Oleh: Bagong Suyanto, Guru Besar Sosiologi Ekonomi dan Ketua Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) FISIP Universitas Ailangga
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar 100 ekonom berkumpul di Grand Ballroom Kempinski Hotel Jakarta, Kamis 3 September 2026 untuk mendiskusikan berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia sekaligus merumuskan gagasan dan strategi untuk memperkuat daya tahan perekonomian nasional. Acara yang diselenggarakan Metro TV bersama Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ini mengusung tema “Berlayar di Tengah Gelombang Global, Menjaga daya Tahan Ekonomi Nasional”. Acara ini dihadiri sejumlah tokoh ekonomi dan pemangku kebijakan hadir dalam forum tersebut.
Pilihan tema dalam acara sarasehan 100 ekonom ini sungguh tepat. Di tengah kondisi ketidakpastian kondisi geopolitik dan perekonomian global yang sedang tidak baik-baik saja, persoalan strategi dan upaya menjaga daya tahan ekonomi nasional sangatlah relevan. Meski berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, seperti menahan suku bunga acuan, melakukan ekspansi sumber-sumber pendanaan global dan lain-lain, diakui atau tidak ketidakpastian global masih membayangi stabilitas ekonomi. Indonesia saat ini dihadapklan pada berbagai tekanan akibat dinamika geopolitik, volatilitas harga energi dan komoditas, perubahan kebijakan moneter global, hingga fragmentasi perdagangan.
Daya Tahan Ekonomi
Kalau melihat berbagai prestasi yang berhasil diraih dalam pembangunan ekonomi, sepintas tidak adalah masalah dengan masa depan ekonomi Indonesia. Selama ini, pemerintah sering kali bangga dengan klaim pertumbuhan ekonomi kita yang stabil di kisaran 5 persen. Di atas kertas, angka ini adalah sebuah pencapaian yang menggembirakan, terutama ketika negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat terseok-seok menghadapi inflasi dan ancaman resesi. Namun, bagi kalangan ekonom yang kritis, angka 5 persen sebetulnya adalah alarm bahaya tersembunyi.
Agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara dengan pendapatan menengah, kita butuh pertumbuhan minimal 6 hingga 7 persen secara konsisten selama dua dekade ke depan. Persoalannya, mesin pertumbuhan apa yang kita miliki saat ini? Di tahun 2027 nanti, pemerintah telah mentargetkan angka pertumbuhan ekonomi akan dapt naik hingga 6 persen. Namun, di balik keberhasilan Indonesia meraih angka pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu, sebetulnya yang terjadi adalah anomali atau situasi yang paradoksal.
Pengalaman selama ini telah memperlihatkan bahwa pertumbuhan Indonesia saat ini masih terlalu bergantung pada konsumsi domestik dan komoditas mentah. Ketika harga batu bara atau kelapa sawit melonjak di pasar global, sepintas ekonomi kita tampak perkasa. Namun, begitu siklus komoditas berbalik, fondasi ekonomi kita niscaya akan goyah. Para ekonom umumnya sepakat bahwa kita tidak bisa lagi mengandalkan keberuntungan alam. Kita membutuhkan transformasi struktural yang radikal agar masa depan ekonomi Indonesia benar-benar lebih terjamin.
Untuk memastikan agar ekonomi Indonesia di masa depan tidak makin terpuruk, tetapi sebaliknya mampu berkembang kuncinya tak pelak adalah pada daya tahan atau resiliensi ekonomi. Secara teoritis, yang dimaksud dengan daya tahan atau resiliensi ekonomi sejatinya adalah kemampuan sebuah sistem ekonomi untuk menyerap kejutan (absorb shocks), beradaptasi dengan perubahan (adapt to change), dan bertransformasi ke arah yang lebih baik (transform towards better pathways). Belajar dari pengalaman krisis masa lalu, dari krisis moneter tahun 1998 hingga pandemi Covid-19 yang merambah ke berbagai negara beberapa tahun lalu, struktur ekonomi yang terlalu bertumpu pada satu komoditas mentah atau sangat bergantung pada modal asing jangka pendek terbukti sangat rentan. Secara garis besar, ada tiga hal yang pelu mendapatkan perhatian dalam upaya memperkuat daya tahan domestik.
Pertama, langkah krusial untuk memperkokoh daya tahan ekonomi domestik adalah percepatan hilirisasi industri yang berbasis pada nilai tambah tinggi. Selama ini, diakui atau tidak Indonesia terjebak dalam kutukan komoditas (commodity curse), di mana kita mengekspor bahan mentah kelapa sawit, nikel, atau batubara, lalu mengimpor produk jadinya dengan harga berlipat ganda. Transformasi dari ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi produktif berbasis manufaktur adalah harga mati. Hilirisasi tidak boleh berhenti pada pengolahan setengah jadi. Hilirisasi yang dikembangkan harus masuk hingga industri hilir terdalam yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam skala besar, mentransfer teknologi, dan menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi di dalam negeri. Dengan demikian, ketika harga komoditas dunia rontok, struktur penerimaan negara dan stabilitas nilai tukar kita tidak ikut limbung.
Kedua, perlu disadari bahwa industrialisasi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kedaulatan pangan dan energi yang kokoh. Pangan dan energi adalah dua sektor paling sensitif yang langsung memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat bawah. Ketergantungan pada impor bahan pangan pokok seperti gandum, kedelai, atau bahkan beras di saat-saat tertentu, menempatkan Indonesia pada posisi rentan terhadap inflasi yang diimpor (imported inflation). Di sektor energi, misalnya transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) bukan lagi sekadar aksi solidaritas terhadap isu lingkungan global, melainkan strategi ketahanan nasional untuk mengurangi beban subsidi APBN terhadap bahan bakar fosil yang harganya fluktuatif dan sarat muatan politik internasional.
Ketiga, selain membangun infrastruktur fisik dan industri, kita tidak boleh melupakan motor penggerak ekonomi nasional yang sesungguhnya, yakni sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM adalah katup penyelamat ekonomi nasional di setiap masa krisis. Ketika korporasi besar bertumbangan karena eksposur utang valas, jutaan warung, pengrajin, dan pedagang kecil tetap berputar menjaga denyut nadi konsumsi domestik. Kendati demikian, daya tahan UMKM kita saat ini masih rapuh karena masalah klasik: akses permodalan, kapasitas manajerial, dan rendahnya adopsi teknologi. Upaya peningkatan kelas UMKM melalui digitalisasi ekosistem, kemudahan sertifikasi, dan integrasi ke dalam rantai pasok industri besar harus diakselerasi. UMKM yang resilien dan melek digital akan membentuk jaring pengaman ekonomi lapis bawah yang kokoh yang menjadi fondasi resiliensi ekonomi Indonesia.
Kombinasi
Membangun daya tahan ekonomi nasional bukanlah kerja soliter yang bisa diselesaikan oleh satu kementerian atau instansi saja. Ini adalah sebuah gerakan kolektif yang membutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah, Bank Indonesia dan swasta. Lebih dari sekadar memperkuat daya tahan jangka pendek, upaya membangun daya tahan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh seberapa besar investasi kita pada sektor pendidikan dan kesehatan hari ini.
Kurikulum pendidikan harus adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan yang sarat teknologi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan. Selain itu, di sektor finansial, daya tahan ekonomi menuntut pendalaman pasar keuangan domestik. Kita perlu memperbanyak basis investor lokal agar pasar saham dan surat utang negara tidak mudah terdikte oleh arus modal keluar (capital outflow) saat bank sentral global menaikkan suku bunga.
Kebijakan fiskal yang benar-benar pruden—dengan menjaga defisit anggaran tetap terukur dan rasio utang yang aman—harus dikombinasikan dengan kebijakan moneter yang fleksibel namun tegas dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sinergi antara otoritas fiskal (Kementerian Keuangan) dan moneter (Bank Indonesia) adalah benteng pertahanan pertama dalam menghadapi perang dagang atau pengetatan likuiditas global. Bagaimana pendapat anda?
Ikuti Whatsapp Channel Republika