Oleh: Aguk Irawan, kader NU dan Pengasuh Baitul Kilmah Yogyakarta
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Seratus tahun lalu, ketika Syaikhona Kholil dari Bangkalan mengutus KH As'ad Syamsul Arifin menyerahkan sebuah tongkat kayu dan untaian tasbih kepada KH Hasyim Asy'ari di Tebuireng, sebuah gerakan moral dilahirkan.
Ayat Alquran dititipkan: "Wama tilka biyaminika ya Musa..."—apakah yang ada di tangan kananmu itu, wahai Musa? Tongkat itu bukan sekadar kayu; ia adalah isyarat pembuka gerbang takdir, lambang penegakan keadilan, dan kompas moral bagi Jam’iyyah Nahdlatul Ulama.
Namun kekuasaan memiliki kecenderungan bawaan untuk mengalihkan pandangan manusia dari akar tempatnya bermula.
Ketika struktur birokrasi organisasi melipat jarak dengan kekuasaan politik praktis, keheningan pesantren dan riak kesabaran warga di tingkat akar rumput—dari pengurus wilayah, pengurus cabang, majelis wakil cabang, hingga ranting—sering kali dianggap sekadar angka-angka pasif.
Di sanalah terjadi keretakan yang sunyi: keikhlasan Nahdliyin yang tak terbatas ditafsirkan secara keliru sebagai kepatuhan yang buta.
Perjalanan PBNU masa khidmat 2022–2027 di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, pasca-Muktamar Lampung, memperlihatkan lanskap berorganisasi yang oleh sejumlah kalangan, dirasa menjauh dari ruh persaudaraan ukhuwah Nahdliyyah dan pedoman dasar Qanun Asasi.
Jam’iyyah NU, yang dirancang para pendirinya sebagai sarana khidmah keumatan dan benteng independensi moral, mengalami pergeseran fungsi.
Pengendalian birokrasi yang sentralistik, hegemoni elite, serta keterlibatan tak langsung dalam pusaran perebutan kekuasaan politik praktis perlahan menabrak batas-batas etis Khitah 1926.
Ikuti Whatsapp Channel Republika