REPUBLIKA.CO.ID,Oleh Nasihin Masha
Dari lima besar tokoh yang layak menjadi calon presiden 2014, empat orang berlatar belakang santri. Mereka mengungguli para kandidat yang berlatar belakang nonsantri. Ada ironi, sekaligus kabar gembira.
Secara berturut-turut mereka adalah Moh. Mahfud MD, M Jusuf Kalla, Dahlan Iskan, Sri Mulyani Indrawati, dan Hidayat Nurwahid. Ada 24 orang yang disurvei. Namun hanya 18 yang direkomendasikan memiliki kualitas personal untuk menjadi kandidat capres. Mereka dinilai lolos karena memiliki skor di atas 60. Dari 18 orang itu, ada lima yang berlatar santri, satu lagi adalah Hatta Rajasa.
Namun ini bukan survei elektabilitas atau popularitas. Ini adalah survei pendapat para pemimpin (opinion leader) yang diadakan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). Respondennya sebagian besar adalah dosen, peneliti, dan wartawan. Sedangkan pengusaha, politisi, ataupun birokrat tak terwakili. Yang ditanyakan pun lebih ke soal kualitas personal. Ada lima poin: mampu memimpin negara dan pemerintahan; tidak melakukan atau diopinikan melakukan KKN atau suap; tidak melakukan atau diopinikan melakukan tindak kriminal atau pelanggaran HAM; jujur amanah, atau bisa dipercaya; dan mampu berdiri di atas semua kelompok atau golongan.
Berdasarkan kriteria itu, lima orang itu mengalahkan nama-nama lain yang selama ini mendominasi peta survei, berdasarkan survei elektabilitas dan popularitas. Misalnya Megawati Soekarnoputri, Hatta Rajasa, dan Prabowo Subianto. Bahkan nama Aburizal Bakrie sama sekali 'tak lolos kriteria' untuk direkomendasikan sebagai calon presiden. Ini menunjukkan ada ketidaksejajaran antara pendapat opinion leader dan pendapat khalayak umum.
Menilik latar belakang para tokoh yang direkomendasi kelas menengah itu juga mengejutkan jika dibandingkan hasil survei elektabilitas dan popularitas partai maupun hasil pemilu 1999, 2004, dan 2009. Berdasarkan survei dan pemilu tersebut suara partai-partai Islam cenderung turun.
Para analis menafsirkan bahwa hasil survei dan pemilu itu memperlihatkan bahwa publik cenderung meninggalkan politik agama. Hal itu berdampak pada ketokohan para pemimpinnya. Walaupun perolehan suara partai berbasis pemilih santri maupun beriodeologi Islam tetap signifikan jika digabungkan, tapi masing-masing di bawah 10 persen. Jumlah partai santri yang lolos parliamentary threshold relatif seimbang dengan jumlah partai nonsantri. Partai-partai itu adalah PKS, PAN, PKB, PPP. Sedangkan partai nonsantri adalah Demokrat, PDIP, Golkar, Gerindra, dan Hanura.
Dari empat orang itu, Kalla jelas mantan ketua umum Golkar dan hingga kini tetap anggota Golkar. Selain menjadi ketua Palang Merah Indonesia, ia juga ketua umum Dewan Masjid Indonesia. Ia juga dikenal sebagai alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan mantan pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Sulawesi Selatan. Sedangkan Mahfud saat ini merupakan ketua Mahkamah Konstitusi. Namun demikian ia masih tetap anggota PKB, partainya warga NU. Ia juga baru saja terpilih sebagai ketua presidium Korp Alumni HMI. Dahlan tercatat pernah aktif di Golkar. Walau tak sempat menamatkannya, ia pernah kuliah di IAIN. Ia juga memiliki latar belakang keluarga santri. Memang perjalanan hidupnya tak lagi berkecimpung dalam organisasi santri. Sedangkan Hidayat saat ini menjadi ketua Fraksi PKS di DPR RI dan mantan presiden PKS. Ia menempuh pendidikannya di pesantren Gontor dan Universitas Madinah, Arab Saudi.
Hasil survei ini seolah hendak mengembalikan lagi akal sehat masyarakat. Selama ini kita cenderung memilih figur-figur berduit dan disokong partai besar. Ini akibat kondisi masyarakat yang terpelanting di jurang kejatuhan. Krisis 1997 membuat Indonesia terkapar dalam kemerosotan ekonomi dan ancaman disintegrasi. Sehingga ada kebutuhan untuk mencari figur dengan topangan kekuatan. Karena itu yang muncul adalah orang-orang yang disokong dana berlimpah dan berasal dari partai besar atau berlatar militer. Sedangkan di antara nama-nama itu, khususnya Mahfud dan Hidayat, bukanlah orang yang berlimpah harta walau tak bisa disebut orang biasa.
Menguatnya aspirasi perlunya pemimpin yang bersih, bisa memimpin dan menjalankan pemerintahan, serta bisa berdiri di atas semua golongan merupakan kabar baik. Karena sebelum ini yang lebih banyak muncul adalah pemimpin yang bisa menyatukan. Hal itu diwujudkan dengan terpilihnya Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Fenomena terpilihnya Joko Widodo sebagai gubernur Jakarta merupakan gelombang pertama pembalikan tersebut. Dia bukan orang kuat, tapi dia bisa dipercaya dan terbukti bisa memimpin. Dia juga bukan orang kaya raya.
Kini, publik makin mengarah pada aspek kualitatif. Sebuah arus yang harus kita repetisi. Hanya saja Indonesia jauh lebih kompleks dari Jakarta. Pemilih Jakarta relatif terdampak informasi dengan baik. Sedangkan pemilih nasional jauh lebih kompleks. Di sinilah tantangan mewujudkan kesejajaran arus antara opinion leader dan publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika