Oleh : Dina Y Sulaeman, dosen Hubungan Internasional Universitas Padjajaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Dalam beberapa hari terakhir, muncul pembelaan terhadap keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP).

Antara lain, menurut mereka, berada di dalam forum internasional dipandang membuka ruang diplomasi yang lebih luas dibandingkan berada di luar.

Minimalnya, ada akses langsung untuk menyampaikan pandangan Indonesia, termasuk mengenai kemerdekaan Palestina, kepada aktor-aktor kunci yang terlibat dalam konflik, terutama Israel.

Cara berpikir ini berangkat dari satu asumsi yang sering dilakukan dalam praktik diplomasi global, yakni diplomasi netral, dimana dengan menjaga hubungan yang setara terhadap semua pihak, sebuah negara akan lebih mudah diterima, lebih didengar, dan karenanya lebih berpengaruh.

Dalam konteks Palestina, netralitas sering dipersepsikan sebagai prasyarat agar Indonesia dapat menyampaikan pandangannya secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar, termasuk Israel dan Amerika Serikat. Itulah sebabnya muncul narasi “Indonesia siap mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina” atau “Israel pun juga harus dijaga keamanannya.”

Di sini, netralitas dianggap bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai strategi awal untuk memperoleh akses dan kredibilitas.

Ilusi diplomasi netral ini pula yang dulu melahirkan Abraham Accords. Normalisasi hubungan dengan Israel sering dipromosikan dengan argumen yang mirip, “Untuk mendamaikan dua pihak, kita perlu berteman dengan keduanya.”

Kenyataannya justru sebaliknya. Setelah negara-negara Arab menormalisasi, tidak ada kemajuan berarti menuju kemerdekaan Palestina. Yang terjadi justru sikap sungkan dan tidak berani mengecam Israel, karena merasa “sudah berteman.”

Isu Palestina semakin bergeser dari persoalan penjajahan menjadi sekadar masalah kemanusiaan dan rekonstruksi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika