Oleh: Zuly Qodir, Guru Besar Sosiologi Politik dan Wakil Rektor Pendidikan UMY
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pesta Babi: Koloniliasme di Zaman Kita, film dokumenter yang dibikin Dandhy Dwi Laksono, seorang jurnalis tengah marak menjadi pembicaraan dan ditonton kalangan aktivis demokrasi dan lingkungan di negeri ini. Artikel ini tidak akan mengulas tentang film dokumen tersebut, namun akan menjadikan Pesta Babi sebagai salah satu cara warga negara memberikan kritik yang tajam pada penyelenggara negara di negeri ini.
Kerusakan lingkungan, kerakusan para elit politik, broker politik, kemunafikan para pembantu dan juru bicara petinggi negara telah sangat nyata dengan berbagai dalil yang dikemukakan di depan public. Realitas kemunafikan para elit politik, broker politik, juru bicara dan sekarang ditambah lagi para buzzer yang dibayar dengan uang negara untuk “membela kebijakan negara” apa pun itu.
Tuna Nurani
Sungguh suatu kenyataan yang menyayat hati Nurani warga negara yang melek politik kebangsaan dan keumatan. Mereka yang melek politik dan kesengsaraan umat tentu tidak bisa diam melihat kenyataan. Hanya mereka yang buta mata hati dan buta karena kekuasaan dan gelimang duniawi yang tidak memberikan penjelasan nyata bahwa rakyat banyak saat ini menderita. Mereka yang buta mata hati dan nuraninya berani dengan lantang bahwa kebijakan yang dibuat negara sangat menguntungkan rakyat banyak.
Negara ini belakangan penuh dengan para jongos politik yang senantiasa memberikan informasi sebaliknya tentang kondisi Masyarakat yang semakin sengsara. Para juru bicara bahkan senantiasa mengatakan jika apa yang dilakukan bapak Adalah demi kesejahteraan rakyat dan tidak ada maksud membuat susah rakyatnya. Hal ini tentu saja secara normatif tidak ada salahnya. Namun fakta dilapangan berkata lain. Politisi kita hadir sebagai sosok manusia yang tuna Nurani, sehingga enggan mendengar jeritan rakyat.
Keserakahan para jongos, broker, dan oligarki politik dan ekonomi dapat dikatakan telah menutup mata hati mereka sehingga apapun yang dilakukan bos mereka Adalah sesuatu yang multak benar dan tidak dapat disalahkan. Hal yang harus dikatakan Adalah bahwa kebijakan pemerintah sudah dilakukan kajian yang serius dan demi kesejahteraan rakyat bukan untuk menyengsarakan rakyat. Jika terjadi kesalahan dilapangan itu semata karena kesalahan teknis semata, tidak sengaja. Inilah ciri-ciri yang paling nyata pejabat dan juru bicara yang hanya menjadi jongos, bukan berbicara dengan hati Nurani apalagi penderitaan rakyat yang semakin nyata di depannya. Keniscayaan membela rakyat tidak hadir dalam benak para politisi dan elit politik negeri ini.
Oligarki Baru
Kondisi negara ini semakin mengerikan karena praktek korupsi, kolusi dan nepotisme semakin tidak terbendung. Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan triliunan rupiah setiap bulan, Pendirian Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa, telah banyak dikritik oleh para ahli ekonomi dan kebijakan public. Namun apa lacur, para pengkritik malah dituduh sebagai ahli yang membenci pemerintah, membenci kebijakan yang dibutuhkan rakyat dan berbagai tuduhan yang menyesatkan. Padahal kita ketahui para ahli ekonomi dan kebijakan public menyampaikan dengan terang benderang dan berdasarkan hasil kajian lapangan, bahwa kebijakan tersebut lebih banyak menguntungkan para elit politik dan lingkaran oligarki politik. Rakyat Sebagian memang mengatakan bermanfaat tetapi keuntungan ada dilingkaran oligarki politik.
Itulah pembuatan oligarki baru dalam bidang ekonomi dan politik yang mendapatkan keuntungan. Namun, sekali lagi para juru bicara dan pemimpin tertinggi mengatakan bahwa para pengkritik tidak objektif dan hanya memberikan kebencian pada negara. Sungguh suatu peristiwa yang sangat mengenaskan. Kritik dianggap sebagai kebencian dan tidak memberikan apresiasi pada pemerintah. Akankah kritikan senantiasa dianggap melawan? Seharusnya tidak demikian. Semestinya, dibaca sebagai kebaikan para ahli untuk negara yang dicintainya.
Oleh sebab itu, kini saatnya kita perlu melakukan refleksi yang sangat dalam atas apa yang terjadi di negeri ini. Penderitaan rakyat telah demikian mendalam, namun para elit politik, broker ekonomi, broker politik, jongos politik, perlu membuka mata hati rakyat bukan hanya menjadi jongos politik yang senantiasa menyenangkan pimpinan dengan kosa kata yang penting bapak senang alias Asal Bapak Senang, dengan penuh kepalsuan dan kemunafikan. Kemunafikan harusnya dijauhkan agar bangsa ini bisa siuman dari kegagalan.
Kita ketahui seharusnya kebijakan politik itu menjauhkan dari seluruh penderitaan rakyat banyak. Kebijakan politik itu mendekatkan diri harapan rakyat banyak. Menciptakan optimisme Masyarakat bukan menambah penderitaan dan mengubur optimisme rakyat. Kebijakan politik itu bukan untuk menyenangkan para jongos dan menciptakan oligarki baru yang akan terus menikmati hingga perputaran politik selanjutnya. Tentu saja kebijakan politik dapat menjadi jalan menuju putaran politik selanjutnya. Menciptakan citra kedekatan dengan rakyat oleh seorang pimpinan. Namun tidak mengorbankan rakyat banyak yang terlarang menghadirkan kritik yang disampaikan publik.
Kebijakan politik apapun, semua itu harus terlebih dahulu mendasarkan pada kebutuhan yang sesungguhnya dari kebutuhan rakyat banyak bukan kebutuhan membangun citra diri dekat dengan rakyat, sekalipun pada dasarnya mengorbankan harkat dan martabat rakyat. Penderitaan rakyat yang dikapitalisasi dengan kebijakan pro rakyat merupakan kejahatan yang sangat serius, apalagi jika terus dilanjutkan atas nama kebutuhan rakyat.
Sudah saatnya pejabat negara, elit politik, juru bicara pemerintah siuman, bahwa rakyat banyak telah semakin sadar bahwa kemunafikan akan membuka borok pemerintah. Oleh sebab itu hendaknya segera dihentikan puja-puji atas pemimpin tertinggi agar rakyat tidak semakin menderita dan tidak percaya pada pemerintah.
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme Zaman Kita, hanyalah salah satu ekspresi dan kritik yang dilakukan rakyat banyak. Tidak perlu juga pemerintah berlebihan meresponsnya. Tidak perlu dibubarkan karena menganggap akan menyebabkan perpecahan, apalagi disintegrasi bangsa. Itulah realitas yang terjadi dilapangan.
Aparat keamanan juga tidak perlu over thinking apalagi over acting sehingga membubarkan acara nonton Bersama dengan dalih yang bejibun. Mari kita Bersama memikirkan agar bangsa ini semakin beradab dan tidak terpuruk secara ekonomi dan rakyat makin sengsara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika