REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Bagong Suyanto, Guru Besar dan Dosen Mata Kuliah Urbanisasi dan Megapolitan di Program Magister Sosiologi FISIP Universitas Airlangga
Memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke luar Pulau Jawa tampaknya sudah menjadi keputusan pemerintah.
Beban DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang sarat masalah, mulai dari banjir, kemacetan, dan pertambahan jumlah penduduk yang luar biasa pesat menjadikan pemerintah sadar, tidak mungkin megapolitan yang mulai renta ini tetap dijadikan pusat pemerintahan dan pusat aktivitas perekonomian nasional.
Dalam rapat terbatas (ratas) yang membahas pemindahan ibu kota, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan, ibu kota Indonesia perlu dipindahkan ke luar Pulau Jawa.
Meski disadari, anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan ide pemindahan ibu kota sangat besar, yakni mencapai Rp 466 triliun lebih, tetapi kalau mengalkulasi plus-minusnya, keputusan untuk memindahkan ibu kota negara sudah tidak lagi bisa ditunda.
Sejak zaman pemerintahan Sukarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan ibu kota negara berkali-kali muncul. Kemungkinan pada era Jokowi inilah wacana itu benar-benar mulai direalisasikan.
Sudah barang tentu, dukungan dan skema pembiayaan tidak hanya mengandalkan kekuatan APBN, tetapi juga menuntut peran serta BUMN dan swasta murni. Di tengah kondisi keuangan negara yang belum sepenuhnya memadai, tentu tidak mungkin upaya memindahkan ibu kota negara ini hanya dibebankan pada kekuatan APBN.
Sarat masalah
Ide dan upaya memindahkan ibu kota negara sebetulnya bukan hal baru. Keputusan memindahkan dan memisahkan ibu kota negara dari pusat aktivitas perekonomian banyak dilakukan sejumlah negara maju.
Di AS, misalnya, ibu kota negara ditetapkan di Washington DC, tetapi aktivitas perekonomian lebih dikembangkan ke New York. Hal yang sama juga terjadi di Australia, pusat pemerintahan di Canberra, tetapi aktivitas perekonomian lebih dikembangkan di Sydney.
Sementara itu, Brasil dilaporkan juga telah memindahkan ibu kota negara dari Rio de Janeiro ke Kota Brasilia.
Di berbagai negara, ketika ibu kota negara mulai jenuh dan muncul tanda-tanda kota megapolitan itu kehilangan kemampuannya menyediakan layanan pubik memadai bagi warga masyarakat, maka keputusan memindahkan ibu kota negara memang harus diambil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika