Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bayangkan sebuah panggung megah di Washington, penuh lampu kristal diplomatik, karpet merah tebal, dan spanduk bertuliskan “Peace”. Lalu, pada Kamis hari ini (19/2/2026) masuklah para delegasi dunia, sebagian membawa map, sebagian membawa harapan, dan sebagian lagi — sejujurnya — membawa proposal proyek.
Inilah pertemuan perdana Board of Peace (BoP) alias Dewan Perdamaian gagasan Donald Trump. Ini sebuah lembaga ad hoc yang terdengar seperti kombinasi antara Dewan Keagamaan Internasional, forum investasi global, dan reuni alumni konglomerat yang lupa bayar iuran. Presiden Prabowo Subianto hadir di situ.
Namun drama dimulai bahkan sebelum tirai dibuka. Sekutu-sekutu utama Eropa memilih absen. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menolak undangan. Disusul Inggris, Jerman, dan Prancis — negara-negara besar Eropa yang juga menolak hadir, bahkan emoh bergabung dalam BoP.
Vatikan pun ikut menyingkir dengan elegan, seraya mengingatkan bahwa urusan krisis internasional seharusnya tetap berada di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seolah dunia berkata: jika perdamaian adalah konser orkestra, maka konduktornya tidak bisa dipilih lewat unggahan media sosial.
Gedung yang menjadi tuan rumah bahkan sudah berganti nama menjadi Donald J Trump Institute of Peace —sebuah rebranding yang terasa seperti menamai ulang perpustakaan menjadi “Gedung Selfie Trump”. Gedung ini sekaligus akan menjadi lokasi penggalangan dana global.
Disebut-sebut, lebih dari 5 miliar dolar dijanjikan untuk rekonstruksi Gaza. Negara-negara peserta juga diklaim siap mengirim ribuan personel untuk pasukan stabilisasi internasional dan kepolisian lokal. Dalam gaya khas Trumpian, angka-angka besar meluncur deras seperti diskon akhir tahun di pusat perbelanjaan geopolitik.
Namun di balik angka dan janji, para pengamat melihat kabut tebal ketidakpastian. Aaron David Miller dari Carnegie Endowment mengingatkan bahwa janji adalah satu hal, realisasi adalah hal lain — seperti janji diet setelah Lebaran yang selalu kalah oleh opor ayam.
Pertanyaan mendasar tetap menggantung tinggi-tinggi: siapa akan memerintah Gaza, siapa menjamin keamanan, dan bagaimana memenuhi kebutuhan darurat rakyat Palestina?
Di Timur Tengah sendiri, rencana damai 100 hari yang dipromosikan Jared Kushner tersendat seperti mesin tua yang kehabisan oli. Bantuan kemanusiaan masih tersendat, belum bisa mengalir dengan lancar ke wilayah Gaza yang warganya kedinginan dan kelaparan.
Sementara badan teknokratik yang dibentuk untuk mengelola Gaza menunggu di Kairo tanpa mandat jelas, tanpa anggaran pasti, bahkan tanpa kepastian siapa atasan mereka. Mereka seperti panitia lomba yang sudah siap dengan spanduk dan mikrofon, tetapi belum tahu acara apa yang akan digelar.
Israel pun menunjukkan kehati-hatian politik. Benjamin Netanyahu memilih absen di tengah tahun pemilu yang sensitif, menghindari kesan bekerja sama dengan negara-negara yang dianggap dekat dengan Hamas. Tapi ia sudah hadir sebelumnya ke Gedung Putih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika