REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Nasihin Masha
Tangan Rizal Ramli kembali membentang, mengelebat, mengepret. Kali ini terarah ke Sudirman Said. Menko Maritim dan Sumberdaya menyerang Menteri ESDM. Inilah tuduhannya: menteri keblinger, tak mengerti teknis negosiasi, membela Freeport. Walau tak langsung menyebut Sudirman, Rizal juga menyebutkan bahwa banyak kesempatan hilang akibat pejabatnya “gampang disogok, gampang dilobi”. Mengapa ia menyerang koleganya? Karena Sudirman, katanya, telah “memperpanjang kontrak Freeport” padahal sesuai perjanjian masa negosiasi dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak habis.
Dua kali kepretan dalam lima hari, Kamis (8/10) dan Senin (12/10). Jumat, sejumlah media memberitakan pernyataan tertulis Sudirman. “Yang tak paham sebaiknya diam”. Senin ia juga menjawab: “Tak ada perpanjangan kontrak.” Senin malam, mantan direktur Pertamina itu bertemu Forum Pemred. Ia menjelaskan semuanya secara terbuka. Rabu malam, giliran Rizal mengadakan pertemuan dengan Forum Pemred.
Kepretan Rizal bermula dari surat Sudirman ke James R Moffett, Presiden dan CEO Freeport-McMoran Inc. Surat bertanggal 7 Oktober itu -- hanya sehari sebelum semburan Rizal ke Sudirman -- bukan ditujukan ke Freeport Indonesia. Sehari sebelumnya, Moffet bertemu Presiden Jokowi di Istana. Pertemuan tertutup itu juga dihadiri Sudirman. Pertemuan ini tak tercium pers, bahkan hanya diketahui oleh sangat sedikit orang. Ada yang menyebutkan, sebetulnya secara total Jokowi sudah bertemu empat kali dengan Moffett. Desas-desus juga menyebutkan, Moffett sebetulnya sering mondar-mandir ke Jakarta. Ia bertemu dengan elite-elite kunci perpolitikan Indonesia. Rupanya ia paham benar dengan fragmentasi elite nasional, termasuk soal pragmatisme uang.
Tambang Freeport memang 'barang panas', menghasilkan emas, perak, tembaga. Freeport, perusahaan dari Amerika Serikat, mendapatkan konsesi di Grasberg, Papua, hanya beberapa saat setelah Soeharto menjadi presiden, 7 April 1967. Inilah 'pekerjaan pertama' Soeharto. Pada 1991, Freeport dan pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya untuk jangka waktu 30 tahun, dan bisa diperpanjang dua kali – masing-masing 10 tahun. Dalam perjanjian itu ada klausul “Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar”, artinya hampir tak ada ruang untuk tak memperpanjang. Sesuai perjanjian tersebut, masa kontrak akan berakhir pada 2021. Ada klausul bahwa perpanjangan diajukan dua tahun sebelum masa kontrak berakhir, yaitu 2019.
Mengapa isu Freeport selalu panas? Karena ini pertambangan emas yang besar, melibatkan uang yang begitu besar, ditransaksikan usai prahara dan diberikan ke perusahaan dari negara adikuasa, selalu ada dugaan suap yang sangat besar, serta dugaan pemberian saham kosong ke sejumlah pihak. Kali ini pun Moffett sudah kasak-kusuk. Isu Freeport memang sudah mengemuka sejak awal pemerintahan Jokowi. Saat bertemu Forum Pemred di restoran Kembang Gula, Luhut B Panjaitan (saat itu masih kepala staf kepresidenan) sudah berbicara soal ini. Menurutnya, kontrak Freeport akan diperpanjang. Wilayah yang dikuasakan ke Freeport relatif kecil dibandingkan luas wilayah yang mengandung tambang di Papua. Hal pemberian perpanjangan kontrak juga dikatakan Rizal Ramli saat pertemuan di rumah MS Hidayat, Rabu (16/9), yang dihadiri aktivis mahasiswa Bandung seangkatan mereka, para pengusaha, dan sejumlah pemred.
Sebetulnya posisi politik Rizal dan Sudirman relatif sama, yakni sama-sama akan memperpanjang kontrak karya. Hanya saja Rizal mengaku perlu negosiasi yang lebih keras, bila perlu Freeport angkat kaki. Sedangkan Sudirman lebih taktis untuk menuju posisi Indonesia yang lebih kuat, termasuk soal membesarkan saham pemerintah, kenaikan penerimaan negara, pembangunan smelter, keberlanjutan investasi, dan penguatan kandungan lokal. Apalagi Sudirman melihat perjanjian kontrak karya pada 1991 merupakan bom waktu yang mudah diledakkan Freeport: posisi Indonesia sangat lemah. Pada sisi lain, kepret mengepret ini sebetulnya hanya masalah “pacar ketinggalan kereta”. Presiden tak melibatkan Rizal, namun yang dikepret adalah menteri yang lebih diberi peran oleh Presiden. Ada waktu dua hari, 6-7 Oktober, ketika Sudirman empat kali bolak-balik ke Presiden untuk mendapat persetujuan soal isi surat ke Moffett. Surat itu sama sekali tak menyinggung perpanjangan kontrak tapi lebih ke operasi dan komitmen investasi Freeport senilai 18 miliar dolar AS.
Karena itu Sudirman sangat panas dengan semprotan Rizal: keblinger, tak bisa negosiasi, membela Freeport, bahkan soal sogok dan suap. “I want to show my colour,” kata Sudirman. Sebagai aktivis antikorupsi dan pendiri serta ketua pelaksana Masyarakat Tranparansi Indonesia, ia menegaskan, “Saya akan tetap seperti yang dulu, menjadi orang yang sama di saat masuk maupun di saat keluar [kabinet] nanti”. Rizal dan Sudirman sama-sama bicara kepentingan nasional, dan sama-sama bicara integritas pribadi. Lalu mengapa menjadi gaduh seperti ini? Bukankah keduanya sudah sama-sama mengemukakan visinya di rapat kabinet maupun di rapat terbatas? Rupanya Presiden lebih memerankan Sudirman. Karena itu kepretan Rizal kali ini hanya menimbulkan desiran angin yang keras tapi tak mengenai sasaran.
Freeport ibarat kendaraan yang terlalu mewah bagi para penguasa untuk tak ikut di dalamnya. Banyak pihak yang mencoba untuk terlibat untuk mendapat keuntungan dan peluang tertentu, sebagai modal ekonomi maupun modal politik. Jokowi lebih memilih Sudirman yang memiliki leverage politik yang lebih kecil. Dalam menyusun kabinet ini, Jokowi melakukan beberapa langkah tak lazim. Selama ini ada dominasi kampus tertentu untuk tiga kementerian. Kementerian ESDM identik dengan alumni ITB, Kementerian Pertanian identik dengan alumni IPB, dan Kementerian Keuangan identik dengan alumni UI. Kali ini Jokowi menempatkan lulusan STAN di ESDM dan Unhas di Kementan. Hanya UI yang tetap berkuasa di Kemenkeu.
Silat yang sedang dipertunjukkan para elite pada akhirnya akan diuji lewat sejarah. Surat pemerintah ke Moffett juga masih menunggu perwujudannya. Pada titik ini kita hanya bisa berpreferensi pada rekam jejak, integritas, dan kehidupan pribadi mereka, khususnya Rizal dan Sudirman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika