Pertimbangannya, selain kebutuhan lahan yang sangat luas (yang tidak mungkin bisa dipenuhi di Pulau Jawa), juga diharapkan akan berdampak positif bagi upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari aspek mana pun pertimbangannya, memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa tampaknya sudah tidak lagi bisa ditunda. Masalahnya sekarang, bagaimana memastikan selama proses permindahan tidak muncul masalah baru.

Pertama, berkaitan dengan upaya memastikan dan mencegah agar proses pemindahan ibu kota negara ini tidak melahirkan spekulan lahan yang mencoba mengail di air keruh.

Di daerah mana pun ibu kota bakal dipindah, bisa dipastikan harga lahan di sana akan naik. Jika rencana pemerintah ini dikacaukan ulah spekulan rakus, bukan tidak mungkin proses perpindahan ibu kota menghadapi tantangan baru yang tidak ringan.

Kedua, berkaitan dengan kelangsungan nasib keluarga ASN yang harus pindah tempat kerja, terutama kelangsungan pendidikan anak-anak.

Pemindahan ASN yang bekerja di pemerintahan, lembaga legislatif, yudikatif, ataupun aparatur keamanan dan kepolisian, tentu akan diikuti keluarga mereka.

Untuk memastikan agar nasib keluarga dan anak-anak tidak telantar, tentu yang dibutuhkan adalah ketersediaan sarana pendidikan yang memadai, fasilitas layanan kesehatan dan berbagai fasilitas sosial-ekonomi lain yang benar-benar layak.

Dalam jangka pendek, proses pemindahan ibu kota negara kemungkinan besar akan menimbulkan berbagai masalah. Namun, dengan memikirkan manfaat jangka panjang dan dampaknya yang substansial bagi pemerataan pembangunan, keputusan untuk memindahkan ibu kota negara sepertinya tidak lagi bisa ditunda.

Ini proyek raksasa yang menjadi pertaruhan pemimpin negeri ini dalam mempercepat proses pemerataan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika