REPUBLIKA.CO.ID,
Oleh: Mohammad Akbar*
"Riang Prasetya, Kepala RT Rasa Kepala Daerah" menjadi sebuah judul berita yang cukup menggelitik. Nama Riang dalam beberapa hari terakhir memang sedang diperbincangkan oleh banyak kalangan.
Riang adalah kepala RT 011 RW 03 yang secara berani menegakkan aturan di saat penguasa wilayah di tingkat kelurahan dan kecamatan memilih bungkam. Sebaliknya, tanpa rasa takut, para pemilik ruko yang berlatar belakang orang tajir di kawasan Pluit, Jakarta Utara, itu mampu menyuarakan kegelisahan setelah bangunan ruko yang menutupi saluran air dan sepadan jalan itu dibongkar oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Polemik itu terus berlanjut setelah dua orang wakil rakyat yang mengaku diri terhormat itu justru berdiri di posisi berbeda dengan Riang. Tapi Riang tak gentar. Dukungan warganet justru menjadi modal besar.
Apa yang terjadi dengan Riang itu sesungguhnya telah mempertontonkan bagaimana hukum berlaku di negeri ini. Sudah jadi rahasia umum bahwa kebenaran di atas kertas itu seringkali dapat dinegosiasikan ketika sudah berhadapan dengan segepok rupiah.
Tentunya, tulisan ini bukan untuk mencari benar atau salah atas apa yang dilakukan oleh Riang. Tapi apa yang dialami oleh Riang sudah sepantasnya menjadi perhatian banyak pihak. Utamanya jika ingin menegakkan aturan meski melawan para pemilik modal besar.
Penulis percaya bahwa orang-orang yang berdiri di atas kebenaran itu masih cukup banyak di negeri ini. Kadang untuk menguji kebenaran itu harus membutuhkan waktu dan bernyali besar.
Riang pun mafhum bahwa apa yang sudah dilakukannya tentu mengandung konsekuensi. Jika ia berdiri dan berpijak pada kebenaran maka tak ada alasan untuk mundur barang sejengkal.
Percayalah, modal besar dan dukungan politik saja tak akan cukup. Sejumlah fakta sudah terbukti. Mulai dari kasus Ferdy Sambo yang memanipulasi narasi publik sampai aksi pemukulan anak perwira polisi di Sumatra Utara yang semuanya akhirnya bisa tumbang oleh kekuatan warganet.
Bagi para politisi, mendukung pemilik modal yang melanggar aturan, tentunya bukan pilihan yang bijak. Terutama menjelang kontestasi pilkada. Jangan sampai slogan "membela yang membayar" akan menjadi buah simalakama bagi mereka yang berhasrat untuk menjadi wakil rakyat -- baik itu di tingkat DPRD maupun DPR.
Rasanya, menyikapi kasus perseteruan Riang Prasetya versus pemilik ruko Pluit memang harus bijaksana. Kadang, informasi yang ter-framming di media itu tidak selamanya merepresentasikan fakta yang sesungguhnya. Kita harus tetap cross check informasi.
Namun satu hal yang perlu diingat bahwa kebenaran itu harus ditegakkan. Kebenaran tak boleh menyerah oleh tumpukan rupiah. Semoga Riang Prasetya bisa berdiri di atas kaki kebenaran, bukan sekadar mencari sensasi untuk menaikkan posisi tawarnya saja.
Begitu juga kepada para pemilik ruko Pluit. Jika memang kalian merasa benar, maka tempuhlah jalur hukum. Jangan merasa arogan hanya karena bermodal tumpukan rupiah.
Lalu bagi anggota DPR dan DPRD, berhati-hatilah menghadapi jejak digital. Apa yang dilakukan hari ini akan bisa menimbulkan konsekuensi ketika para warganet mulai bergerak dan bersuara. Ingatlah, ketika hukum sudah tumpul bagi yang kaya dan berkuasa maka kekuatan warganetlah yang kelak menumbangkannya.
Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, kekuatan warganet adalah the real power sesungguhnya di negeri ini. Jadi siapa yang berani melawan ketidakbenaran warganet maka bersiaplah untuk ditelan gelombang suara-suara sumbang tak berfilter dari netizen +62.
Jadi siapkah kalian?
*Crisis and Conflict Strategist di Nexus RMSC.
Penulis buku "Public Relations Crisis"
Ikuti Whatsapp Channel Republika