REPUBLIKA.CO.ID, Iron Man akhirnya tumbang di sebuah gang Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bukan di layar bioskop, melainkan di rumah mewah seorang anggota dewan. Action figure Tony Stark—sang miliarder fiksi penyelamat dunia—raib dijarah warga yang marah. Sebuah ironi konyol sekaligus getir: superhero yang digadang tak terkalahkan, ternyata tak berdaya disapu amuk warga.
Kemarin, panggung politik berubah jadi teater absurd. Rumah anggota dewan Ahmad Sahroni, dijarah massa. Dari sana, penjarahan menjalar ke rumah anggota dewan lainnya: Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, bahkan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebuah adegan yang menggambarkan betapa cepat amarah sosial berubah jadi pelampiasan buta.
Namun mari kita tegaskan: penjarahan, apapun alasannya, tetaplah kriminal. Tidak ada demokrasi di dalamnya. Mengambil hak orang lain bukan bahasa rakyat, melainkan kejahatan. Unjuk rasa adalah bagian sah dari demokrasi. Ia adalah hak rakyat bersuara, menuntut perubahan, dan menagih janji. Tetapi begitu berubah menjadi perusakan fasilitas umum dan penjarahan, maknanya hancur. Pesan rakyat justru tertutup abu kekacauan.
Di satu sisi, kemarahan publik bisa dimengerti. Kata-kata Sahroni—menyebut masyarakat tolol, menyebut pendemo anarkistis di bawah umur brengsek—adalah bensin yang disiram ke bara api. Ucapan di warung kopi mungkin hanya jadi umpatan, tetapi ucapan dari kursi empuk Senayan bisa menyulut amarah nasional. Ketika jurang kaya-miskin begitu lebar, ketika rumah-rumah megah berdiri di tengah permukiman padat, kata-kata kasar politikus hanya memperlebar luka.
Sejarah sudah terlalu sering memperlihatkan rumus ini: kemiskinan + penghinaan = ledakan sosial. Dan ledakan jarang memilih arah, ia menghantam siapa saja.
Negarawan Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, pernah mengingatkan: “Politician is a man who thinks of the next election; a statesman, of the next generation.” Barangkali inilah yang hilang hari ini. Kita punya banyak politikus, tetapi terlalu sedikit negarawan. Seorang politikus boleh saja marah kepada pengkritiknya, tetapi seorang negarawan tahu kritik bukan ancaman—melainkan cermin untuk bercermin.
Jadi, apakah warga yang menjarah barang-barang dari rumah anggota dewan brengsek? Atau politikus yang melontarkan kata kasar itu yang tolol? Kita bisa sarkas, kita bisa tertawa pahit, tapi jawabannya sederhana: dua-duanya salah, hanya levelnya berbeda.
Yang satu menjarah tas, televisi, dan barang-barang lainnya, yang lain menjarah marwah demokrasi. Bisa jadi, yang terakhir ini dampaknya lebih berbahaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika