Oleh : Smith Alhadar, Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES); Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembalasan Iran terhadap operasi militer gabungan AS-Israel, di mulai pada 28 Februari, mengejutkan Washington dan Tel Aviv. Atas bujukan PM Israel Benjamin Netanyahu bahwa Iran dalam posisi sangat lemah – menyusul perang 12 hari pada Juni tahun lalu, ambruknya ekonomi Iran akibat sanksi AS, Barat, dan PBB, serta keresahan sosial demonstrasi besar yang menewaskan ribuan demonstran – Presiden AS Donald Trump menyetujui untuk melaksanakan serangan yang diperkirakan akan berlangsung singkat dengan hasil besar.
Serangan menyasar pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Juga para pejabat dan petinggi militer, sambil mengebom situs-situs nuklir, pangkalan militer, infrastruktur Garda Revolusi (IRGC), bahkan sekolah dan rumah sakit. Serangan terhadap sekolah SD di Minab, Iran Selatan, menewaskan 160-an murid perempuan.
Harapannya rezim mullah kolaps untuk memungkinkan kaki tangan AS-Irael, terutama faksi royalis pimpinan Reza Pahlavi, mengambil alih negara. Serangan dilakukan di tengah perundingan AS dan Iran telah mencapai kemajuan substansial terkait program nuklir Iran.
Dalam perundingan putaran ketiga di Geneva pada akhir Februari, Iran setuju tidak akan menyimpan fisi nuklir yang telah diperkaya, memberi akses penuh kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk mengawasinya, tapi menolak tuntutan Trump agar program nuklirnya dihentikan total. Iran juga menolak program rudalnya dibatasi.
Selain konsesi program nuklirnya, Teheran juga membuka pintu bagi masuknya perusahaan minyak AS ke sektor energinya dan membeli pesawat komersial AS. Serangan ini jelas melanggar Piagam PBB, hukum internasional, dan norma kenegaraan dengan preteks fabrikasi.
Anehnya, banyak negara di dunia, khususnya Barat. yang mengklaim berkomitmen pada tatanan internasional berbasis hukum, tidak mengecam agresi itu.
Padahal, Uni Eropa menentang invasi Rusia ke Ukraina dan menjatuhkan sanksi berat terhadap Moskow. Standar ganda Barat juga terlihat ketika mereka tak menjatuhkan sanksi atas Israel yang, menurut badan-badan PBB yang relevan, telah terjadi genosida di Gaza dan ethnic cleansing di Tepi Barat.
Rasionale yang dipakai Israel-AS berubah-ubah. Awalnya, Teheran dituduh sedang membuat bom nuklir meskipun CIA dan IAEA menyatakan tuduhan itu tidak memiliki bukti; berikut, mereka menyatakan Iran akan segera menyerang target AS di kawasan dan negara Israel; Iran adalah negara pendukung teroris terbesar di dunia karena ia membangun poros perlawanan.
Dikatakan pula, Iran akan menyerang langsung ke teritori AS dengan rudal balistik antarbenua; AS terpaksa ikut menyerang Iran sebagai preemptive strike, untuk mencegah serangan Iran terhadap kepentingan AS dan sekutunya di kawasan. Semua alasan ini bertujuan mendapatkan pembenaran internasional dan dukungan domestik publik AS dan Israel.
Perubahan dari satu ke alasan lain mencerminkan dunia dan publik AS tidak bisa menerima alasan-alasan yang diada-adakan itu. Alasan yang sesungguhnya adalah menghancurkan rezim mullah sebagaimana dikatakan berulang oleh Trump dan telah menjadi cita-cita Israel sejak 40 tahun lalu.
Iran satu-satunya negara di kawasan yang independen dan penantang serius supremasi militer Israel, proksi AS dan sekutu Barat, di kawasan. Bahkan menjadi penghalang pendirian “Israel Raya”, yang teritorinya membentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Suriah.
Akibat salah perhitungan, AS kini terjerat dalam rawa-rawa perang kawasan tanpa Trump mampu mengendalikannya. Pembunuhan terhadap Khamenei bukannya menghasilkan keos, malah menyatukan rakyat Iran dan menyemangati rezim untuk melancarkan all out war yang tidak hanya menyasar Israel dan aset militer AS di Laut Arab, tapi juga semua fasilitas AS di negara-negara Teluk yang menjadi urat saraf militer AS.
Iran bahkan menutup Selat Hormuz, rute lalu-lintas tanker-tanker internasional yang mengangkut 20-25 persen kebutuhan energi dunia. Maka, terjadi krisis ekonomi global akibat melejitnya harga minyak dunia. Dalam keadaan terisolasi dan rendahnya dukungan rakyat, para pejabat AS dan Israel mulai menarasikan perang yang mereka ciptakan ini sebagai Armageddon.
Armageddon merujuk pada pertempuran terakhir dan dahsyat antara kekuatan kebaikan dengan kejahatan di akhir zaman, sering dikaitkan dengan kehancuran total atau akhir dunia. Tujuannya memobilisasi dukungan komunitas Kristiani dan Yahudi global untuk mendukung perang ini.
Ketika perang memasuki hari kelima, saat tujuan perang AS dan Israel tak tercapai dan mulai kewalahan menghadapi Iran, para pejabat AS dan Israel beretorika bahwa ini perang agama. Organisasi Hak-hak Sipil Muslim AS, yakni Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengecam penggunaan retorika ini oleh Pentagon.
CAIR menganggapnya “berbahaya” dan “anti-Muslim”. Yayasan Kebebasan Beragama Militer (MRFF) melaporkan bahwa ia telah menerima aduan surel dari seorang perwira bahwa mereka diperintahkan untuk mengatakan kepada pasukan AS bahwa perang dengan Iran diniatkan untuk “menyebabkan Armageddon” atau kiamat biblikal.”
Dan bahwa ini adalah “semua bagian dari rencana Tuhan” dengan mengutip ayat-ayat Bibel terkait Armageddon. Serta bahwa Yesus Kristus segera muncul untuk kedua kalinya. MRFF adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk memelihara kebebasan beragama bagi personel militer AS.
Perwira tersebut mengklaim komandannya mengatakan kepada unitnya bahwa “Trump telah diurapi oleh Yesus untuk menyalakan api isyarat di Iran guna memantik Armageddon dan menandai kembali beliau ke Bumi”. Para pemimpin Israel dan AS telah menggunakan retorika agama di ruang publik.
Tak heran, baru-baru ini Melu AS Marco Rubio menyatakan Iran dikendalikan “orang gila fanatik agama. Mereka memiliki ambisi mendapatkan senjata nuklir.”
Bulan lalu, Mike Huckabee, Duta Besar AS untuk Israel, mengatakan kepada komentator AS konservatif Tucker Carlson saat wawancara bahwa “tidak masalah jika Israel mengambil alih seluruh Timur Tengah” karena itu adalah tanah terjanji yang termaktub dalam Bibel.
Sehari sebelum retorika Rubio, dalam briefing berita Pentagon, Menhan Pete Hegseth mengatakan: “Rezim gila seperti Iran, bersikeras pada delusi nubuwwah Islamis, tak boleh memiliki senjata nuklir.” Dalam pernyataannya, CAIR mengklaim kata-kata Hegseth merujuk pada keyakinan Syiah tentang kemunculan Imam Mahdi.
Pada 1 Februari, Netanyahu -- merujuk pada Taurat – membandingkan Iran dengan musuh biblikal kuno, kaum Amalek. Dalam tradisi Yahudi, Amalek mereprentasikan dajjal. “Kami baca pekan ini dalam bagian Taurat dikatakan ‘Ingatlah apa yang dilakukan Amalek kepada kalian.’ Kami ingat – dan kami bertindak,” katanya.
CAIR mengatakan: “Kami tak terkejut melihat Netanyahu mengulang kisah biblikal Amalek – mengklaim Tuhan memerintahkan Bani Israel membunuh semua pria, wanita. anak, hewan bangsa pagan yang menyerang mereka – untuk menjustifikasi pembunuhan warga sipil Iran, sebagaimana dilakukan di Gaza.”
Warga AS harus “tersadar bahwa retorika perang suci disebarluaskan oleh militer AS, Hegseth, dan Netanyahu, untuk menjustifikasi perang terhadap Iran. “Komentar yang bersifat ejekan Hegseth tentang “khayalan nubuwwah Islamis, yang merujuk pada keyakinan tentang tokoh religius akan muncul pada akhir zaman, tak dapat dibenarkan.
Demikian pula apa yang dikatakan komandan militer AS kepada pasukannya bahwa perang dengan Iran adalah langkah menuju Armageddon. Menurut Jolyon Mitchell dari Durham University, dengan meng-frame konflik ini sebagai perang suci, para pemimpin menggunakan keyakinan teologis untuk membenarkan aksi, mobilisasi opini politik, dan leverage dukungan.
Banyak orang dari kedua belah pihak yang terlibat konflik percaya bahwa Tuhan berada di pihak mereka. Tuhan dimasukkan dalam konflik ini, sebagaimana banyak orang lainnya, untuk mendukung tindak kekerasan. Demonisasi dan dehumanisasi musuh, the ‘others’, dengan sendirinya membuat pembangunan perdamaian pasca konflik menjadi lebih berat.
“Ada tumpang tindih beberapa alasan, yang beroperasi pada tingkat berbeda: mobilisasi domestik, framing peradaban, dan konstruksi naratif strategis,” kata Ibrahim Abusharif, lektor kepala pada Universitas Northwestern di Qatar.
Dalam sebuah video yang beredar di media sosial pekan ini, pastor Zionis Kristen dan televangelis John Hagee terlihat menyampaikan khotbah yang mempromosikan gempuran AS terhadap Iran. Hagee mengatakan bahwa Rusia, Turki, dan orang Iran yang tersisa serta kelompok “Islamics” akan berbaris memasuki Israel. Tuhan akan “meremukkan musuh-musuh Israel.
Abusharif mengatakan, “Bahasa religius memobilisasi konstituen domestik.” Menjelaskan hal ini di AS akan menghubungkan secara mendalam dengan banyak kaum evangelis dan Kristen Zionis, karena mereka sudah melihat perang-perang Timteng sebagai bagian dari kisah kiamat keagamaan.
Merujuk pada hari kiamat, Kitab Wahyu, atau musuh-musuh biblikal bukan kebetulan; mereka mengaktifkan skrip kebudayaan yang sudah ada dalam teologi politik AS. Framing peradaban merujuk pada penciptaan dikotomi “kita dan mereka”, akan menjebloskan konflik sebagai benturan antara keseluruhan jalan hidup atau keyakinan, bukan hanya pertikaian perbatasan atau kebijakan.
Mengkreasi konflik sebagai perjuangan antara peradaban dan fanatisme, atau antara baik dan buruk menurut kitab suci, mentransformasikan konfrontasi regional yang kompleks menjadi drama moral di mana pendengar awam dengan mudah menangkapnya.
Kepemimpinan Israel sudah lama menggunakan referensi biblikal sebagai bahasa politik. Ini bukan barang baru. Narasi itu telah mengglobal. Dalam wacana politik orang Israel, bahasa ini menempatkan konflik kontemporer dalam naratif historis orang Yahudi, dan memberinya sinyal taruhan eksistensial.
Netanyahu dan pejabat Israel lainnya sudah biasa menggunakan istilah “Amalek” dalam merujuk orang Palestina di Gaza selama perang genosida Israel di Gaza. Secara historis, selama perang atau konfrontasi militer, presiden-presiden dan pejabat tinggi AS juga mengutip Bibel atau bahasa Kristen.
Presiden George W Bush mengutip Bahasa serupa setelah serangan 11 September 2001: “Perang Salib Ini, perang melawan terorisme ini akan berjalan mulai sekarang.” Perang Salib adalah rangkaian perang yang di-frame secara religius, terutama di antara abad ke-11 dan ke-13, di mana bapak gereja berperang melawan penguasa Muslim untuk merebut wilayah.
Abusharif mengatakan bahwa perang terhadap Iran berkaitan dengan kekuasaan dan politik, tetapi menggunakan retorika agama menyemangati para pendukung dan memoralisasi konflik ini (Al Jazeera, 4 Maret 2026). Semoga rakyat Indonesia dari semua komunitas agama dan mazhab tidak ikut terseret dalam narasi permainan para kolonialis-imperialis untuk tujuan kekuasaan.
Tangsel, 5 Maret 2026
Ikuti Whatsapp Channel Republika