Oleh : Neyla Saida Anwar, Pimpinan BAZNAS RI.
REPUBLIKA.CO.ID, Momentum arus mudik Lebaran yang baru saja usai menandai peralihan signifikan dalam ritme aktivitas ekonomi nasional. Masyarakat yang telah menikmati masa libur panjang melalui skema bekerja daring di mana pun berada (work from anywhere) selama tiga hari: 25-27 Maret 2026, kini kembali memasuki siklus kerja luring (offline) secara penuh terhitung sejak Senin, 30 Maret 2026.
Transisi ini bukan sekadar perubahan lokasi tugas, melainkan juga titik balik ketika geliat kehidupan yang semula terpusat di daerah tujuan di kampung halaman, bergeser lagi ke pusat-pusat perkotaan. Ini menandai babak baru dalam dinamika pemulihan dan penguatan ekonomi pascamobilitas massal.
Periode mudik tahun ini telah membuktikan perannya sebagai penggerak utama konsumsi rumah tangga yang memberikan suntikan likuiditas signifikan bagi perekonomian daerah maupun nasional. Lonjakan mobilitas masyarakat dalam skala besar menciptakan efek berganda yang menghidupkan sektor riil, mulai dari transportasi, perdagangan, hingga pariwisata.
Namun, di balik euforia peningkatan perputaran uang yang mencapai ratusan triliun rupiah, tersimpan sebuah ironi struktural berupa ketimpangan beban ekonomi yang ditanggung oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang harus mengalokasikan porsi pendapatan sangat besar demi tradisi tahunan ini.
Pascapuncak konsumsi selama mudik, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menjaga stabilitas daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, serta memastikan bahwa efek positif dari geliat ekonomi Lebaran dapat berkelanjutan.
Dalam konteks inilah, instrumen zakat, baik mal maupun fitrah yang telah dikelola secara masif selama Ramadhan, menawarkan perspektif baru yang disebut sebagai bagian dari zakatnomic. Pendekatan ini memandang zakat tidak hanya kewajiban ritual, tetapi juga kekuatan ekonomi strategis yang berfungsi sebagai stabilizer konsumsi dan safety net pascamudik, guna menguatkan fondasi ekonomi menuju pemulihan yang lebih inklusif.
Mozaik Zakatnomic
Arus mudik Lebaran tahun 2026 telah diyakini oleh para pelaku usaha dan asosiasi industri sebagai motor penting pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama. Peningkatan mobilitas masyarakat selama periode ini terbukti mendorong konsumsi rumah tangga secara signifikan, sekaligus meningkatkan perputaran uang di berbagai daerah sehingga menciptakan dampak ekonomi yang lebih merata.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengonfirmasi ada peningkatan konsumsi masyarakat yang tercermin dari Mandiri Spending Index yang terus menunjukkan tren positif. Pemerintah menilai bahwa peningkatan peredaran uang selama arus mudik dan balik telah memberikan suntikan likuiditas langsung yang vital bagi perekonomian daerah (CNN Indonesia, 28 Maret 2026).
Berdasarkan estimasi, perputaran uang selama periode arus mudik tahun ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 148 triliun, sebuah angka yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Konsumsi masyarakat selama Lebaran 2026 diproyeksikan tumbuh sekitar 10 hingga 15 persen, sebuah lonjakan yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,4 hingga 5,5 persen untuk kuartal I/2026.
Seperti dikutip Kompas.com (28 Maret 2026), pemerintah optimistis bahwa dengan penguatan konsumsi ini, aktivitas ekonomi di sektor riil akan semakin meningkat, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan utilisasi kapasitas industri serta penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor pasca-Lebaran.
Potensi ekonomi dari tradisi mudik ternyata jauh lebih besar dari sekadar angka perputaran uang. Lembaga Riset Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) memprediksi bahwa potensi ekonomi mudik pada Ramadan 2026 berada pada kisaran Rp 347,67 triliun dalam skenario moderat hingga Rp 417,20 triliun dalam skenario optimistis.
Perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan berbasis desil ini menunjukkan bahwa dengan asumsi jumlah penduduk sekitar 281 juta jiwa, sekitar separuh populasi diprediksi melakukan mudik (Republika, 20 Maret 2026). Namun, partisipasi ini tidak merata, di mana kelompok desil tertinggi memiliki tingkat partisipasi yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok desil terbawah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika