Oleh: Dr. CA. Jamaluddin, LC, Ms.J, Pemerhati Hubungan Indonesia – Timur Tengah dan Isu-isu Global
REPUBLIKA.CO.ID Dunia Arab dan Islam kembali diguncang tsunami diplomatik dan politik, pasalnya dua negara Arab (Al-Jazair dan Uni Emirat Arab) yang sama-sama anggota aktif di Liga Arab dan OKI memutus hubungan diplomatik, setelah Pemerintah Presiden Abdelmadjid Tebboune mengambil keputusan “persona non grata” dan meminta Dubes UEA untuk Aljier, Yousef Saif Khamis Subaa Al Ali, untuk meninggalkan wilayah Al-Jazair dalam batas waktu 48 jam, pada 10 September 2026. Tindakan ini mengejutkan berbagai kalangan diplomatik, namun tidak demikian bagi para pemerhati.
Dari prespektif Al-Jazair, pemutusan hubungan ini sebagaimana dilansir Kemlu Al-Jazair dalam rilisnya, "setelah mengerahkan segala upaya untuk mempertahankan hubungan bilateral, pemerintah Al-Jazair hari ini (10/9/2026) memutuskan hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab."
Hal yang sama juga disampaikan Kementerian Pertahanan Al-Jazair yang melakukan penutupan wilayah udaranya untuk semua pesawat yang terdaftar di Uni Emirat Arab, baik sipil maupun militer, dan dari dua arah.
Sementara UEA, tampak tidak memberikan respon yang berlebihan, bahkan Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab di platform X-nya menyatakan, "UEA berharap keputusan ini bersifat sementara, dengan cara yang menjaga ikatan persaudaraan antara kedua bangsa bersaudara, menekankan keinginan untuk mempertahankan dan memperkuat ikatan dan kepentingan bersama."
Pertanyaan awam yang muncul kepermukaan, apa penyebab pemutusan hubungan diplomatik tersebut? Bagaimana dampaknya secara geopolitik dan siapa yang mengais keuntungan di tengah dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah tersebut?
Perselisihan antara Aljazair dan Abu Dhabi telah meningkat sejak awal masa jabatan pertama Presiden Abdelmadjid Tebboune pada awal tahun 2020, khususnya setelah UEA bergabung dengan Perjanjian Abraham (Abraham Accords) dan menormalisasi hubungan dengan Israel, bersama dengan Maroko, Bahrain, dan Sudan Selatan. Ketika ditanya tentang langkah ini, Presiden Tebboune dalam sebuah wawancara mengatakan, tidak menyukai "terburu-buru" menuju normalisasi.
Selanjutnya, pada Mei 2025, sejarawan Al-Jazair Mohamed Amine Belghith, sebagaimana dilansir (Sky News Arabia) yang bermarkas di UEA, menyatakan identitas Amazigh adalah proyek Zionis-Prancis. Sebagaimana diketahui bahasa Amazigh diakui sebagai bahasa resmi di Al-Jazair pada 2016, dan pada 2017, Yennayer, Tahun Baru Amazigh, ditambahkan ke daftar hari libur nasional di negeri tersebut.
Sejak itu, televisi pemerintah di Al-Jazair menuduh UEA berubah menjadi pabrik hasutan dan menyebarkan racun ideologis. Menurut saluran televisi Al-Jazair, apa yang digambarkan oleh Uni Emirat Arab sebagai eskalasi media yang berbahaya, dan menyebutnya telah melanggar semua batasan yang ada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika