Oleh : Bagong Suyanto, Guru Besar dan Dosen Mata Kuliah Kemiskinan FISIP Universitas Airlangga
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombak dan lautan kini tidak lagi ramah terhadap nelayan Indonesia. Perubahan iklim telah mengubah pola pergerakan cuaca yang dulunya bisa diprediksi, kini menjadi ancaman yang menakutkan bagi para nelayan.
Saat cuaca ekstrem berlangsung berbulan-bulan, ribuan nelayan kecil di pesisir terpaksa menyandarkan perahu mereka. Mereka tak berani melaut karena ganasnya ombak tidak bisa lagi ditaklukkan. Ini bukan lagi sekadar tantangan keterampilan bagi nelayan untuk menyiasati gelombang, melainkan bentuk krisis sosial ekonomi yang mendalam: hilangnya pendapatan, ancaman jeratan utang, dan meningkatnya tekanan kemiskinan.
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mencatat saat ini sekitar 95 persen nelayan di lebih dari 350 desa pesisir terdampak cuaca buruk. Sebanyak 63 persen nelayan terpaksa menghentikan aktivitas melaut sementara waktu akibat tingginya risiko keselamatan di laut. Situasi ini membuat pendapatan nelayan otomatis terpukul.
Alih-alih bisa mendapatkan penghasilan dari sumber daya laut, nelayan kini dihadapkan pada kondisi ekonomi yang pas-pasan, dan bahkan kekurangan. Mereka menyambung hidup dengan cara berutang pada toko-toko langganan di kampungnya. Sebagian terpaksa menjual barang miliknya atau meminta bantuan kerabat yang kondisi ekonominya lebih sejahtera.
Dampak Cuaca Ekstrem
Lautan Indonesia yang biasanya menjadi sumber utama kehidupan bagi jutaan jiwa nelayan, kini tengah bertransformasi menjadi ancaman yang menakutkan. Di penghujung tahun 2025 dan memasuki awal 2026, berita tentang cuaca ekstrem, gelombang tinggi mencapai 3-3,5 meter, dan angin kencang terus menghiasi pelabuhan-pelabuhan kita. Fenomena cuaca ekstrem ini bukan lagi sekadar musiman, melainkan sebuah krisis berkepanjangan yang merampas hak hidup paling dasar para nelayan kecil: hak untuk melaut dan memberi makan keluarga.
Di berbagai wilayah pesisir, ketika angin mulai bertiup kencang dan ombak tidak bisa diajak kompromi, nelayan-nelayan kecil umumnya hanya bisa melaut di sekitar pesisir atau di sungai yang relatif lebih aman. Namun, kondisi tersebut membuat hasil tangkapan menjadi tidak menentu. Kadang mereka mendapatkan sedikit hasil ikan tangkapan, kadang tidak mendapat ikan sama sekali. Situasi ini sangat memukul kondisi ekonomi nelayan kecil. Angin kencang yang disertai hujan deras dan gelombang tinggi membuat aktivitas penangkapan ikan menjadi sangat berisiko. Bahkan kalau ada nelayan yang nekat pelaut, maka nyawa taruhannya. Tak sekali-dua kali terjadi, ada nelayan kecil dilaporkan hilang setelah terbawa arus laut saat memaksakan diri melaut di tengah cuaca ekstrem.
Data dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mencatat bahwa cuaca ekstrem telah membuat banyak nelayan kecil di ratusan desa pesisir terpaksa menganggur. Ketiadaan pendapatan harian memaksa mereka, dengan berat hati, kembali terjerat dalam jaringan modal informal atau tengkulak untuk bertahan hidup. Ini adalah lingkaran setan yang sejak lama harus dialami para nelayan, namun semakin mematikan.
Ketika para nelayan tidak bisa melaut, implikasinya tidak ada tangkapan ikan yang didapat. Padahal saat tidak ada ikan, harga ikan di pasar cenderung melambung tinggi. Di masa musim angin besar dan ombak sedang mengganas, harga ikan rata-rata naik karena ikan sulit dicari di pasar-pasar.
Namun yang ironis, ketika harga ikan naik, nelayan ternyata tidak ikut menikmati kenaikan harga tersebut karena mereka tidak memiliki hasil tangkapan ikan satupun. Nelayan kecil dengan perahu di bawah 5 GT menjadi kelompok yang paling rentan, karena mereka tidak memiliki kemampuan teknologi untuk menerjang gelombang atau melaut lebih jauh ke tengah laut. Hanya mengandalkan perahu-perahu kecil, tentu tidak memungkinkan nelayan kecil dapat menembus gelombang ombak untuk mencari ikan di samudra yang dikepung ombak tinggi.
Dalam perspektif sosiologi, apa yang dialami nelayan saat ini adalah bentuk kemiskinan dan marginalisasi struktural yang diperparah oleh perubahan iklim. Ketika cuaca buruk bertahan hingga beberapa pekan bahkan beberapa bulan lebih, seperti yang terjadi di pesisir Pantura atau wilayah pesisir lain, nelayan tidak sekadar terpaksa "libur melaut". Mereka sesungguhnya sedang menghadapi ancaman kelaparan, utang yang menumpuk, dan kemiskinan yang akut. Seperti dikatakan Chambers (1987), irama musim adalah faktor yang kerap kali mempengaruhi kelangsungan hidup dan tekanan kemiskinan yang dihadapi keluarga nelayan.
Peran Negara
Anomali cuaca dan cuaca ekstrem yang berkepanjangan sesungguhnya adalah pengingat bahwa masyarakat pesisir sedang menghadapi krisis iklim. Nelayan adalah kelompok terdepan yang paling terdampak akibat cuaca yang tidak bisa diajak kompromi. Membantu dan menyelamatkan kelangsungan hidup keluarga nelayan bukan hanya soal bagaimana memberikan program-program bantuan sosial baru, melainkan membangun kemampuan mereka untuk bertahan dan beradaptasi melalui program-program yang berkelanjutan dan tidak mematikan potensi self-help mereka.
Adalah tugas negara untuk memastikan agar para nelayan tidak terus-menerus "tenggelam" dalam kemiskinan saat laut sedang murka. Ketika kita sadari bahwa cuaca ekstrem adalah "normal baru", maka negara tidak mungkin lagi menggunakan pendekatan lama untuk membantu nelayan. Saatnya mengubah paradigma dari pemberian bantuan darurat (relief) menjadi pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan ketahanan (resilience).
Kita akui bahwa cuaca ekstrem adalah bencana alam yang tidak bisa ditolak, namun kemiskinan nelayan akibat cuaca ekstrem adalah masalah sosial yang harus diselesaikan melalui kebijakan yang tepat. Peringatan dini dari BMKG dan KKP sangat penting untuk keselamatan nelayan, namun hal itu tidak cukup untuk menjamin kelangsungan hidup para nelayan ke depan.
Negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, tidak bisa hanya mengimbau "jangan memaksakan diri melaut". Kebijakan yang dibutuhkan haruslah benar-benar komprehensif. Membiarkan para nelayan berjuang sendirian di tengah amukan cuaca ekstrem, kita tidak hanya kehilangan produsen pangan laut, tetapi juga kehilangan sebagian identitas kita sebagai bangsa maritim. Saat laut sedang enggan memberi, negara wajib hadir memeluk, bukan sekadar menuntut mereka untuk waspada.
Pertama, di saat cuaca buruk, mau tidak mau keterampilan nelayan harus bisa dikonversi ke sektor lain. Pemerintah dan lembaga sosial perlu memberikan pelatihan diversifikasi ekonomi, antara lain: pengolahan hasil perikanan, yakni mengubah ikan hasil tangkapan menjadi produk bernilai tambah (kerupuk, abon, ikan kering) yang bisa diproduksi saat tidak melaut. Bisa pula berupa program pengembangan budidaya ikan air tawar atau rumput laut bagi mereka yang tinggal di dekat perairan payau.
Kedua, perlu penguatan kelembagaan dan koperasi pesisir yang pro kepada kepentingan nelayan. Kita tahu ketergantungan nelayan pada tengkulak meningkat saat cuaca buruk. Koperasi nelayan harus diperkuat untuk menjadi jaring pengaman sosial. Selain itu, yang tak kalah penting koperasi seyogianya juga menyediakan dana darurat atau modal usaha dengan bunga rendah, sehingga nelayan tidak terjerat rentenir saat tidak melaut.
Ketiga, akhirnya yang tak kalah penting adalah perbaikan manajemen rantai pasok produk perikanan nelayan. Koperasi harus bisa menampung dan mengolah ikan saat musim panen, untuk dijual saat musim badai. Dalam konteks ini, pemerintah daerah ada baiknya jika memperbaiki sarana di darat, seperti penyediaan cold storage yang memungkinkan nelayan menyimpan hasil tangkapan lebih lama, menjaga stabilitas harga. Tanpa ada kepedulian negara, jangan harap kelangsungan hidup masyarakat pesisir akan dapat terjamin. Bagaimana pendapat anda?
Ikuti Whatsapp Channel Republika