Oleh: Ahmad Dumyathi Bashori, Dosen Senior FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Peneliti PPEPM (Pusat pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hari-hari ini, ketika bendera merah putih berkibar di pinggir gang-gang kota dan tiang-tiang bambu pelosok desa, bau cat yang masih basah dan dengung lagu patriotik dari pengeras suara kampung seolah memanggil kita untuk sejenak berhenti.
Delapan puluh satu tahun usia Republik Indonesia, jarak yang cukup jauh dari dentang lonceng kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56, cukup panjang untuk menguji apakah fondasi rumah bersama ini masih kokoh menahan badai, ataukah tiang-tiangnya mulai digerogoti rayap ketidakpedulian.
Di bawah rindang pohon Pule (Pulai) yang hening, di tengah deru angin malam Nusantara, sebuah perenungan lama kembali mengetuk nurani: untuk apa sebenarnya kita bersatu dalam NKRI?
Pendiri bangsa ini tidak merajut benang-benang perbedaan dari Sabang sampai Merauke hanya untuk mendirikan mesin pemungut kewajiban. Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan ribuan pahlawan yang tulang-belulangnya tertanam di tanah lahir ini tidak mengorbankan darah dan air mata agar anak cucunya kelak hidup terengah-engah di atas tanahnya sendiri.
Kemerdekaan, dalam imajinasi terluhur mereka, adalah "jembatan emas"—lorong pembebasan menuju ruang di mana setiap anak bangsa bisa berdiri tegak, bebas dari rasa takut, terbebas dari himpitan perut lapar, dan memiliki martabat setara.
Namun ketika menatap wajah rakyat di ceruk-ceruk pasar tradisional, di pesisir yang kian tergerus abrasi, hingga di ruang digital yang riuh, ada getir yang sulit disembunyikan. Sebuah paradoks sejarah sedang memperagakan dirinya secara telanjang.
Kita mendiami negeri yang diagungkan sebagai lumbung kekayaan alam. Dari perut buminya, nikel, batu bara, emas, dan gas terus dikeruk tanpa henti. Namun di atas tanah berlimpah itu, rakyat justru hidup bagai ayam yang mati di atas lumbung padi.
Setiap fajar menyingsing, warga negara disambut kepungan beban yang tak mengendur. Dari setiap liter bahan bakar, setiap piring nasi, setiap lembar gaji, hingga transaksi paling kecil, jemari fiskal hadir mengetuk dengan pasti. Hampir tak ada sudut aktivitas warga yang luput dari kejaran pajak dan retribusi; kasarnya, mungkin hanya udara yang kita hirup yang belum ditarifi pajak. Sungguh kejam!
Beban itu bahkan merambah lapisan tak tercatat dalam anggaran mana pun. Pedagang kaki lima di pasar tradisional kerap menyetor ratusan ribu rupiah tiap hari kepada oknum berkedok ormas, tanpa ada pihak yang membela mereka. Pedagang di pinggir gang, sekitar sekolah, dan kampus dikenai tarif tak resmi tujuh ratus ribu hingga satu juta rupiah per bulan, sementara toko-toko rutin didatangi oknum yang meminta jatah "keamanan".
Nyaris tak ada usaha mikro yang lolos dari pungutan liar ini—rakyat kecil dipajaki resmi negara, lalu dipalak lagi oleh oknum yang mengklaim mewakili masyarakat. Ironi itu kian membekas ketika di tingkat tapak kita menyaksikan pemandangan saban tahun: pemuda-pemudi kampung berjalan dari rumah ke rumah, bahkan di pinggiran jalan, mengetuk pintu warga mengumpulkan iuran sekadarnya agar bisa menggelar perayaan 17 Agustus. Betapa absurdnya kenyataan ketika festival kemerdekaan negerinya sendiri harus diongkosi oleh kantong rakyat yang sejatinya sudah diperas saban hari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika