Selasa 17 Nov 2026 06:00 WIB

Ada Tambang di Balik Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo?

Muncul penolakan terhadap tranlokasi badak Jawa.

Rep: Bayu Adji Prihammanda,Lintar Satria Zulfikar/ Red: Fitriyan Zamzami
Dua anak badak Jawa (Rhenoceros sondaicus) kembali terlihat pada kamera video trap di wilayah Semenanjung Ujung Kulon, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) pada Maret 2021.
Foto: Kementerian LHK
Dua anak badak Jawa (Rhenoceros sondaicus) kembali terlihat pada kamera video trap di wilayah Semenanjung Ujung Kulon, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) pada Maret 2021.

BANTEN – Sejak lama, kawasan Ujung Kulon melekat identitasnya sebagai habitat hewan ekstra langka badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Belakangan kabar upaya pemindahan habitat itu, nun dari Antalya, Turki, mendapat sorotan di Tanah Air.

Polemik tersebut mengemuka setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan wacana di sela helatan dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) yang diselenggarakan di Antalya Expo Center. Alasannya antara lain, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) rawan terdampak bencana gempa bumi, tsunami serta aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. 

Karena itu, Hashim menilai, perlu dibangun populasi cadangan (second habitat), agar hewan bercula satu itu memiliki kantong kehidupan lain di luar Ujung Kulon. Lokasi pemindahannya tak dekat. Sekitar 800 kilometer ke timur, tepatnya ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur.

Terlepas alasan yang disampaikan Hashim, di media sosial meruak kecurigaan di bahwa pemindahan spesies yang kini tinggal semitar 87-100 ekor itu terkait pertambangan. Habitat itu memang berdekatan dengan Tambang Cibaliung yang berbatasan dengan ujung timur TNUK, terdapat wilayah tambang emas Cibaliung yang dikelola oleh PT Cibaliung Sumberdaya (anak usaha PT ANTAM Tbk). Tambang itu kini memasuki fase pascatambang sekitar tahun 2020–2022 karena cadangannya habis.

Sementara berdasarkan perkiraan Dinas ESDM Banten, kawasan Ujung Kulon—khususnya di sekitar Gunung Honje—memiliki karakteristik batuan yang sama (Formasi Honje) dengan daerah penghasil emas di sekitarnya. Meski demikian, ESDM belum pernah melakukan penyelidikan detail karena terbentur status konservasi.

Pemindahan spesies langka yang diduga terkait eksplorasi tambang ini bukannya tanpa preseden. Pada Juni 2026 Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (BKSDAE) juga mewacanakan translokasi badak Pari Kalimantan yang merupakan subspesies badak Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis harrissoni) dari habitatnya di hutan Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Alasannya serupa, untuk pelestarian hewan tersebut.

Dua anak badak Jawa (Rhenoceros sondaicus) kembali terlihat pada kamera video trap di wilayah Semenanjung Ujung Kulon, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) mulai bulan Maret 2021.
Dua anak badak Jawa (Rhenoceros sondaicus) kembali terlihat pada kamera video trap di wilayah Semenanjung Ujung Kulon, Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) mulai bulan Maret 2021. - (Kementerian LHK)

Namun, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur menuding pemindahan itu terkait eksplorasi tambang batubara. Berdasarkan hasil analisis spasial data perizinan tahun 2024, Jatam Kaltim menemukan bahwa 61 persen (208.682 hektare) dari total luas wilayah lima kampung di Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu, yang merupakan habitat badak Pari, telah dibebani konsesi pertambangan batubara, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, dan hak guna usaha (HGU) perkebunan. 

Lebih spesifik, Kampung Danum Paroy memiliki luasan wilayah yang dibebani konsesi terbesar, yakni 105.883 ha atau 62,65 persen luas kampung telah dibebani izin, sementara Kampung Nyaribungan mencatat persentase beban izin tertinggi mencapai 67,66 persen dari luas wilayahnya yang mencapai 52.352 ha.

Kementerian Kehutanan telah menyangkal asosiasi pemindahan badak Jawa dengan rencana penambangan wilayah Ujung Kulon. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menekankan bahwa gagasan habitat kedua berangkat dari kepentingan konservasi dan mitigasi risiko terhadap kelangsungan hidup badak jawa. 

Kementerian Kehutanan juga meminta informasi mengenai dugaan potensi mineral disikapi secara cermat dan mengacu pada data resmi yang dapat diverifikasi oleh instansi berwenang. Informasi tersebut tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan agenda pengembangan habitat kedua.

Ristianto Pribadi mengatakan habitat kedua dapat menjadi salah satu strategi konservasi jangka panjang. Upaya itu diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap populasi badak Jawa yang saat ini terkonsentrasi di TNUK.

Anggota TNI memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau saat erupsi terlihat dari KRI Torani 860 di Perairan Selat Sunda, Lampung Selatan, Jumat (28/12).
Anggota TNI memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau saat erupsi terlihat dari KRI Torani 860 di Perairan Selat Sunda, Lampung Selatan, Jumat (28/12). - (Republika/Putra M. Akbar)

Risiko tersebut antara lain bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik. Karena itu, penjajakan Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur sebagai salah satu calon lokasi habitat kedua perlu melalui kajian menyeluruh.

“Pernyataan Bapak Utusan Khusus Presiden mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan badak jawa tetap lestari. Semangat tersebut menjadi landasan untuk memperkuat perlindungan di Ujung Kulon sekaligus menelaah secara ilmiah peluang pengembangan habitat kedua bagi keberlangsungan spesies ini,” ujar Ristianto dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).

Ristianto menjelaskan, gagasan pengembangan habitat kedua badak jawa telah menjadi perhatian konservasi selama beberapa dekade. Sejumlah alternatif lokasi pernah dipertimbangkan untuk memperkuat keberlangsungan spesies tersebut.

Kajian calon habitat kedua harus mencakup kesesuaian ekosistem, daya dukung kawasan, ketersediaan pakan dan air, risiko penyakit, ancaman bencana, keamanan kawasan, serta kesiapan pengelolaan jangka panjang. Aspek sosial dan keterlibatan masyarakat sekitar juga menjadi bagian dari penilaian.

“Pemilihan lokasi harus didasarkan pada bukti ilmiah dan penilaian risiko yang memadai. Keselamatan satwa serta kemampuan habitat untuk mendukung populasi yang sehat dan berkembang secara berkelanjutan menjadi pertimbangan utama,” kata Ristianto.

Apabila kajian menyatakan lokasi tersebut layak, pemilihan individu badak Jawa akan mempertimbangkan kondisi kesehatan, umur, jenis kelamin, keragaman genetik, dan potensi reproduksi. Langkah itu bertujuan membentuk populasi pendiri yang dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa mengganggu keberlangsungan populasi di Ujung Kulon.

Kementerian Kehutanan juga mengembangkan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam kawasan TNUK. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan dan pembelajaran konservasi badak jawa. Hasil evaluasinya dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan strategi konservasi, termasuk pengembangan habitat kedua.

Perajin menyelesaikan pesanan ukiran kayu badak jawa di Ujung Jaya, Pandeglang, Banten, Sabtu (29/1/2022). Ukiran badak jawa tersebut dijual dengan harga Rp80 ribu hingga Rp400 ribu per buah tergantung jenis bahan dan ukuran.
Perajin menyelesaikan pesanan ukiran kayu badak jawa di Ujung Jaya, Pandeglang, Banten, Sabtu (29/1/2022). Ukiran badak jawa tersebut dijual dengan harga Rp80 ribu hingga Rp400 ribu per buah tergantung jenis bahan dan ukuran. - (ANTARA/Muhammad Adimaja)

Kementerian Kehutanan menegaskan, Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama badak jawa dan prioritas perlindungan pemerintah. Pengembangan habitat kedua tidak dimaksudkan untuk menggantikan habitat alami maupun mengurangi perlindungan kawasan tersebut.

“Perlindungan Ujung Kulon dan penjajakan habitat kedua merupakan dua upaya konservasi yang saling melengkapi. Ujung Kulon tetap harus dijaga sebagai habitat utama badak jawa, sementara setiap peluang pengembangan populasi tambahan dipersiapkan secara hati-hati dan bertanggung jawab,” ujar Ristianto.

Pemerintah akan melanjutkan pengamanan kawasan dari perburuan liar, pemantauan populasi, perlindungan dan pemulihan habitat, serta pengendalian ancaman ekologis. Upaya tersebut diperkuat melalui kerja sama dengan para ahli, mitra konservasi, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Status dan fungsi TNUK sebagai kawasan konservasi tetap menjadi landasan pengelolaan dan perlindungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Fokus pemerintah adalah menjaga kelestarian badak Jawa dan keutuhan habitatnya. Setiap langkah konservasi harus memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan spesies serta mempertahankan perlindungan Ujung Kulon,” kata Ristianto. 

Alasan tersebut sejauh ini belum menghentikan penolakan. ‎"Kita khawatir pemindahan badak dari TNUK Pandeglang keluar daerah menimbulkan ancaman kematian terhadap satwa langka itu," kata Kanekes Kabupaten Lebak, Jaro Oom, saat dihubungi Antara di Lebak, Senin.

Menurut dia, selama ini, populasi Badak Jawa itu menjadi kebanggaan masyarakat Banten. ‎Dengan demikian, pihaknya berharap badak jawa itu tetap habitatnya di TNUK, karena karakter binatang tersebut di Ujung Kulon juga terdapat pakan dan rawa-rawa serta kubangan.

‎"Kami berharap Badak Jawa itu perlu kajian ilmiah dan tetap dilestarikan di ekosistem aslinya di TNUK dan jangan direlokasi ke Alas Purwo Jatim," kata Jaro Oom.

‎Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi juga meminta pemerintah pusat mengkaji wacana relokasi Badak tersebut yang dilindungi di TNUK dilestarikan agar populasinya berkembang.

‎Sebab, bila badaknya ke luar daerah maka ikon Pandeglang dipastikan menghilang. ‎"Kami minta pemerintah pusat agar mengkaji ulang wacana pemindahan badak Jawa ke luar kabupaten Pandeglang," katanya menjelaskan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, juga menilai translokasi habitat badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo perlu melalui kajian mendalam. Menurut dia, pemindahan itu tanpa adanya kajian pasti akan memicu kemarahan dunia internasional, mengingat badak jawa merupakan salah satu satwa yang terancam punah. 

“TNUK merupakan satu-satunya rumah dan habitat terakhir di dunia, bagi kelangsungan hidup satwa dengan nama latin rhinoceros sondaicus. Lempar wacana pemindahan habitat hewan langka tanpa kajian mendalam, akan memicu kemarahan dunia,” kata Alex melalui keterangannya, Senin (16/11/2026).

Menurut dia, kemarahan dunia internasional itu bisa muncul karena satwa paling langka dan terancam punah di dunia ini telah mendapatkan perlindungan ketat dari berbagai lembaga dan perjanjian internasional. Terlebih, Taman Nasional Ujung Kulon juga telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.

Karena itu, ia meminta pemerintah menghentikan sementara proses pengambilan keputusan relokasi. Menurut dia, perlu dilakukan kajian ilmiah, risiko ekologis dan aspek pendanaannya, sebelum keputusan itu dibuat. 

“Jangan sampai, perlindungan badak jawa ini justru menjadi alasan yang memicu ketidakpastian atas masa depan habitatnya,” kata politisi PDIP itu.

Ia menambahkan, badak jawa telah terbukti mampu bertahan dari dampak letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Padahal, letusan Krakatau tersebut telah meluluhlantakkan sebagian Pulau Jawa dan Sumatera, karena semburan abu vulkanik sekaligus tsunami raksasa. 

“Perlu penelitian mendalam, kenapa badak purba ini bisa bertahan dari ganasnya dampak letusan Gunung Krakatau hingga pemanasan global dewasa ini,” kata dia. 

Berita Lainnya

Rekomendasi