Oleh: Idha Isnaningrum dan Nurul Hikmah, Mahasiswa Doktoral Program Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Universitas Pakuan Bogor/ Dosen Tetap Universitas Indraprasta PGRI
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama ini, “pinggiran” kerap dipahami sebagai wilayah yang jauh dari pusat kemajuan, baik secara geografis maupun ekonomi. Padahal, pinggiran adalah ruang sosial dan kultural tempat banyak potensi tumbuh tetapi sering terhambat oleh kemiskinan, keterbatasan akses, dan minimnya dukungan sistemik.
Dalam konteks pendidikan, kondisi ini tampak nyata pada sekolah-sekolah dengan fasilitas terbatas dan lingkungan belajar yang kurang mendukung sehingga banyak anak di wilayah marginal kehilangan kesempatan mengembangkan kemampuan terbaiknya sejak dini.
Pemerintahan Prabowo-Gibran meluncurkan program Sekolah Rakyat (SR). Dibangunnya SR menjadi menarik karena pemerintah menunjukkan kepedulian tinggi terhadap kesempatan yang sama bagi anak-anak di Indonesia untuk bersekolah.
Pertanyaannya, apakah SR ini akan mampu dipandang sebagai bagian dari revolusi pendidikan di Indonesia?
Genealogi Gagasan dan Landasan Akademik
Menilik akarnya, SR bukan sekadar catatan usang dalam sejarah pendidikan kita, melainkan simbol perlawanan terhadap marginalisasi yang dimulai sejak era kolonial.
Jika dulu Volkschool bentukan Belanda sengaja menempatkan masyarakat pribumi di "pinggiran" akses intelektual hanya demi kepentingan administratif penjajah maka pascakemerdekaan SR bertransformasi menjadi fondasi utama yang menarik mereka yang terabaikan ke dalam satu identitas bangsa.
Kembalinya konsep SR dalam format berasrama gratis bukan sekadar pengulangan nomenklatur, melainkan upaya radikal untuk mengubah arah kompas pembangunan: menjadikan mereka yang berada di titik nadir kemiskinan ekstrem dan wilayah geografis terisolasi sebagai titik awal revolusi pendidikan.
Dengan memutus rantai kemiskinan dari jenjang SD hingga SMA, SR hari ini sedang membuktikan, masa depan Indonesia tidak lagi ditentukan seberapa dekat seorang anak dengan pusat kota, melainkan seberapa kuat negara hadir di pinggiran untuk memastikan keadilan sosial yang nyata.
SR di era transisi ini harus dipandang sebagai inovasi sosial yang berani, melampaui statusnya sekadar lembaga pendidikan alternatif bagi kaum papa. Inovasi sosial ini terletak pada pergeseran filosofisnya, yaitu dari pendidikan bersifat "penyediaan layanan" (service delivery) menjadi "pemberdayaan menyeluruh" (holistic empowerment).
Dengan skema berasrama dan pemenuhan kebutuhan hidup secara penuh, SR menghancurkan hambatan-hambatan eksternal yang selama ini melumpuhkan anak-anak di pinggiran—seperti beban ekonomi keluarga, gizi buruk, hingga lingkungan sosial yang tidak mendukung.
SR Ini bukan sekadar sekolah cadangan bagi mereka yang tak mampu masuk sekolah favorit, tetapi laboratorium sosial tempat negara melakukan intervensi paling intim untuk mendesain ulang takdir hidup seorang anak.
Melalui SR, pendidikan tidak lagi berjalan secara terisolasi, melainkan terintegrasi dengan jaring pengaman sosial yang memastikan potensi intelektual seorang anak tidak akan pernah kalah oleh kemiskinan strukturalnya.
Belajar dari Akar Rumput
Data BPS 2024 menunjukkan korelasi kuat antara kemiskinan ekstrem dan rendahnya tingkat pendidikan, di mana sebagian besar kepala rumah tangga miskin ekstrem hanya berpendidikan SD ke bawah.
Dengan kolaborasi Kementerian Sosial dan Kementerian Agama, SR menjangkau anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yaitu memberikan akses pendidikan dasar sekaligus pendidikan karakter holistik.
Ini memungkinkan mereka siap berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional tanpa kehilangan pijakan pada nilai sosial dan kebangsaan. Kedua kementerian tersebut telah menjalin kerja sama formal yang dituangkan dalam nota kesepahaman.
Nota kesepahaman ini menegaskan, kerja sama lintas kementerian tersebut dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Ini untuk memastikan SR diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang inklusif, dengan orientasi menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini berada di luar cakupan layanan pendidikan formal.
Program SR menekankan pemerataan kualitas pendidikan melalui revitalisasi aset negara dan pembangunan asrama modern dengan fasilitas lengkap, sambil memastikan layanan setara sekolah unggulan.
Dengan sinergi lintas lembaga, integrasi data penerima manfaat, serta penggabungan kurikulum formal, karakter, dan keagamaan, program ini bertujuan memutus kemiskinan multidimensional, menekan angka putus sekolah, dan menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045 yang tangguh, mandiri, dan berjati diri.
Program ini tidak hanya membuka peluang pendidikan dasar, juga menekankan pembentukan karakter secara menyeluruh sebagai fondasi mobilitas sosial jangka panjang.
Pendekatan ini bertujuan membentuk individu yang mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional tanpa kehilangan pijakan pada nilai-nilai luhur sosial dan kebangsaan.
Instrumen Kebijakan Keadilan Sosial
Secara filosofis, SR hadir untuk menegaskan pendidikan adalah hak asasi yang universal, bukan privilese bagi yang mampu.
Dengan menghapus beban finansial dan menyediakan fasilitas berasrama, program ini berupaya meruntuhkan tembok kasta pendidikan, sekaligus memberikan kompensasi yang adil bagi anak-anak yang selama ini kalah dalam start kehidupan akibat ketimpangan struktural.
SR bukan sekadar memberi akses, juga menjadi wujud keadilan sosial yang nyata di bidang pendidikan. SR juga berperan sebagai alat mobilitas sosial vertikal, memutus siklus kemiskinan antargenerasi di wilayah 3T dan keluarga marginal.
Dengan intervensi terintegrasi, pendidikan di sini berfungsi sebagai eskalator yang membuka peluang bagi anak-anak keluar dari jebakan geografis dan ekonomi.
Keberhasilan program ini bergantung pada kemampuan sekolah mengubah kapasitas dan mentalitas siswa, sehingga SR bisa menjadi oase keadilan yang sejati, memastikan kesempatan setara bagi semua anak untuk meraih masa depan yang lebih sejahtera.
Solusi Alternatif
Munculnya SR ditengarai mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam pendidikan formal. Mengapa? Karena jika sistem benar-benar inklusif, sekolah eksklusif untuk anak miskin seharusnya tak diperlukan.
Meski boarding school menawarkan solusi cepat bagi anak-anak terdampak kemiskinan atau terkendala administrasi, tanpa jaminan kualitas setara sekolah unggulan, SR berisiko menjadi solusi parsial.
Artinya, ia hanya menutupi ketimpangan tanpa benar-benar menyembuhkannya sehingga lulusannya tetap sulit bersaing di jenjang pendidikan lebih tinggi. Meskipun SR hadir sebagai inovasi inklusif yang melibatkan peran relawan dan tokoh lokal, program ini diduga akan menghadapi tantangan serius terkait kepastian jangka panjang.
Sebagaimana dilaporkan “Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan I Putu Jaya Negara di Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (4/8/2025) dikutip dari ANTARA”.
Mundurnya 143 guru dan 115 siswa di awal peluncuran menjadi "sinyal merah" akibat benturan administratif penempatan CASN BKN serta ketidaksiapan psikososial siswa terhadap sistem asrama.
Namun, kondisi ini mulai menemui titik balik positif; setelah Menteri Sosial dalam evaluasinya pada September 2025 mengeklaim masa transisi SR yang berat selama tiga bulan telah terlewati.
SR kini jauh lebih stabil dan mulai memberikan dampak nyata bagi siswa maupun keluarga, membuktikan bahwa meskipun manajemen penempatan di awal sempat goyah, program ini tetap memiliki potensi transformatif jika dikawal dengan matang.
Persoalan mutu dan standar menjadi kunci bagi SR: jika pengajar dan fasilitas tidak setara sekolah unggulan, program ini berisiko memperlebar segregasi sosial, memberi kesan “yang miskin cukup di SR,” dan melemahkan tanggung jawab negara terhadap reformasi pendidikan nasional.
Tanpa jaminan standardisasi dan keberlanjutan anggaran, program ini berpotensi hanya menjadi proyek simbolis yang gagal menuntaskan kemiskinan struktural.
Revolusi Sunyi
Reposisi SR dalam visi pendidikan nasional harus dipandang sebagai investasi strategis, bukan sekadar pemberian bantuan.
Pendidikan dari pinggiran adalah sumber inovasi yang tumbuh dari tantangan nyata; ketika anak-anak di pelosok dibekali literasi digital sambil tetap menjaga akar kearifan lokal, mereka mampu menciptakan solusi mandiri yang memperkuat ekonomi dan ketangguhan nasional.
Pinggiran, dengan segala keterbatasannya, menjadi laboratorium hidup yang, jika disentuh kebijakan tepat, bisa menjadi motor penggerak baru bagi kemajuan bangsa.
Selain itu, SR diyakini dapat berperan sebagai pilar demokrasi, literasi, dan kewargaan. Dengan memastikan akses pendidikan bagi kelompok marginal, SR menegaskan suara pinggiran memiliki bobot yang sama dalam menentukan arah bangsa.
Lebih dari sekadar belajar membaca dan menulis, sekolah ini menanamkan nilai-nilai kewargaan dan martabat, membuktikan keberhasilan pendidikan diukur dari cahaya ilmu yang menyala di pelosok, bukan kemewahan gedung di pusat kota.
Dengan demikian, membawa pinggiran ke pusat peradaban adalah langkah penting untuk menjadikan Indonesia tegak dan berkeadilan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika