Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seandainya dunia ini panggung sandiwara, maka geopolitik global adalah sinetron tanpa tamat: tokohnya banyak, alurnya berliku, dan penonton sering dibuat bingung apakah ini drama, komedi, atau horor psikologis berjamaah.
Di tengah babak terbaru konflik global, Anda tahu, muncul istilah yang terdengar lembut seperti nama yayasan donor susu formula: BoP, singkatan dari Board of Peace. Alias Dewan Perdamaian.
Nama keren dan seolah menenangkan, seperti teh chamomile sebelum tidur. Namun publik dunia tiba-tiba tersedak ketika Dewan Perdamaian bikinan Donald Trump itu justru berdiri di latar dentuman rudal, penghancuran, dan ketidak-damaian.
Serangan Amerika Serikat bersama Israel ke Iran tepat di akhir Februari 2026 menjadi titik balik persepsi global. Padahal, Iran bukan sedang menyerang negara lain. Tidak ada invasi lintas batas yang memicu perang. Tapi Trump tetap menjatuhkan bom.
Alasannya untuk "pre-emptive" hingga stabilitas. Kini dunia kembali diingatkan bahwa dalam kamus geopolitik, kata “pencegahan” kadang berarti “serangan pendahuluan”, dan kata “stabilitas” kadang berarti “ketegangan yang dikendalikan”.
Pemerintah Indonesia tak memberi reaksi mengutuk serangan bom yang menewaskan rakyat Iran, termasuk anak-anak tak berdosa. Ia bersikap sebatas menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran yang berujung pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.
Namun, syukurlah ada para ulama, akademisi, tokoh masyarakat, hingga organisasi sipil yang tegak berdiri menggantikan posisi negara.
Mereka mengecam perang yang kini masih dan mungkin akan terus menyala entah sampai kapan. Bahkan, perang ini mereka jadikan momentum baik bagi Indonesia untuk keluar Board of Peace yang digagas Presiden AS Donald Trump.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mendesak pemerintah menarik diri dari BoP. Mereka menilai langkah AS menyerang Iran tak mengindahkan perdamaian. Perang yang mereka mulai justru memicu kekerasan regional.
Mereka menilai Trump sama sekali tak punya niat menegakkan perdamaian di antara Israel dan Palestina. Bagi mereka, arsitektur perdamaian yang dibangun BoP sekadar retorika palsu yang memperkuat ketimpangan keamanan global.
Sejumlah tokoh sipil dan akademisi juga mengajukan petisi serupa. Mereka menilai struktur BoP menyimpang dari mandat multilateral PBB, tidak merujuk resolusi Dewan Keamanan, serta menempatkan kendali pelaporan di bawah kepemimpinan politik Amerika Serikat.
Dalam bahasa awam: ini bukan forum keluarga besar, melainkan rapat RT yang notulennya ditulis sendiri oleh ketua. Itu sebabnya, mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto memanfaatkan momentum perang untuk hengkang dari BoP.
Kritik tidak berhenti pada isu perang dan BoP. Mereka juga menyoroti kesepakatan dagang Indonesia–AS yang dinilai timpang. Dalam hubungan dagang yang sehat, kedua pihak berdiri sejajar, bukan satu berdiri, satu berlutut.
Dalam kesepakatan dagang resiprokal itu, ratusan kewajiban dikenakan bagi Indonesia, dan hanya segelintir bagi Amerika. AS memperoleh bea masuk nol persen hingga potensi akses data dan eksploitasi sumber daya.
Jika perjanjian ini diibaratkan pertandingan sepak bola, maka Indonesia diminta bermain dengan sebelas pemain, sementara lawan cukup menurunkan kiper.
Lebih jauh, kekhawatiran muncul bahwa keterlibatan dalam BoP berpotensi menyeret Indonesia ke orbit kepentingan geopolitik tertentu, mengikis prinsip politik luar negeri bebas aktif yang sejak era Soekarno menjadi identitas diplomasi Indonesia.
Keterlibatan dalam BoP menimbulkan pertanyaan: sejauh mana prinsip bebas aktif masih menjadi kompas, bukan sekadar slogan. Pemerintah seolah lupa menjalankan politik bebas aktif yang bukan berarti duduk manis sambil minum es kelapa di pinggir konflik, tetapi juga bukan berarti ikut lomba tarik tambang kekuatan besar.
Sementara itu, pemerintah berada dalam posisi dilematis. Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia menjadi mediator perdamaian. Namun Iran menegaskan tidak membuka negosiasi dengan pihak yang menyerangnya. Seperti ingin mendamaikan tetangga yang berkelahi, tetapi salah satu pihak masih memegang sapu dan belum siap berjabat tangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika