WASHINGTON – Kelompok advokasi Muslim di Amerika Serikat (AS) memperingatkan meningkatnya provokasi dan retorika anti-Islam menjelang pemilu sela (midterm elections) pada 3 November 2026. Mereka khawatir kampanye kebencian terhadap Muslim sengaja digunakan untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan ekonomi dan kegagalan kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump.
Sebuah laporan baru dari Muslim Public Affairs Council (MPAC) mengungkapkan kekhawatiran mengenai meningkatnya provokasi oleh kelompok sayap kanan yang anti-Muslim di Amerika Serikat. Tindakan mereka seringkali memicu seruan untuk menambah kehadiran aparat penegak hukum. Studi ini dilakukan oleh Center for Security, Technology, and Policy, sebuah lembaga yang memantau Islamofobia di seluruh Amerika Serikat.
MPAC menyatakan telah mendokumentasikan berbagai peristiwa, mulai dari unjuk rasa di depan masjid, konfrontasi agresif, tindakan pengawasan, konten daring yang provokatif, hingga narasi yang mengklaim adanya "pengambilalihan oleh pihak Islam" di Amerika Serikat. Situasi ini digambarkan oleh sejumlah pakar kepada Middle East Eye sebagai kondisi yang "lebih buruk" dibandingkan era pasca-serangan 11 September (9/11).
Laporan tersebut berpendapat bahwa tindakan-tindakan semacam itu dapat mengintimidasi komunitas Muslim, terutama ketika terjadi menjelang pemilihan umum atau saat berlangsungnya kegiatan keagamaan untuk perayaan-perayaan khusus.
Presiden AS Donald Trump beserta sekutunya semakin gencar melontarkan retorika anti-Muslim, dengan menyasar tokoh-tokoh Muslim progresif seperti anggota Kongres dari Partai Demokrat asal Minnesota, Ilhan Omar, dan kandidat Senat dari Partai Demokrat asal Michigan, Abdul El-Sayed.
Mpac menjabarkan adanya "kampanye terkoordinasi" di mana suatu kelompok minoritas digambarkan sebagai ancaman, yang kemudian diikuti oleh tindakan konfrontasi di ruang publik oleh para aktivis atau tokoh media. Selanjutnya, video dan berbagai tuduhan disebarluaskan secara daring untuk memperkuat klaim mengenai adanya tindak kriminal.
Menurut laporan tersebut, narasi-narasi itu kemudian digunakan untuk menuntut penegakan hukum imigrasi yang lebih ketat, peningkatan kepolisian, pengawasan, atau intervensi pemerintah federal.
"Seiring dengan terus dijadikannya komunitas Muslim sebagai sasaran oleh para provokator sayap kanan ini, hal tersebut dapat berkontribusi pada narasi keresahan yang lebih luas—narasi yang mungkin digunakan oleh pemerintahan Trump untuk membenarkan tindakan federal yang luar biasa, seperti penetapan keadaan darurat nasional," demikian peringatan dari Mpac.
"Hal ini sangat mengkhawatirkan, mengingat Trump telah berulang kali mempertanyakan integritas pemilihan umum di AS serta mengeklaim bahwa pemilu Amerika rentan terhadap manipulasi pihak asing."
Laporan tersebut mengimbau warga Muslim Amerika untuk tidak meladeni pihak-pihak provokatif, melaporkan aktivitas yang mencurigakan, memahami hak-hak mereka sebagai pemilih, serta pergi memberikan suara secara berkelompok, bukan sendirian.
Sebagian besar dari laporan setebal sembilan halaman tersebut berisi contoh-contoh pihak dari kelompok sayap kanan yang menjadikan umat Muslim sebagai target utama intimidasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika