Oleh: Rinatania Anggraeni Fajriani, Executive Director EVIDENT Institute

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tongkrongan kekinian, setiap kali ada gebrakan atau entitas baru yang muncul, pertanyaan wajibnya biasanya hanya satu. Meminjam istilah yang dipopulerkan Grind Boys; bhap atau zhap? Apakah ini beneran keren dan ngasih dampak nyata, atau cuma sekadar hype dan wacana yang ujung-ujungnya zonk?

Pertanyaan kekinian ini nyatanya sangat relevan untuk kita lemparkan saat melihat kehadiran Danantara. Sejak lembaga ini dibentuk untuk menahkodai transformasi, apakah kinerja BUMN kita benar-benar melesat (zhap), atau justru jalan di tempat (bhap)?

Untuk menjawabnya, kita harus membedah akar konteksnya. Perubahan adalah sebuah keniscayaan dalam dunia bisnis. Di tengah lingkungan yang begitu dinamis saat ini, perubahan bukan sekadar siklus, melainkan sudah menjadi kenormalan baru.

Bapak ilmu manajemen modern, Peter Drucker, pernah berkata dengan tajam, "Inovasi adalah perangkat spesifik bagi pengusaha. Cara di mana mereka memanfaatkan perubahan sebagai peluang." Lingkungan yang berubah memang tak melulu harus dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, seperti kata Drucker, perubahan selalu memuat kesempatan berinovasi untuk membuka jalan dan peluang baru.

Namun, bila kita menengok sejarah Indonesia, ada semacam anomali terkait perubahan di sektor ekonomi. Jika kita kembali membuka literatur era 1980-an, seperti magnum opus karya Richard Robison berjudul Indonesia: The Rise of Capital, kita akan mendapati sebuah realita pahit bahwa sistem pengelolaan kekayaan negara atau perekonomian kita terkesan jalan di tempat. Bahkan, menurut Robison, kultur berekonomi kita pada saat itu masih sama belaka dengan era VOC yakni ekstraktif, elitis, dan monopolistik.

Pandangan Robison ini adalah cermin yang pas untuk melihat kondisi BUMN kita sebelum era transformasi. Banyak institusi yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan justru terjebak dalam inefisiensi dan beroperasi dengan mentalitas warisan kolonial yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Padahal, Daron Acemoglu dan James A Robinson dalam buku Why Nations Fail sudah menarasikan dengan sangat benderang jalan sejarah bangsa-bangsa di dunia. Mereka menegaskan bahwa bangsa yang maju dan sejahtera adalah bangsa yang mampu mengelola perekonomiannya secara inklusif. Bukan bangsa yang hanya bersandar pada eksploitasi alam, melainkan yang membangun kualitas sumber daya manusia sehingga melahirkan iklim persaingan yang sehat, setara, dan inovatif.

Saat pertama kali dilantik sebagai presiden, Prabowo sudah menyatakan komitmennya untuk menghentikan kultur ekstraktif monopolistik di perekonomian Indonesia. Lewat pemikiran ekonominya, alias Prabowonomics, Prabowo menawarkan gagasan baru lewat instrumen bernama Danantara. 

Danantara hadir persis dengan membawa semangat melawan praktik ekonomi estraktif dan monopolistik. Keberadaannya bukan untuk memonopoli aset, melainkan justru menjadi instrumen untuk mendobrak sekat-sekat ekonomi yang selama ini dimonopoli.

Secara filosofis, Danantara adalah buah asli dari pemikiran Prabowonomics. Sebuah gagasan yang bersandar pada upaya menciptakan inklusivitas melalui pemerataan ekonomi. Basis ekonomi inklusif Indonesia sejatinya sudah diamanatkan secara gamblang dalam Pasal 33 UUD 1945.

Prabowo sadar betul, Danantara bukan dibentuk dengan semangat untuk memperkuat cengkeraman monopoli negara. Semangat utamanya adalah memecah struktur ekonomi ekstraktif yang sejak era VOC pelan-pelan menggerogoti potensi bangsa. Tentu, mengubah budaya yang sudah mengakar ratusan tahun tak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan affirmative action yang kuat lewat Danantara dengan pendekatan yang murni bisnis, profesional, dan rasional.

Namun, setiap perubahan membutuhkan proses. Begitu pun Danantara. Sebagai holding yang membawahi seluruh perusahaan BUMN dan sovereign wealth fund (SWF) yang mengelola kekayaan negara, Danantara butuh waktu untuk mengonsolidasi kekuatan, berbenah diri dari segala praktik usang, dan membongkar budaya lama. Kini, di bawah komando yang lebih terarah, prestasi dan transformasi BUMN mulai menunjukkan hasil yang tidak bisa lagi didebat.

Jadi, kembali ke pertanyaan awal: bhap atau zhap? Angka-angka di bawah ini adalah validasi bahwa kinerja BUMN melesat tajam.

Peningkatan kinerja ini langsung tercermin dari lonjakan dividen BUMN yang menembus Rp131,4 triliun pada 2025, naik signifikan dibandingkan pencapaian Rp85,6 triliun pada tahun 2024. Dari sisi profitabilitas per April 2026, jajaran perbankan sebagai kontributor utama mencetak rapor biru. Ini seperti Bank Mandiri membukukan laba Rp21,3 triliun (naik 13%) dan BRI mencatatkan laba Rp21,2 triliun (naik 15 persen).

Geliat ini tak hanya terjadi di sektor finansial. Di sektor energi, Pertamina mencetak rekor laba Rp24,9 triliun, melonjak 80% dibandingkan April 2025. Hal ini berkat konsolidasi di sektor hulu Pertamina yakni Patra Niaga, Pertamina Internaional Shipping, dan Kilang. Pertumbuhan paling fenomenal ditunjukkan oleh Pupuk Indonesia (PIHC) yang membukukan laba sebesar Rp4,8 triliun, meroket hingga 202 persen.

Bahkan, keberhasilan transformasi ini mampu membangkitkan entitas yang sebelumnya berdarah-darah. Krakatau Steel, yang sempat terlilit beban berat, sukses memangkas utang dari 1,7 miliar dolar AS menjadi 1,1 miliar dolar AS, beban bunga turun drastis, dan pada April 2025 berhasil kembali mencatatkan laba Rp635 miliar.

Keberhasilan ini dicapai melalui empat tahapan transformasi terukur: Fundamental Business Review, Business Consolidation, Transformation Journey, hingga Value Creation.

Di PIHC, misalnya, skema subsidi diubah dari cost plus menjadi mark-to-market, memberikan kelincahan meraup profit sekaligus mengelola fluktuasi komoditas global. Di lini Kawasan Industri, manajemen baru mencetak rekor penyediaan lahan 142 Ha pada 2025. Hasilnya, pendapatan melonjak menjadi Rp3,81 triliun dan laba menembus Rp1,3 triliun. Transformasi ini sukses memancing Foreign Direct Investment (FDI) hingga 400 juta-500 juta dolar AS dan menyerap 10.000 tenaga kerja baru. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) pun tak ketinggalan mencetak lonjakan 169 persen dengan laba Rp1,4 triliun pada April 2026.

Agenda agresif lainnya adalah streamlining, yakni strategi memangkas entitas perusahaan BUMN yang membebani. Dari total 1.074 perusahaan yang ada, disusutkan jumlahnya hingga menjadi sekitar 200-300 entitas saja pada 2026. Sejauh ini, 280 BUMN telah dirampingkan untuk menyumbat kebocoran dari 52 persen perusahaan yang selama ini menyumbang akumulasi kerugian Rp20 triliun. Langkah ini diproyeksikan menyelamatkan Rp50 triliun uang negara

Sebagai aksi nyata streamlining, konsolidasi perusahaan manajemen investasi Himbara (Mandiri, BRI, BNI, dan PNM) di bawah Danantara Asset Management berhasil menciptakan raksasa pengelola dana nasional. Entitas baru ini kini mengelola aset dengan nilai luar biasa yang menembus Rp185 triliun, menjadi amunisi utama untuk mendalamkan pasar modal kita.

Di sektor asuransi, grup IFG juga dikonsolidasikan untuk menjadi market leader mutlak di Indonesia. Sementara itu, restrukturisasi di sektor lain terus berlari kencang. Garuda Indonesia disuntik pendanaan operasional Rp23,67 triliun agar terbang lebih tinggi, dan BUMN Karya disehatkan sebelum masuk tahap konsolidasi tiga klaster bisnis inti (gedung, infrastruktur, dan EPC).

Jawaban akhirnya sudah sangat jelas, bahwa transformasi di bawah Danantara adalah zhap sejati, bukan sekadar hype palsu. Namun, semua langkah raksasa ini membuktikan satu hal esensial mengubah sistem yang usang harus selalu dimulai dari keberanian mengubah diri sendiri. Seperti kesuksesan Danantara yang terjadi karena komitmen seluruh BUMN untuk membenahi diri sendiri. Persis seperti lantunan penutup yang menggugah dari Michael Jackson dalam Man in the Mirror:

"I'm Starting With The Man In The Mirror

I'm Asking Him To Change His Ways

And No Message Could Have Been Any Clearer

If You Wanna Make The World A Better Place

Take A Look At Yourself, And Then Make A Change"

Ikuti Whatsapp Channel Republika