Oleh : Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) dan Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada 22 Januari, di World Economic Forum, di Davos, Swiss, Presiden AS Donald Trump meluncurkan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), yang merupakan fase ke-2 dari 20 poin rencana perdamaian Hamas-Israel. Fase pertama yang mulai diterapkan pada 10 Oktober 2025, berupa penukaran sandera Israel dan tahanan Palestina, penarikan tentara Israel ke Garis Kuning, dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza tidak berjalan mulus.
Israel masih saja menyerang warga Palestina, membatasinya jumlah makanan dan obat-obatan yang diizinkan masuk. Bahkan, Israel mengusir Badan PBB urusan Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menghancurkan kantornya di Yerusalem Timur. UNRWA dibentuk pada 1949 yang bertugas mengurusi Palestina yang mengalami ethnic cleansing saat Israel berdiri setahun sebelumnya. Kendati demikian, Trump tetap melindungi Israel.
Presiden RI Prabowo Subianto ikut menandatangani Piagam BoP buatan Trump bersama tujuh pemimpin dari Mesir, Yordania, Arab Saudi, UEA, Qatar, Turki, dan Pakistan. Keikutsertaan RI ke dalam lembaga yang struktur dan mandatnya bersifat imperial dan disangsikan akan mewujudkan aspirasi kemerdekaan Palestina memicu perdebatan publik domestik. Toh, Piagam BoP tidak menyebut Gaza. Di pihak lain, PM Israel Benjamin Netanyahu, pelaku genosida, dimasukkan kedalam Lembaga itu.
Kendati belakangan banyak negara ikut bergabung, termasuk beberapa negara Arab dan Islam, serta Rusia dan China, sekutu penting AS di Eropa, seperti Inggris, Perancis, Norwegia, dan Belanda, menolak ikut serta. Selain alasan adanya Presiden Rusia Vladimir Putin di dalamnya, BoP dicurigai sebagai niat Trump mematikan tatanan internasional berbasis hukum, yang menghormati HAM dan kebebasan berpendapat.
Bergabungnya banyak negara ke dalam BoP lebih bermotif kepentingan politik dan ekonomi nasional mereka, bukan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sebagai pemimpin BoP, Trump dikenal tak berkomitmen bagi two-state solution sebagaimana terlihat pada konsep deal of the century yang diluncurkan Trump dalam periode pertama pemerintahannya (2017-2021).
Memang Prabowo, dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB, September tahun lalu, menegaskan RI hanya akan mengakui Israel bila negara Palestina telah berdiri. Namun, tekanannya pada pentingnya dunia menghormati dan menjamin keamanan Israel saat rezim Zionis sedang melancarkan genosida di Gaza terdengar kurang elok. Mengapa bukan pentingnya dunia menghormati dan menjamin keamanan Palestina?
Bagaimanapun, pendekatan pragmatis Prabowo terhadap isu Palestina, berpotensi melahirkan dampak buruk bagi politik domestik dan peran RI di Dunia Selatan. Pengalaman panjang di bawah aniaya kolonialisme, menempa semangat rakyat Hindia Belanda membebaskan diri dari kolonialisme. RI, negara pertama yang merdeka pasca Perang Dunia II, menginspirasi wilayah jajahan di Asia, Timteng, Afrika, dan Amerika Latin, untuk juga membebaskan diri dari kekuatan para penjajah Eropa yang eksploitatif.
Pengalaman rakyat merebut kemerdekaan memberinya legitimasi sebagai juru bicara anti-kolonialisme dan imperialisme. Presiden Soekarno, seorang orator yang fasih mengartikulasi watak jahat kolonialisme-imperialisme menjadi salah satu motor pembentukan Gerakan Non-Blok (GNB) bersama pemimpin Yugoslavia Josip Broz Tito, pemimpin India Jawaharlal Nehru, dan pemimpin Mesir Gamal Abdul Nasser.
Dalam KTT Asia-Afrika 1955, GNB berkomitmen membebaskan daerah jajahan yang hingga saat itu belum merdeka. Salah satunya Palestina. Sikap GNB mempercepat proyek dekolonialisasi. Tapi satu-satunya bangsa yang belum merdeka hingga hari ini adalah Palestina. Sulitnya Palestina merdeka disebabkan dukungan tanpa reserve para kolonialis dan imperialis terhadap Israel. RI mendukung perjuangan Palestina sesuai amanat konstitusi.
Dewan Perdamaian
Hari ini, pragmatisme Prabowo seperti masuk ke dalam perangkap kolonialisme-imperialisme pemerintahan ekstrem kanan Israel dan kekuatan konservatif AS. Tugas BoP adalah demiliterisasi Gaza, melucuti senjata Hamas, rekonstruksi Gaza yang telah hancur lebur sejak pecah perang pada 7 Oktober 2023. Struktur BoP terdiri dari tiga lapis. Di lapisan teratas disebut “dewan eksekutif pendiri” di bawah kendali mutlak Trump.
BoP menentukan anggaran, kebijakan, dan pengangkatan pejabat senior, sementara anggota eksekutif, terdiri dari tujuh anggota bertanggung jawab bagi implementasi misinya. Anggota dewan eksekutif terdiri dari mantan PM Inggris Tony Blair, Menlu AS Marco Rubio, menantu Trump Jared Kushner, Utusan Khusus AS Steve Witkoff, Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel, Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga, dan CEO Perusahaan investasi Apollo Global Management Marc Rolan.
Trump memiliki interpretasi final atas Piagam BoP dan kekuatan veto atas keputusan kunci, termasuk pemecatan keanggotaan dan tindakan dewan eksekutif. Anggota dewan akan mengawasi portfolio yang ditetapkan, yang kritis terhadap stabilisasi Gaza dan keberhasilan jangka panjang, termasuk pembangunan kapasitas tata kelola, hubungan regional, rekonstruksi, penarikan investasi, pendanaan skala besar, dan mobilisasi modal.
Karena tak ada representasi pejuang Gaza di dalamnya, padahal mereka mengurusi warga di sana, maka terlihat Gaza diperlakukan sebagai masalah yang harus diatasi, bukan sebagai subyek yang punya aspirasi untuk didengar. Di bawah dewan pendiri adalah dewan eksekutif Gaza, yang bertugas mengkoordinasikan regional dan didukung oleh wakil-wakil dari negara-negara Arab dan Islam.
Mandatnya adalah membantu “menyokong tata kelola yang efektif” di Gaza. Di lapisan terbawah dari hierfarki ini adalah “komite nasional untuk administrasi Gaza, yang akan dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil wenteri Otoritas Paslestina. Bersama dengan struktur-struktur sipil ini adalah pilar militer pimpinan Majen AS Jasper Jeffers sebagai komandan “pasukan stabilisasi internasional dengan wewenang meliputi perlucutan permanen.”
Sejauh ini Hamas dan pejuang bersenjata lainnya di Gaza bersedia membekukan senjata beratnya, tapi menolak dilucuti sampai Palestina merdeka. Dengan demikian, Pasukan Stabilisasi Internasional di mana pasukan Indonesia adalah bagiannya akan melawan pejuang Hamas dan Jihad Islam. Sementara Pasukan Stabilisasi Internasional tidak berbasis pada resolusi DK PBB. Dalam konteks ini, pemerintah RI akan menghadapi oposisi domestik.
Keanggotaan BoP dibatasi hanya pada negara yang diundang oleh ketua (Trump). Negara anggota diwakili oleh kepala negara atau pejabat tinggi negara dan harus berkontribusi bagi operasi-operasi yang sesuai dengan undang-undang domestik mereka. UU kita tak membolehkan militer RI beroperasi di luar negeri tanpa legitimasi PBB. Konstitusi kita pun menyerukan penghapusan penjajahan di muka bumi. Di pihak lain, BoP adalah pendudukan asing.
Syarat-syarat keanggotaan umum hanya berlaku tiga tahun, batasan itu tidak berlaku terhadap negara yang menyumbang lebih dari 1 miliar dollar AS di tahun pertama, yang akan memberi mereka kursi tetap. Tidak jelas apakah Prabowo hendak menjadikan RI sebagai anggota tetap yang akan menguras lebih dari Rp 17 triliun di tengah menyempitnya ruang fiskal kita, yang akan berdampak pada upaya meningkatkan kinerja ekonomi nasional.
Menguburkan Cita-Cita Palestina
Menurut Jared Kushner, Gaza akan dijadikan wilayah modern dengan ribuan gedung pencakar langit, resor wisata, dan pemukiman penduduk yang nyaman. Namun, tidak dijelaskan siapa yang akan tinggal di Gaza. Juga tak disebutkan berdirinya negara Palestina dengan wilayah mencakup Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur sesuai resolusi-resolusi DK PBB yang relevan. Skema rekonstruksi Gaza lebih berorientasi bisnis.
Beijing dan Moskow masuk BoP karena khawatir merusak agenda mereka terkait perang tarif dan penyelesaian perang Ukraina. BoP juga dipandang sebagai platform mereka untuk mempromosikan dukungan mereka terhadap perjuangan Palestina, selain mendampingi kubu Arab-Islam yang berada dalam tekanan Trump untuk ikut serta dalam BoP. Ini akan menetralisir anggapan bahwa BoP hanya untuk melayani kepentingan AS dan Israel.
Bergabungnya RI harus dibaca sebagai political leverage Prabowo vis avis Trump terkait kebijakan tarif. Pada Juli lalu, kesepakatan tarif AS-RI sudah dicapai di mana Trump menurunkan tarif masuk barang Indonesia ke AS dari 32 persen menjadi 19 persen dengan imbalan RI menghapus tarif impor dari AS hampir 100 persen. AS berada di peringkat pertama tujuan ekspor RI yang sebesar 35 miliar dollar AS per tahun.
Dalam situasi ekonomi nasional yang sulit saat ini, hilangnya ekspor Indonesia ke AS akan berdampak signifikan pada ekonomi nasional. Renegosiasi AS-RI masih berlangsung. Bukan tidak mungkin keanggotaan RI dalam BoP tidak mengungkit daya tawar RI terhadap AS. Terlebih, Trump tahu bahwa ekonomi Indonesia sedang terjepit sehingga Prabowo akan dipaksa menyerah.
Tapi kalau RI patuh pada AS, bukan saja Prabowo akan menghadapi tekanan internal, tapi juga eksternal. Dari internal, para pebisnis nasional menganggap kesepakatan Juli terlalu menguntungkan AS dan para pengamat menilai kesepakatan itu sama dengan menggadaikan kedaulatan negara. Dari sisi eksternal, saya menduga permintaan renegosiasi oleh Prabowo disebabkan ada tekanan dari Cina mengingat kesepakatan Juli mensyaratkan Indonesia tak boleh mengekspor barang Cina yang diproduksi di Indonesia.
Dari sisi Indonesia sebagai pelopor GNB yang anti-pejajahan dan pendukung konsisten terhadap kemerdekaan Palestina, reputasi ini akan runtuh karena BoP dibentuk tidak berujuan melahirkan negara Palestina, melainkan lembaga internasional baru pengganti PBB pimpinan imperialis AS. Dus, keikutserta RI akan semakin jauh menggerus legitimasi pemerintahan Prabowo di tengah gejolak geopolitik dan geoekonomi global yang kian tak pasti.
Eskalasi Iran-AS yang terus meningkat – mungkin akan berujung pada all out war – Indonesia akan menghadapi tekanan ekonomi skala besar mengingat harga minyak dunia akan melejit. Ekonomi nasional yang tertekan akan memicu ramifikasi persoalan sosial dan politik di tengah kesulitan ekonomi rakyat yang tidak mudah diatasi pemerintah. Meningkatnya harga minyak dunia akan melemahkan rupiah yang bisa memicu krisis moneter seperti tahun 1998.
Nampaknya, di bawah pemerintahan Prabowo, kinerja politik luar negeri kita merosot. Dalam gejolak geopolitik global yang menuntut kapasitas diplomasi yang mumpuni untuk merespons masalah-masalah domestik yang serius dan gigantik, tak terdengar manuver Menteri Luar Negeri RI Sugiono di panggung internasional. Bahkan, bergema narasi yang menyesatkan bahwa bergabungnya RI kedalam BoP menunjukkan pengakuan internasional atas leadership Indonesia.
Sugiono bukan diplomat karier dan tak punya pengalaman dalam diplomasi luar negeri. Terlebih, ia mengisolasi diri dari Kementerian Luar Negeri. Penyebabnya, Prabowo ingin mengendalikan polurgi ke dalam tangannya sendiri. Kemenlu dipinggirkan. Ia sengaja menggunakan Sugiono yang loyal kepadanya tetapi tak punya wawasan cukup terkait diplomasi yang kompleks, untuk memudahkannya mengambil keputusan cepat. Sayangnya, simplifikasi polurgi taruhannya tak kecil bagi negara.
Tangsel, 26 Januari 2026
Ikuti Whatsapp Channel Republika