Oleh : H Ki Jal Atri Tanjung; Pengamat Kebijakan Publik
REPUBLIKA.CO.ID,Di tengah perubahan lanskap komunikasi publik, negara tidak lagi bisa berdiri terlalu jauh dari rakyatnya. Bahasa yang kaku, jarak yang hirarkis, dan pola komunikasi satu arah perlahan kehilangan relevansi. Publik hari ini menuntut pendekatan yang lebih egaliter, negara yang bersedia berdialog, bukan sekadar memberi instruksi.
Dalam konteks itulah gaya komunikasi Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menarik untuk dibaca sebagai fenomena kepemimpinan publik yang berbeda.
Dahnil kerap berbicara dengan cara yang apa adanya. Lugas kadang terasa bebas, bahkan sesekali menerabas batas-batas formalitas birokrasi. Bagi sebagian kalangan, gaya ini dianggap tidak konvensional. Di sisi lain, pendekatan tersebut justru memperlihatkan upaya merobohkan tembok hirarkisme yang selama ini membuat kebijakan terasa jauh dari masyarakat. Negara tidak lagi tampil sebagai otoritas yang berjarak, tetapi hadir dalam percakapan yang lebih setara.
Ia mencoba membangun kebebasan berdebat diruang digital yang tidak dilakukan oleh pejabat lain, dengan ringan meladeni semua debat bahkan dengan bahasa ala "netizen", yang juga kerapkali dimanfaatkan untuk menyerang secara personal. Tapi bagi dia justru dimanfaatkan sebagai ruang dialektika yang menyumbang ide semakin dalam masuk ke ruang-ruang debat kebijakan.
Salah satu diskursus yang memantik perdebatan publik Belakangan ini adalah gagasan opsi keberangkatan jemaah umrah melalui asrama haji dengan konsep One Stop Service. Wacana ini memunculkan beragam respons dukungan, kekhawatiran, hingga kritik terbuka. Dalam sejumlah penjelasan resmi, konsep tersebut ditegaskan sebagai pilihan sukarela (Opsional), bukan kewajiban, dengan tujuan memperkuat perlindungan jemaah sekaligus mendorong integrasi layanan haji dan penerbangan nasional.
Di titik ini, gaya komunikasi yang egaliter terlihat jelas. Alih-alih menutup ruang kritik, Dahnil justru membuka percakapan. Bahasa yang ia gunakan sering kali terasa seperti obrolan lintas ruang sosial tidak terjebak pada diksi birokrasi yang kaku. Pendekatan ini seakan menerabas batas antropologis antara negara dan masyarakat, menjadikan isu kebijakan yang kompleks lebih mudah dipahami publik.
Dari perspektif kebijakan publik, gagasan One Stop Service memperlihatkan upaya menggeser peran asrama haji dari sekadar fasilitas transit menjadi simpul integrasi layanan yang lebih modern. Pemeriksaan dokumen, proses check-in, hingga pengantaran jamaah dirancang dapat dilakukan sejak di embarkasi. Pro dan kontra yang muncul bukanlah anomali, melainkan bagian alami dari proses deliberasi yang sehat.
Narasi yang dibangun Dahnil juga tidak berhenti pada aspek teknis pelayanan. Ia berulang kali mengaitkan transformasi haji dan umrah dengan penguatan ekosistem ekonomi keumatan mulai dari optimalisasi maskapai nasional, tata kelola travel, hingga pemanfaatan fasilitas embarkasi sebagai ruang produktif.
View this post on Instagram
Ikuti Whatsapp Channel Republika