Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sering dibayangkan orang sebagai urusan dapur. Mungkin karena itu barusan Prabowo Subianto mengganti kepala MBG dengan perempuan. Di dapur, ada beras, ada sayur, ada lauk, lalu selesai. Padahal dalam praktiknya, urusan memberi makan jutaan anak Indonesia tidak sesederhana memasak mi instan sambil menunggu iklan selesai.
Maka, menarik ketika di Purwakarta muncul gagasan dan praktek mengembangkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbasis Kampung Ilmu di Desa Cisarua. Bukan sekadar dapur umum, melainkan laboratorium sosial yang mempertemukan akademisi Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, pemerintah, dan masyarakat desa.
Di bawah koordinasi Prof Imam Prasodjo, orang-orang yang sehari-hari bergulat dengan teori, data, teknologi, dan pemberdayaan masyarakat diajak turun gunung melihat kenyataan lapangan. Ini kabar baik. Sebab terlalu banyak program publik di negeri ini yang lahir dari ruang berpendingin udara, lalu dikirim ke desa seperti paket ekspedisi. Ketika tiba di lapangan, baru ketahuan banyak masalah.
Kampung Ilmu Cisarua dikenal sebagai gerakan masyarakat yang lahir dari keprihatinan terhadap sekolah dasar yang nyaris roboh. Dari sebuah sekolah yang kekurangan ruang dan guru, warga membangun ekosistem pembelajaran melalui gotong royong. Dengan kata lain, sebelum negara datang membawa program, masyarakat lebih dulu membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari tangan mereka sendiri.
Di sinilah letak kecerdasan pendekatan tersebut. Para akademisi masuk ke ruang yang telah memiliki modal sosial. Sosiolog membaca dinamika masyarakat. Ahli teknologi memikirkan solusi distribusi. Pakar pertanian menghitung keberlanjutan pasokan pangan. Pemerintah menyediakan kebijakan dan dukungan program. Semua duduk di meja yang sama, bukan saling berteriak dari podium masing-masing.
Teknologi yang dibayangkan di Kampung Ilmu juga tidak berhenti di langit. Ia masuk sampai ke dalam dapur. Bayangkan sebuah dapur SPPG yang bekerja seperti perpaduan antara pabrik pangan modern dan laboratorium data. Telur tidak lagi dipecahkan satu per satu sambil membuat petugas pegal pergelangan tangan.
Mesin pemecah telur otomatis mampu menangani ribuan butir dalam waktu singkat dengan standar kebersihan yang terjaga. Mesin pencuci bahan pangan, alat pengukus berkapasitas besar, sistem pendingin, hingga perangkat pengendali suhu memasak bekerja bersama untuk memastikan kualitas gizi tetap konsisten dari piring pertama sampai piring terakhir.
Bahkan setiap baki atau piring MBG diberi identitas digital berupa QR Code. Ketika makanan keluar dari dapur, baki melewati alat pemindai yang mencatat tujuan pengiriman, jenis menu, waktu distribusi, dan nama penerima. Seorang siswa, ibu hamil, atau kelompok penerima manfaat lainnya tidak lagi sekadar menjadi angka dalam laporan bulanan.
Mereka tercatat sebagai individu yang benar-benar menerima layanan. Jika suatu hari muncul pertanyaan, "Siapa yang menerima makanan ini?", "Kapan dikirim?", atau "Apakah sudah sampai?", seluruh jejaknya dapat ditelusuri dalam hitungan detik. Dapur pun tidak hanya menghasilkan makanan bergizi, tetapi juga menghasilkan data yang membuat program lebih transparan, akuntabel, dan sulit dimanipulasi.
Pada titik itu, dapur MBG bukan lagi sekadar tempat orang memasak. Ia berubah menjadi pusat operasi yang memadukan ilmu gizi, teknologi informasi, manajemen logistik, dan pelayanan sosial dalam satu ekosistem yang bekerja nyaris tanpa ruang bagi kekacauan yang selama ini sering menjadi penyakit kronis banyak program publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika