Oleh: Buya Anwar Abbas*)
Kritik dan saran yang disampaikan mantan wakil menteri luar negeri Dino Patti Djalal kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono sebenarnya biasa-biasa dan wajar-wajar saja. Mantan duta besar RI untuk Amerika Serikat itu mengharapkan agar Sugiono sebagai menlu kini membuka diri untuk berdialog dan berkomunikasi dengan elemen-elemen masyarakat, terutama yang ada di dalam negeri.
Menurut Dino, hal ini penting dilakukan supaya masyarakat mengetahui tujuan, arah, dan strategi politik luar negeri yang dilakukan oleh Menlu. Dengan begitu, masyarakat diharapkan juga akan ikut berkontrobusi dalam menyukseskan program-program politik luar negeri yang sudah digariskan oleh Menlu tersebut.
Jika situasi dan kondisi yang ada saat ini terus berlanjut, yang mana terlihat jelas tidak adanya komunikasi yang baik antara Menlu dan elemen-elemen masyarakat yang ada, tentu potensi yang Indonesia miliki tidak akan bisa dimaksimalkan.
Namun, sayangnya kritik dan saran Dino Patti Djalal ini telah disikapi negatif oleh seorang menteri yang ada dalam Kabinet. Kesannya, "right or wrong is my friend."
Padahal, yang harus kita jadikan ukuran dalam menilai sebuah kepemimpinan bukanlah masalah kedekatan dengan sang pemimpin. Demikian pula, tidak bisa dilihat hanya dari sisi hasil yang dicapai, melainkan juga dari sisi proses.
Dino Patti Djalal tampak lebih banyak melihat dari aspek prosesnya. Sebab, barangkali, dalam pandangan mantan wamenlu tersebut, jika prosesnya baik dan bagus, tentu hasilnya juga akan baik dan bagus.
Bagaimanapun juga hebatnya pemerintah RI berdiplomasi dalam pentas global, jika keadaan di dalam negeri tidak mendukung, tentu dunia akan menertawakan. Keseimbangan inilah yang hendak dijaga oleh Dino Patti Djalal.
Oleh karena itu, sebagai mantan wamenlu ia ingin agar Menlu Sugiono sukses dalam memimpin politik luar negeri Indonesia. Sebuah keinginan yang baik tentunya. Namun, itu sayangnya direspons negatif oleh menteri yang mengurusi masalah hak asasi manusia (HAM).
Kasihan sekali kita dengan bangsa dan negara ini bila mendapatkan pemimpin yang alergi terhadap kritik dan tidak mau mendengar serta memperhatikan suara rakyat.
Ini tentu saja sangat kita sesalkan karena hal demikian jelas akan berdampak tidak hanya bagi pihak yang dikritik dan menteri yang membelanya. Celakanya, ini juga akan bisa merusak citra dari pemimpin yang di atasnya, yaitu Presiden RI Prabowo Subianto sendiri. Kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi.
*) Dr H Anwar Abbas MM MAg atau yang akrab disapa Buya Anwar Abbas merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Dosen tetap Prodi Perbankan Syariah FEB UIN Syarif Hidayatullah ini juga adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang UMKM, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup.
Ikuti Whatsapp Channel Republika