Rabu 18 Nov 2026 05:39 WIB

Riwayat Izin Tambang yang Mengepung Habitat Badak Jawa

Pemerintah mengiyakan potensi keberadaan mineral di Ujung Kulon.

Rep: Frederikus Dominggus Bata/ Red: Fitriyan Zamzami
Pekerja berjalan untuk memangkas tumbuhan di area hutan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di kawasan Resort Karang Ranjang, TNUK, Pandeglang, Banten, Selasa (24/5/2022).
Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja
Pekerja berjalan untuk memangkas tumbuhan di area hutan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di kawasan Resort Karang Ranjang, TNUK, Pandeglang, Banten, Selasa (24/5/2022).

JAKARTA -- Wacana translokasi alias pemindahan hewan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang terancam punah dari habitatnya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) di Pandeglang, Banten, dikaitkan dengan potensi tambang di wilayah ujung barat Pulau Jawa itu. Bagaimana ceritanya, kawasan konservasi itu bisa dikelilingi wilayah yang diperuntukkan bagi pertambangan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan, proses penetapan wilayah tersebut telah berlangsung sejak 2013 melalui usulan Pemerintah Provinsi Banten dan beberapa kali mengalami perubahan hingga diterbitkannya keputusan menteri terbaru pada 2026.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Banten pertama kali mengusulkan wilayah pertambangan pada 2013, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten. Namun, usulan wilayah perairan tersebut dikecualikan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Pemerintah daerah kemudian kembali mengajukan usulan pada 2015 hingga sebagian perairan di sekitar Ujung Kulon masuk dalam penetapan WUP.

"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," kata Dwi Anggia di Jakarta, dikutip Rabu (18/11/2026).

Ia melanjutkan, pengusulan kembali wilayah pertambangan tersebut dilakukan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Usulan ini menjadi dasar masuknya sebagian perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon dalam wilayah usaha pertambangan.

Penetapan itu kemudian dituangkan dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Pemerintah kembali menetapkan wilayah yang sama melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Peta wilayah pertambangan wilayah Banten (kuning) sebagaimana diatur Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
Peta wilayah pertambangan wilayah Banten (kuning) sebagaimana diatur Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. - (jdih.esdm.go.id)

Menurut Anggia, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten pada dasarnya mengulang penetapan sebelumnya. Keputusan terbaru tersebut juga memperbaiki sebagian ketentuan sesuai usulan Pemerintah Provinsi Banten. Dengan demikian, penetapan wilayah pertambangan di perairan sekitar Ujung Kulon bukan kebijakan yang baru muncul pada 2026.

"Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan," jelasnya.

Anggia mengatakan, sebagian wilayah perairan sekitar Ujung Kulon memiliki potensi mineral berdasarkan data dan informasi geologi. Potensi tersebut menjadi salah satu pertimbangan teknis pemerintah dalam menetapkan kawasan perairan sebagai WUP.

Meski telah masuk dalam wilayah usaha pertambangan, pemerintah belum menerbitkan izin untuk melakukan kegiatan penambangan di kawasan perairan tersebut. Penetapan WUP hanya menjadi bagian dari perencanaan pengelolaan sumber daya mineral dan tidak otomatis memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan aktivitas pertambangan.

Anggia menjelaskan, setiap penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Persyaratan tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

"Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegasnya.

Anak badak, betina bernama Helen dan jantan bernama Luther, terlihat bersama ibunya dalam rekaman yang diambil dari hampir 100 kamera jebak yang dipasang di taman nasional Ujung Kulon antara Maret dan Agustus 2020.
Anak badak, betina bernama Helen dan jantan bernama Luther, terlihat bersama ibunya dalam rekaman yang diambil dari hampir 100 kamera jebak yang dipasang di taman nasional Ujung Kulon antara Maret dan Agustus 2020. - (Dok Republika)

Kementerian ESDM memastikan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tetap berada di luar wilayah pertambangan sebagaimana diatur dalam keputusan menteri tersebut. Pemerintah berkomitmen menjalankan pengelolaan sumber daya mineral sesuai ketentuan hukum dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kelestarian kawasan konservasi.

Dugaan rencana translokasi badak Jawa terkait kepentingan bisnis kemarin disuarakan juga oleh Menteri HAM Natalius Pigai. 

"Kalau biasanya pemerintah mau memindahkan satu masyarakat. Mau mengurangi kehidupan mereka atau kebudayaan mereka, atau memindahkan biota mereka. Kalau memindahkan hewan berarti ada proyek yang mau masuk,” kata dia di Kompleks Parlemen Senayan.

“Ini pengalaman saya sebagai orang Komnas HAM yang menangani kasus ya. Sampai sekarang saya masih menangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis," katanya melanjutkan. 

Ia juga menyatakan bahwa kekhawatiran soal ancaman erupsi gunung Anak Krakatau atas kelangsungan satwa itu sebagai hal yang mengada-ada.

“Karena kita tidak pernah mendengar Badak Jawa, badak di Ujung Kulon itu terancam karena selama ini kan, belum pernah kita dengar. Terancam, kan? Sekalipun erupsi, kita jarang mendengar berita-berita di media atau saudara-saudara mungkin lebih tahu dari saya, tapi saya tidak pernah baca. Mereka terancam sekalipun erupsi Gunung Krakatau,” katanya menambahkan. 

Gubernur Banten Andra Soni mengiyakan perihal usulan daerah terkait penetapan wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Namun, Andra mengatakan status tersebut tidak otomatis mengizinkan aktivitas eksplorasi tambang.

"Tidak ada kepastian bahwa wilayah pertambangan tersebut bisa melakukan eksplorasi. Itu kan bisa menjadi wilayah pencadangan negara dan sebagainya," tuturnya di Serang, Selasa seperti dilansir Antara.

Ia juga meminta pemerintah pusat maupun pihak terkait tidak merelokasi atau melakukan uji coba pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon. 

Andra menyoroti peristiwa kematian seekor Badak Jawa bernama Mustofa pada 7 November 2025, tidak lama setelah menjalani proses translokasi dalam program Operasi Merah Putih menuju Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang masih berada di dalam kawasan TNUK.

"Karena kita ingat peristiwa Mustofa, saat Mustofa dipindahkan dari habitat aslinya yang masih berada di Ujung Kulon, tidak dalam waktu lama Mustofa meregang nyawa, dan kita tidak berharap lahir Mustofa-Mustofa yang lain," ujar Andra.

Meskipun hasil nekropsi Kementerian Kehutanan sebelumnya menyatakan Mustofa memiliki riwayat kerusakan organ kronis serta infeksi parasit sebelum dipindahkan, Andra menilai insiden tersebut menjadi pelajaran krusial atas tingginya risiko pemindahan satwa bercula satu yang populasinya kini diperkirakan tersisa sekitar 80-an individu berdasarkan pantauan kamera jebak.

Ia menegaskan bahwa Ujung Kulon yang telah ditetapkan UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia sejak 1991 merupakan satu-satunya tempat hidup dan berkembang biak Badak Jawa di alam liar.

"Saya yakin dan percaya seluruh masyarakat Banten, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat dunia punya pemahaman yang sama bahwa badak bercula satu hanya hidup di Ujung Kulon. Tempat hidupnya hanya di Ujung Kulon, tempat berkembang biaknya hanya di Ujung Kulon. Kami berharap jangan coba-coba atau jangan diuji coba pemindahan ke bukan habitatnya," kata dia.

Berita Lainnya

Rekomendasi