REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Nurudin, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)
Protes keras pengakuan Presiden Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel terus meluas. Demonstrasi penolakan pendudukan Israel atas tanah Palestina selama ini saja sudah brutal, apalagi ada pernyataan resmi presiden dari Partai Republik itu. Bisa jadi, ini titik kulminasi tertinggi dari konflik Israel-Palestina yang melibatkan Amerika.
Membahas pernyataan Trump memang penting, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah mengapa presiden AS itu berani mengakui secara terang-terangan? Apa kekuatan di baliknya serta apa dampaknya bagi konstelasi politik dunia? Tulisan ini lebih banyak menyoroti peran media AS yang selama ini mau tidak mau ikut berpengaruh, bukan sekadar soal ucapan seorang presiden.
Tentu saja, keputusan Trump menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sangat menyedihkan jika dilihat dari semakin sempitnya ruang gerak warga Palestina. Sejarah pembantaian atas warga Yerusalem terus meluas dan semakin kuat oleh Israel. Sejak 30 Januari 1922, Israel semakin mendapat legitimasi setelah muncul Deklarasi Balfour.
Gerakan ini bertambah luas saat gerakan Zionisme didengungkan. Saat pertama kalinya warga Yahudi menginjakkan kakinya di Yerusalem, jumlah warganya tidak lebih dari lima persen dari populasi, sementara itu saat ini sudah mencapai 85 persen tanah Palestina.
Konflik Yerusalem-Israel tidak boleh hanya dilihat dari konflik agama karena itu terlalu sempit dan mendangkalkan masalah. Ia merupakan konflik kemanusiaan. Konflik itu ibarat luka yang tidak kunjung sembuh, ditambah lagi setelah disiram air garam oleh AS. Resolusi PBB menolak keinginan AS menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israeal, tetapi negeri yang disebut Paman Sam itu memvetonya.
Sejarah membuktikan
Dalam sejarahnya, hubungan antara presiden AS, media, dan perang itu setali tiga uang alias tidak bisa dipisahkan. Artinya, berbagai kebijakan luar negeri AS untuk menguasai dunia akan didukung oleh media massa AS. Bahkan, untuk mewujudkan ambisinya itu, jika perlu bisa ditempuh dengan perang. Perang adalah jalan penting untuk menunjukkan kewibawaan negeri Paman Sam di mata dunia dengan didukung pengusaha di AS.
Intinya adalah presiden AS dipakai sebagai 'alat' untuk mengeluarkan kebijakan yang didukung oleh media. Orang-orang di belakang media inilah yang sebenarnya berkuasa atas kebijakan AS. Mereka tidak saja berkuasa secara ekonomi, tetapi juga politik.
Hubungan antara politik, ekonomi, dan media kita buktikan pada masa pemerintahan presiden ke-40 AS, Ronald Reagan. Perusahaan General Electric (GE) adalah pendukung total Reagan. Charles Wilson (pimpinan GE) menjadi juru bicara perusahaan untuk pro perang. Bahkan, GE memberi panggung Reagan bertajuk “GE Theater”. GE sendiri mempunyai beberapa stasiun televisi, termasuk NBC.
Jadilah panggung politik berkolaborasi dengan perusahaan dengan didukung media. Sebagaimana diketahui, GE adalah kontraktor militer terbesar ketiga di AS yang meraup miliaran dolar per tahun. Mereka terlibat memproduksi bagian-bagian senjata nuklir AS, mesin pesawat jet militer, dan peralatan elektronik untuk Pentagon.
Perusahaan-perusahaan besar AS, sebagaimana GE, tentu punya kepentingan meraih keuntungan dari kebijakan politik AS. Perusahaan-perusahaan itu berambisi untuk mempunyai jaringan televisi yang dianggap mampu mewujudkan mimpinya. Tercatat NBC dimiliki GE, CBS (Viacom), ABC (Disney), Fox (Ropert Murdoch), dan CNN (Time Warner).
Bahkan, anggota direktur utama mereka juga menjadi direksi perusahaan pembuat senjata. Misalnya Boeing, Coca Cola, Chevron, Xerox, Philips Morris, dan lain-lain. Jadi, koalisi antara politik, perang, dan media bukan sesuatu yang aneh di AS.
Lawrence Grossman, mantan penanggung jawab PBS dan NBC News, bahkan pernah menggambarkan peran media AS sebagai berikut. “Tugas presiden adalah menerapkan agenda dan media bertugas mengikutinya.” (Andreas, 2004). Maka saat AS mau perang, media massa bertugas mengulang-ulang pembenaran perang. Di sisi lain, perusahaan senjata siap menyuplai peralatannya.
Jerry D Gray (2006) pernah mengungkapkan bahwa media televisi AS penuh dengan bias informasi. Peristiwa-peristiwa yang sering kita saksikan telah dipelintir sedemikian rupa dengan kebohongan dan tipuan. Media AS telah bergeser dari media yang seharusnya melaporkan berita aktual menjadi media propaganda kepentingan politik AS. Bahkan, Gray sampai pada simpulan, “Bukan apa yang mereka katakan, melainkan apa yang tidak mereka katakan.”
Setali tiga uang
Tentu saja menjadikan kasus-kasus di atas untuk menyimpulkan kebijakan Trump terlalu sederhana. Namun, sejarah militer Amerika akan sulit dipisahkan dari perang dan ambisi menguasai dunia dengan berbagai jalan. Maka itu, kasus sejarah militer dan media AS bisa dijadikan cermin selama ini dan masa datang.
Bagaimana dengan kebijakan Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel? Tentu saja, pendapat Trump tidak bisa berdiri sendiri. Trump bisa jadi hanya menyuarakan kebijakan, sementara kebijakan sebenarnya penuh dengan tali-temali kepentingan sejak dia ingin menjadi presiden.
Presiden di mana pun akan sulit melepaskan dari kepentingan sekelompok orang, perusahaan, atau negara tertentu. Semakin besar dan peluang seseorang menjadi presiden, semakin besar pula dana yang didapatkan dan semakin kecil untuk bisa memenuhi kepentingan kemanusiaan.
Jika kita mengacu pada pendapat Grossman, pernyataan Trump itu tentu sudah disiapkan sebaik-baiknya, kemudian media massa AS akan siap untuk mendukung kebijakan presiden itu. Media massa di AS tentu saja tidak independen. Media massa adalah alat untuk mendukung kebijakan presiden.
Jika presiden menghendaki konflik atau perang, media massa bertugas mengembus-embuskan. Joel Andreas (2004) sampai pada simpulan bahwa jika perang dilakukan, yang beruntung adalah pabrik senjata. Jadi antara politik, media massa, dan perang di AS adalah setali tiga uang
Sejarah hubungan Israel dengan AS tentu saja mempunyai sejarah panjang. Saat AS selalu memveto kebijakan yang merugikan Israel, sudah terlihat keberpihakannya. Dan keberpihakanya ini memang diakui terang-terangan oleh AS.
Bukti konkretnya adalah pernyataan Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Padahal, selama ini AS selalu dikecam dunia dan konflik Israel-Palestina tidak kunjung reda. Pernyataan Trump ibarat menyiram garam di dalam luka.
Ada beberapa catatan menarik yang layak disimak. Pertama, Trump sedang 'bermain dadu'. Ia sedang meletakkan sebuah dadu dalam sebuah permainan gaple. Setelah mengeluarkan peryataan tersebut, ia ingin mengetahui bagaimana reaksi dunia. Bagaimana reaksi negara sekutu-sekutunya selama ini.
Yang tak kalah pentingnya, bagaimana reaksi negara-negara Islam (meskipun sebenarnya tanah Palestina selama ini tidak hanya dihuni umat Islam, tetapi juga informasi yang berkembang sering diklaim milik umat Islam).
Dengan mengetahui bagaimana sikap negara-negara lain, baik yang menolak secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan bisa dijadikan dasar untuk langkah kebijakan selanjutnya. Amerika akan terus berhitung sampai lobi Yahudi di AS menang dan negara itu menjadi 'polisi dunia'.
Seorang wanita mengenakan bendera Amerika di atas kerudungnya pada aksi menentang kebijakan Trump atas Yerusalem di President Park tidak jauh dari istana kepresidenan Gedung Putih Washington, DC, Jumat (8/12) waktu setempat, atau (9/12) dini hari WIB.
Kedua, bisa jadi AS merasa bahwa usahanya untuk menguasai dunia akan berhasil. AS merasa saat ini tidak ada pihak yang bisa menghalangi keinginannya. Blok komunis yang sangat kuat sudah runtuh. AS akhirnya menjadi satu-satunya polisi dunia. Namun, AS sebenarnya menganga dan membutuhkan kesembuhan.
Maka itu, saat komunisme sudah runtuh, 'musuh' yang harus ditekan adalah kekuatan Islam. Sejarah membuktikan, bagaimana sikap AS pada negara-negara mayoritas Muslim yang tidak adil. Irak, Suriah, Mesir, Yerusalem sudah diluluhlantakkan. Iran bisa jadi akan menjadi target selanjutnya. Indonesia tentu juga tidak akan dipandang sebelah mata juga.
Tentu saja, tingkah laku AS itu tidak benar dan tidak adil dari sisi kemanusiaan, segala upaya untuk menentangnya perlu dilakukan. Kita jadi ingat kata-kata Buya Syafi’i Maarif, “Orang tidak boleh patah harapan. Sebab, di tengah kabut gelap manusia gila kuasa, masih saja ada manusia lain yang masih waras, tempat dunia mengadu dan bertanya."
Ikuti Whatsapp Channel Republika