Oleh : Nuraini, Jurnalis Republika.co.id
REPUBLIKA.CO.ID, Sepekan terakhir, ribuan warga Kuba turun ke jalan dan menggelar demonstrasi yang menjadi aksi protes terbesar di negara ini. Mereka memprotes kondisi ekonomi negara yang semakin terpuruk akibat pandemi Covid-19. Sejauh ini, Kuba telah mencatat 238 ribu kasus Covid-19 dengan 1.537 kematian.
Harga pangan di Kuba meningkat. Bahkan, stok pangan langka. Warga Kuba harus mengantre panjang untuk membeli barang-barang pokok. Hingga saat ini, Kuba memang menghadapi sanksi ekonomi dari AS. Namun, pandemi Covid-19 telah memperburuk represi ekonomi di negara itu.
Kondisi kelangkaan pangan tidak hanya dialami oleh Kuba yang sejak lama direpresi oleh sanksi AS. Pandemi Covid-19 telah memperburuk stok pangan dunia. Program Pangan Dunia PBB (WFP) menyebut kelangkaan pangan pada tahun ini naik 40 persen. WFP menyebut kelangkaan pangan tahun ini berdampak pada 270 juta orang.
Harga pangan dunia melonjak memperburuk situasi yang dipicu konflik, perubahan iklim, dan pandemi Covid-19. Berdasarkan indeks pasar WFP, harga pangan di pasar perdagangan internasional pada Juni 2021, naik 33,9 persen dari tahun ke tahun. Indeks tersebut menghitung harga biji-bijian, minyak sayur produk susu, daging, dan gula. Dalam kondisi itu, 690 juta orang atau 9 persen populasi dunia tidur dalam keadaan lapar tiap malam. Pada tahun ini, WFP berencana membantu pangan bagi 139 juta orang, sebuah operasi terbesar mereka sepanjang sejarah.
Situasi pandemi yang turut membuat khawatir adalah pembatasan sosial, sebuah cara yang selama ini diyakini dapat menekan penyebaran virus. Banyak negara memilih kebijakan karantina atau lockdown dengan mengendalikan mobilitas warga. Kondisi itu yang memicu roda ekonomi untuk sebagian orang macet. Penghasilan tidak lagi mengalir untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Saat berjibaku dengan kasus Covid-19, Amerika Serikat di awal tahun ini mengucurkan paket stimulus Covid-19 sebesar 1,9 triliun dolar AS atau sekitar Rp 26.600 triliun dengan kurs Rp 14.000. Stimulus tersebut termasuk bantuan sosial sebesar 1.400 dolar AS, sekitar Rp 19,6 juta per orang bagi warga yang memenuhi syarat. Bantuan tersebut merupakan ketiga kalinya diluncurkan oleh pemerintah AS di tengah pandemi Covid-19. Dengan berbagai bantuan itu, AS kini mampu mengendalikan kasus Covid-19 hingga pada Juni sudah mencabut peraturan wajib memakai masker di dalam ruangan bagi warganya yang sudah mendapatkan vaksinasi.
Dalam mengatasi pandemi, kebijakan pembatasan sosial atau karantina tidak bisa dilepaskan dari bantuan kebutuhan hidup. Berkaca pada kondisi dunia saat ini, Indonesia seharusnya dapat lebih baik. Kementerian Pertanian menyatakan ketersediaan pangan mencukupi hingga setidaknya akhir tahun ini. Inflasi tahunan pada Juni 2021 juga hanya 0,74 persen, bahkan secara bulanan mencatat deflasi 0,16 persen. Artinya, Indonesia tidak tertekan secara ekonomi seperti Kuba saat menghadapi pandemi Covid-19. Namun, ketika stok pangan mencukupi dan harga tidak naik, siapa yang dapat menjangkaunya ketika warga tidak ada lagi penghasilan?.
Tanpa bantuan sosial mencukupi bagi seluruh warga yang membutuhkan, itu sama saja dengan membiarkan mereka memilih mati karena Covid-19 atau mati kelaparan. Dan, tingginya mobilitas warga selama kebijakan PPKM Darurat bisa menggambarkan kondisi bahwa warga mempertaruhkan hidupnya agar tidak mati kelaparan. Tingginya mobilitas warga memperparah pandemi Covid-19. Hasilnya, Indonesia terus mencatat rekor kasus baru Covid-19 yang pada pekan kedua Juli 2021 telah menembus di atas 50.000 kasus harian.
Tanpa bantuan kebutuhan hidup untuk seluruh rakyat kecil, ekonomi mereka juga bisa terepresi seperti halnya rakyat Kuba. Jika itu terjadi, inilah saatnya meniru rakyat Kuba untuk protes kepada pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika