tibanya panen raya telah dilakukan banyak pihak. Di benak sebagian besar petani, panen raya adalah momentum untuk berubahnya nasib dan kehidupan.
Seiring dengan itu, pemerintah telah menugaskan Bulog selaku operator pangan pemerintah untuk menyerap gabah petani sebesar-besarnya. Tujuannya, memperkokoh cadangan beras pemerintah.
Selain itu, Pemerintahan Presiden Prabowo pun menambah target penyerapan gabah dari 3 juta ton setara beras tahun lalu menjadi 4 juta ton setara beras untuk tahun ini.
Tak kalah penting disampaikan, Bulog diminta menyerap gabah dengan kualitas apa pun (any quality). Artinya, Bulog harus membeli gabah petani tanpa mempertimbangkan kualitasnya, baik yang berkaitan dengan kadar air atau butiran hampa. Ini dimaksudkan untuk membantu stabilisasi harga dan meningkatkan pendapatan petani.
Risikonya, Bulog mungkin harus menanggung biaya penyimpanan dan pengolahan gabah berkualitas rendah, serta potensi kerugian jika gabah tersebut tidak dapat dijual atau diolah menjadi produk bernilai.
Ini pun butuh pencermatan dengan sungguh-sungguh. Bulog jelas akan mengalami inefesiensi dalam proses penyimpanannya.
Agar petani mampu meningkatkan kualitas gabah yang dijualnya, Bulog bisa menawarkan harga lebih tinggi, memberikan insentif, dan menyediakan pelatihan serta bantuan teknis untuk meningkatkan kualitas gabah.
Sejalan dengan tujuan tersebut, tenaga penyuluh pertanian di lapangan bisa membantu petani meningkatkan kualitas gabah. Caranya dengan memberikan pelatihan, pendampingan, dan saran teknis tentang praktik pertanian yang baik.
Misalnya, penggunaan bibit unggul, pengelolaan lahan, dan panen yang tepat. Pertanyaannya, mengapa di lapangan saat panen raya tahun lalu, para petani masih menjual gabah berkualitas rendah kepada Bulog?
Kemungkinan karena beberapa faktor, seperti kurangnya pengawasan, penyimpanan yang tidak tepat, atau kualitas gabah yang diserap tidak sesuai standar meskipun sudah ada upaya peningkatan kualitas.
Maka wajar jika Komisi IV DPR sempat menemukan adanya beras berkutu di beberapa gudang Bulog.
Langkah Bulog menghadapi masalah itu dengan melakukan investigasi, meningkatkan pengawasan, dan memperbaiki sistem penyimpanan serta pengolahan gabah. Bulog bekerja sama dengan pihak terkait meningkatkan kualitas gabah dan mencegah kerugian.
Beras berkutu, bau apek, berwarna kekuning-kuningan, salah satu penyebabnya karena kualitas gabah yang diserap Bulog bukan gabah berkualitas prima.
Gabah dengan kualitas any quality, umumnya tidak lagi mengindahkan persyaratan kadar air dan kadar hampa tertentu. Yang penting gabahnya ada dan Bulog ditugaskan untuk menyerap sebanyak-banyaknya.
Langkah Bulog menyerap gabah petani tanpa menerapkan persyaratan kadar air dan kadar hampa, cenderung akan menghasilkan gabah berkualitas rendah.
Padahal, penyerapan gabah untuk kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP), sangat dimintakan menghasilkan gabah berkualitas sehingga bisa disimpan cukup lama di gudang Bulog.
Pro kontra berbagai pihak soal penyerapan gabah petani secara any quality, rupanya telah berlangsung. Ada yang mendukung, ada juga yang menuntut agar kebijakan tersebut dikoreksi. Penyikapan semacam ini lumrah terjadi.
Sebab, setelah Indonesia mengumumkan swasembada beras per 31 Desember 2025, ada pihak tertentu yang meragukan keberlanjutannya. Di pihak lain, ada juga yang tetap optimistis, kita mampu melestarikan swasembada beras 2025.
Beberapa faktor yang membuat Indonesia mampu melestarikan swasembada beras 2025:
Pertama, produksi beras nasional yang melimpah, mencapai 34,69 juta ton, melebihi kebutuhan konsumsi sebesar 31,19 juta ton. Kedua, stok beras yang aman. CBP mencapai 3,24 juta ton, dan total stok beras nasional 12,529 juta ton.
Ketiga, tidak ada impor. Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang 2025. Keempat, peningkatan kesejahteraan petani. Ini ditunjukkan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 125,35, tertinggi dalam 25 tahun terakhir.
Kelima, penggunaan teknologi dan inovasi dengan tujuan meningkatkan produksi dan efisiensi. Keenam kebijakan pemerintah yang mendukung produksi dan distribusi beras.
Dengan faktor-faktor tersebut, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan swasembada beras dan meningkatkan kemandirian pangan nasional. Kebijakan penyerapan gabah any quality terbukti mampu memperkokoh CBP sekalipun ada risiko yang mesti dihadapi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika