Oleh Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah), Pengasuh Pesantren Ora Aji Yogyakarta
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menakhodai Nahdlatul Ulama (NU) di abad kedua bukan lagi soal menjaga tradisi kematian, kelahiran dengan selametan, tahlilan, atau sekadar memobilisasi massa saat Pemilu. NU hari ini adalah raksasa yang sedang berdiri di persimpangan jalan peradaban digital dan globalisasi ekonomi.
Siapa yang pantas memimpin jemaah sebesar ini? Jawabannya jelas: ia haruslah sosok yang memiliki jangkar lokal yang kuat namun punya sayap yang mampu mengepak hingga ke level global.
Menjalankan NU di abad baru membutuhkan nakhoda dengan spesifikasi khusus. Enam kriteria ini bukan sekadar pelengkap resume, melainkan syarat mutlak demi keselamatan organisasi:
Satu; harus Pengasuh Pesantren. NU pada hakikatnya adalah pesantren besar. Roh, kultur, dan denyut nadi NU ada di sana. Menunjuk ketua umum yang bukan pengasuh pesantren sama saja dengan memisahkan anak dari ibu kandungnya. Pemimpin harus paham betul bahasa santri dan bahasa kiai.
Dua; punya akar literasi agama yang kokoh. Penguasaan kitab turats (klasik) dan muashir (kontemporer) adalah harga mati. Mengapa? Agar NU tidak kehilangan kompas keislamannya di tengah gempuran ideologi transnasional maupun liberalisme ekstrem. Ia harus fasih membaca kitab kuning, sekaligus tangkas membedah isu-isu modern.
Tiga; Punya visi misi yang jelas dan terukur. NU tidak boleh lagi berjalan dengan manajemen "mengalir saja". Tanpa peta jalan yang presisi, NU hanya akan menjadi penonton peradaban, bukan penggerak. Pemimpin baru harus tahu persis NU mau dibawa ke mana dalam 10 hingga 20 tahun ke depan.
Empat; Sudah alesai secara ekonomi. Ini poin krusial. Ketua Umum PBNU harus sudah makmur secara pribadi. Jika perutnya masih lapar, atau bisnisnya masih bergantung pada proyek pemerintah, NU akan rapuh sebagai kekuatan civil society. Ia akan mudah tergoda konflik kepentingan dan ditarik-tarik oleh syahwat politik praktis.
Lima. Punya kecakapan diplomatik di tingkat global. Dunia sedang menyusut menjadi sebuah desa global. Isu Islamofobia, perdamaian dunia, dan perubahan iklim membutuhkan peran NU. Pemimpin NU wajib memiliki kemampuan lobi internasional dan fasih berkomunikasi di panggung dunia agar suara Islam Nusantara didengar global.