Oleh: M Irfanudin Kurniawan, Penulis, Dosen Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Darunnajah (UDN) Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ada ancaman yang jauh lebih mengerikan daripada serangan fisik terhadap sebuah pesantren: salah urus. Bukan ledakan bom yang merobohkan bangunan, bukan fitnah yang mencoreng nama baik, bukan pula intervensi kebijakan yang datang dari luar.

Ancaman itu tumbuh diam-diam dari dalam, seperti rayap yang menggerogoti tiang rumah tanpa suara hingga akhirnya bangunan kehilangan kekuatannya. Sebuah lembaga dapat tetap berdiri megah secara fisik, tetapi sesungguhnya telah kehilangan ruh yang selama ini menghidupkannya.

Dalam buku 20 Tahun Dewan Nazir Darunnajah, keadaan semacam itu disebut sebagai sebuah "bencana". Bencana yang dimaksud bukanlah gempa bumi atau kebakaran, melainkan ketika sebuah lembaga pendidikan Islam kehilangan arah karena sistem organisasinya tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Kepercayaan berubah menjadi kecurigaan, amanah bergeser menjadi kepentingan pribadi, dan ruang-ruang pendidikan yang seharusnya melahirkan ilmu serta keteladanan justru dipenuhi suasana yang tidak kondusif bagi proses belajar mengajar. Bencana semacam ini tidak selalu tampak dari luar, tetapi perlahan mengikis sendi-sendi kehidupan pesantren.

Kesadaran itulah yang telah dimiliki sejak awal oleh para pendiri Darunnajah, KH. Abdul Manaf, KH. Mahrus Amin, dan KH. Kamaruzzaman. Mereka tidak menghendaki pesantren yang dibangun dengan pengorbanan, doa, dan keikhlasan berubah menjadi "kenduri" atau "bancakan" bagi para pengurusnya. Ungkapan itu memang terdengar keras, tetapi justru di sanalah letak ketepatan maknanya. Pesantren yang menjadi "bancakan" adalah lembaga yang tidak lagi dikelola sebagai amanah umat, melainkan diperlakukan sebagai ruang untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok.

Dalam teori organisasi modern, keadaan seperti ini dikenal sebagai rent-seeking behavior dan institutional capture, yakni ketika sebuah institusi perlahan dibajak untuk melayani kepentingan segelintir orang, bukan lagi menjalankan misi yang menjadi alasan kelahirannya. Karena itulah, sejak pondasi pertama diletakkan, para pendiri memandang pencegahan terhadap penyimpangan semacam ini sebagai bagian dari perjuangan menjaga pesantren itu sendiri.

Ijtihad Mencari Format Organisasi

Mendirikan pesantren bukanlah pekerjaan ringan. Menghadirkan sebidang tanah, mendirikan bangunan, menyediakan sarana pendidikan, hingga membina ribuan santri telah menuntut tenaga, pikiran, dan pengorbanan yang tidak sedikit. Namun, semua itu masih belum sebanding dengan satu pekerjaan yang jauh lebih berat: menjaga keikhlasan agar tetap menjadi napas seluruh aktivitas pesantren.

Sebab, bangunan dapat diperbaiki ketika retak, sistem administrasi dapat disempurnakan ketika kurang efektif, tetapi keikhlasan yang memudar jauh lebih sulit dipulihkan. Ia laksana mata air yang menghidupi seluruh kebun; ketika sumbernya mengering, pepohonan mungkin masih tampak hijau untuk sementara, tetapi perlahan akan kehilangan kehidupan. Menjaga suasana ikhlas dalam setiap pengabdian, mengajar, mengelola, memimpin, maupun melayani, berarti memastikan bahwa seluruh ikhtiar tetap bermuara pada ibadah kepada Allah SWT dan pencarian ridha-Nya.

Karena itu, para pendiri Darunnajah tidak pernah berhenti melakukan ijtihad untuk menemukan format organisasi yang mampu menjaga cita-cita luhur tersebut. Mereka berpikir jauh melampaui zamannya, menyadari bahwa lembaga yang ingin bertahan lintas generasi tidak cukup hanya dibangun di atas semangat, tetapi juga membutuhkan sistem yang kokoh. Perjalanan panjang itu diwarnai berbagai penyesuaian, baik untuk menjawab perkembangan internal Darunnajah maupun perubahan regulasi, termasuk lahirnya Undang-Undang Yayasan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika