Oleh : Yudha Manggala Putra, Jurnalis Republika.co.id
REPUBLIKA.CO.ID, Rencana sekolah tatap muka pada tahun ajaran baru, mulai pertengahan Juli mendatang, sebaiknya ditunda dulu. Jangan gegabah. Risikonya masih tinggi. Lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air sedang pesat-pesatnya. Penyebarannya sulit dipastikan mereda dalam hitungan pekan saja.
Kemendikbudristek sebelumnya berkukuh melanjutkan rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas tahun ajaran 2021/2022. PTM rencananya digelar pertengahan Juli 2021, di luar wilayah berstatus zona merah. Khususnya zona hijau.
Kebijakan ini tetap digulirkan berlandaskan beberapa hal. Pertama adalah vaksinasi para pendidik dan tenaga pendidik. Kedua, demi mengurangi dampak negatif pandemi terhadap psikologi anak. Ia juga untuk mencegah learning loss atau menurunnya kompetensi belajar siswa. Kondisi pendidikan di Indonesia dinilai tertinggal dari negara lain selama pandemi.
Skenario PTM terbatas ini tentu saja bermaksud baik. Ia perlu dijalankan. Namun, dengan catatan, laju penyebaran Covid-19 sedang kondusif atau melandai. Pada kenyataanya, saat ini belum. Justru sedang parah-parahnya. Itu berdasarkan data terbaru yang dirilis Satgas Penanganan Covid-19 sebulan terakhir ini.
Pada Ahad (27/6/2021) kemarin misalnya, kasus harian Covid-19 secara nasional menembus rekor baru 21.342 orang. Lonjakan harian ini tertinggi sepanjang pandemi berlangsung di Tanah Air sejak Maret 2020. Penambahan kasus diperkirakan masih stabil tinggi ke depannya.
Kasus positif Covid-19 di Tanah Air sejauh ini telah melampaui total 2,1 juta orang. Kasus aktifnya per Senin (28/6/2021) mencapai 218.576 jiwa. Jumlah kasus aktif ini juga tertinggi selama pandemi Covid-19 di Indonesia.
Dari jumlah total kasus tersebut, sebagian terdiri dari anak-anak. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per 17 Juni 2021, jumlah anak usia sekolah yang positif Covid-19 telah mencapai 235.527 orang. Angka itu setara 12,51 persen dari total kasus Covid-19 di Indonesia. Tak sedikit dari anak-anak terinfeksi dilaporkan meninggal dunia.
Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), kasus Covid-19 pada anak naik 11-12 persen. Jumlah ini masih bisa terus meningkat. Terutama bila pemerintah, selain masyarakat, tidak segera melakukan langkah serius dan konkret.
Ada beberapa hal yang membuat penundaan sekolah tatap muka Juli mendatang menjadi salah satu langkah rasional. Salah satunya vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan yang masih jauh dari target. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melaporkan, hingga awal Juni, baru 1 juta guru dan tenaga pendidik divaksinasi. Padahal targetnya 5 juta orang sudah divaksin sebelum PTM resmi dimulai Juli.
Kemudian munculnya varian baru di sejumlah daerah. Sebagian mutasi corona dilaporkan bikin penularan virus menjadi lebih cepat. Salah satunya varian Delta asal India. Kemenkes, menurut laporan terbaru, bahkan menyebut varian ini cenderung menyerang anak-anak. Anak memiliki potensi terinfeksi Covid-19 sama dengan orang dewasa. PTM, jika tetap diterapkan, memang rencananya hanya berlangsung dua jam. Namun, hanya butuh sekian menit bahkan detik saja untuk terjadi transmisi.
Apalagi masih ada masalah dalam penerapan disiplin pakai masker untuk anak. Terutama di luar lingkungan sekolah. Sudah begitu, IDAI menyebut kebanyakan anak usia sekolah di negara berkembang seperti Indonesia, tinggal dalam satu rumah dengan lansia. Lansia termasuk golongan paling berisiko terpapar Covid-19.
Pertimbangan lain yang butuh diperhatikan adalah masih tingginya positivity rate di Indonesia. Positivity rate merupakan ukuran seberapa banyak orang terinfeksi dalam satu populasi. Angka didapat dari jumlah kasus positif dibagi jumlah tes swab PCR (polymerase chain reaction). Idealnya, menurut standar WHO, sekolah di suatu wilayah dapat dibuka bila positivity rate-nya di bawah 5 persen. Indonesia masih jauh di atas itu. Belakangan sedang ada di kisaran 30-50 persen.
Beberapa epidemiolog juga menilai kurang bijak kalau rencana PTM hanya berdasarkan acuan zonasi risiko Covid-19 per wilayah. Penetapan status per zona dianggap belum dapat menggambarkan keadaan wabah di masing-masing daerah secara akurat. Sebab, banyak faktor lain yang dapat luput dari penilaian. Misalnya wilayah zona hijau, tetapi tidak memiliki fasilitas kesehatan memadai. Itu membuat kegiatan tatap muka berbahaya di tengah pandemi.
Belum lagi pengawasan ketat terhadap protokol kesehatan dan kesiapan sekolah-sekolah yang menggelar PTM. Beberapa kasus sebelumnya, yang melibatkan klaster penyebaran Covid-19 di sekolah, membuktikan kalau kecolongan masih saja bisa terjadi.
Ketegasan pemerintah pusat untuk mengambil sikap memang menjadi kunci di sini. Alih-alih menyerahkan penilaian evaluasi terhadap masing-masing pemerintah daerah, keputusan tunda PTM sebaiknya diterapkan langsung dari pusat. Setidaknya sampai situasi jauh lebih kondusif. Langkah ini anggaplah bagian dari upaya memutus penularan virus. Lebih baik mencegah 'kebakaran', daripada harus bersusah payah memadamkannya. Ingat, kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika