Oleh: Yuri Thamrin; duta besar RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa (2016-2020)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah paradoks sedang berkembang di Eropa. Betapa tidak: warga muslim hanya sekitar 6 persen dari lebih 500 juta penduduk benua itu, namun ketakutan terhadap Islam justru semakin besar. Yang ditakuti kini bukan lagi terutama terorisme seperti setelah serangan 11 September 2001, melainkan sesuatu yang jauh lebih mendasar: bahwa Islam perlahan-lahan akan mengubah identitas Eropa dari dalam.
Gejalanya terlihat dalam politik. Dalam pemilu negara bagian Saxony-Anhalt di Jerman awal September 2026, Alternative für Deutschland (AfD) meraih 44 persen suara sambil memperingatkan bahaya “Islamisasi”. Di Prancis, gagasan Marine Le Pen untuk melarang jilbab Islam di semua ruang publik didukung sekitar 60 persen pemilih. Di sejumlah negara Eropa, sekitar separuh masyarakat menganggap Islam tidak kompatibel dengan nilai-nilai Barat.
Ketakutan itu telah melahirkan narasi yang semakin dramatis: Islamic takeover, great replacement, no-go zones, merayapnya hukum syariah, bahkan civilisational erasure atau terhapusnya peradaban Eropa. Pertanyaannya: apakah Eropa memang sedang menghadapi ancaman Islamisasi, atau justru sedang terjebak dalam politik ketakutan?
Majalah The Economist mengangkat isu Islam di Eropa sebagai laporan utama edisi 12 September 2026 dan menyampaikan analisis yang penting: tidak ada bukti bahwa Eropa sedang mengalami pengambilalihan oleh Islam atau radikalisasi massal Muslim ataupun penggantian demografis besar-besaran. Ancaman yang nyata memang ada, tetapi bentuk dan skalanya berbeda dari yang sering digambarkan.
Islam dan Islamisme
Kiranya perlu dibedakan antara Islam, Muslim dan Islamisme. Namun, pembedaan itu ternyata sering hilang dalam wacana publik.
Islam adalah agama. Muslim adalah komunitas yang sangat beragam, dari yang sekuler hingga sangat religius. Sementara Islamisme adalah ideologi politik yang menghendaki Islam menjadi prinsip pengorganisasian pemerintahan dan masyarakat. Karena itu, Muslim yang konservatif secara sosial tidak dengan sendirinya seorang Islamis, apalagi ekstremis.
Pembedaan tersebut penting karena sesuai The Economist memang terdapat problem yang tidak boleh ditutup-tutupi. Di Inggris, misalnya, 52 persen Muslim yang disurvei majalah itu menganggap homoseksualitas salah. Lalu, 41 persen Muslim berusia di bawah 35 tahun mengatakan kekerasan dapat dibenarkan jika seseorang menghina Nabi Muhammad, dibandingkan 25 persen kelompok yang lebih tua.
Di Prancis, sebuah survei yang dikutip The Economist menemukan 44 persen Muslim lebih memilih menaati hukum Islam daripada hukum Prancis. Di kalangan mereka yang berusia di bawah 25 tahun, angkanya mencapai 52 persen. Walaupun angka-angka ini cukup signifikan, namun, sesuai The Economist, pandangan agama yang konservatif juga tidak otomatis berarti penolakan terhadap demokrasi. Di sinilah tantangan pemerintah Eropa bagaimana membedakan sikap keagamaan yang konservatif dengan gerakan politik yang ingin mengubah tatanan liberal karena keduanya tidak sama.
Kekhawatiran aparat keamanan belakangan memang bergeser dari terorisme menuju apa yang di Jerman disebut legalistic Islamism. Sebagian Islamis tidak menggunakan kekerasan. Mereka dituduh menggunakan strategi entryism: masuk ke sekolah, organisasi sosial, masjid, badan amal atau institusi politik untuk secara bertahap memperluas pengaruh dan mendorong agenda yang tidak liberal.
Masalah tersebut nyata. Namun skalanya juga perlu ditempatkan secara proporsional. Prancis memiliki sekitar 7,5 juta Muslim. Laporan Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan anggota Muslim Brotherhood hanya sekitar 400–1.000 orang. Mereka dikaitkan dengan 139 dari sekitar 2800 masjid di negara itu. Salah seorang peneliti Jerman yang dikutip The Economist bahkan mengatakan belum ada data yang menunjukkan ancaman Muslim Brotherhood sebanding dengan moral panic yang berkembang di masyarakat.
Integrasi yang sering terlupakan
Gambaran mengenai komunitas Muslim Eropa sejatinya juga tidak semenakutkan yang sering muncul dalam perdebatan politik. Di semua negara Eropa Barat, Muslim masih sekitar 6-7 persen total penduduk. Memang jumlah mereka meningkat cukup cepat, antara lain akibat gelombang pengungsi dari Suriah dan negara lain yang memuncak pada 2015. Tetapi banyak indikator menunjukkan proses integrasi sedang berlangsung.
Di Jerman, misalnya, 64 persen pengungsi yang tiba pada 2015 telah memperoleh pekerjaan pada 2022, mendekati tingkat pekerjaan nasional sebesar 70 persen. Sebanyak 88 persen Muslim mengatakan merasa nyaman tinggal di Jerman dan 73 persen menyatakan ingin berintegrasi sepenuhnya. Di Inggris, 67 persen anak Bangladesh yang mengikuti ujian standar pada 2021 telah masuk universitas pada usia 19 tahun, dibandingkan 38 persen warga kulit putih Inggris.
Demografi juga tidak mendukung gambaran mengenai great replacement. Muslim baru sekitar 6 - 7 persen penduduk Eropa. Tingkat kelahiran imigran Muslim memang pada awalnya cenderung lebih tinggi daripada penduduk setempat, tetapi menurut The Economist perbedaannya cenderung menghilang dalam dua generasi. Dengan kata lain, kekhawatiran bahwa penduduk Muslim akan secara demografis menggantikan penduduk Eropa tidak didukung oleh kecenderungan tersebut.
Ini bukan berarti integrasi berjalan tanpa masalah. Ada kantong-kantong masyarakat Muslim yang sangat tersegregasi. Ada pula tekanan sosial terhadap perempuan, Muslim liberal serta kelompok gay. Justru mereka lah yang sering menjadi korban pertama dari Islamisme. Namun menyimpulkan dari persoalan lokal tersebut bahwa ratusan juta warga Eropa sedang menghadapi ancaman pengambilalihan oleh Islam merupakan lompatan yang terlalu jauh.
Dua ekstrem yang saling membutuhkan
Di sinilah politik ketakutan mulai bekerja.
Di satu sisi, Kelompok Islamis berkepentingan menggambarkan setiap kritik terhadap Islamisme sebagai serangan terhadap Islam. Sementara itu, sebagian kelompok kiri justru terlalu cepat melihat pembicaraan mengenai Islamisme, migrasi atau kriminalitas sebagai bentuk Islamofobia atau rasisme. Akibatnya, persoalan yang memang nyata terkadang sulit dibicarakan secara terbuka.
Pada sisi lain, kelompok populis kanan mempunyai kepentingan politik untuk memperluas persoalan Islamisme menjadi persoalan Islam. Segelintir ekstremis kemudian menjadi representasi jutaan Muslim. Dengan kata lain, kekhawatiran terhadap radikalisme berubah menjadi ketakutan terhadap masjid, jilbab, imigrasi dan akhirnya terhadap Muslim itu sendiri.
Yang menarik, dua ekstrem tersebut sebenarnya saling membutuhkan. Pejabat Hamburg Andy Grote menggambarkan AfD dan Islamis radikal sebagai “partners” karena keduanya hidup dari polarisasi. Pembakaran Al-Quran oleh aktivis kanan dapat menjadi bahan propaganda Islamis. Reaksi keras kelompok Islamis kemudian menjadi amunisi baru bagi kelompok kanan-jauh untuk membuktikan bahwa Islam memang tidak kompatibel dengan Eropa. Lingkarannya menjadi sempurna.
Karena itu, respons seperti deportasi massal, segregasi atau pelarangan jilbab di seluruh ruang publik dapat menjadi kontraproduktif. Kebijakan semacam itu membuat Muslim kebanyakan yang tidak mempunyai hubungan dengan Islamisme merasa bahwa yang ditolak bukan ekstremisme, melainkan identitas mereka sebagai Muslim. Pada akhirnya, kebijakan tersebut justru dapat menghambat integrasi dan menyediakan lahan baru bagi kaum ekstremis.
Eropa tentu tidak boleh menutup mata terhadap Islamisme. Kekerasan dan ancaman kekerasan harus ditindak. Entryism yang bertujuan menggerogoti institusi demokrasi juga harus dihadapi. Kebebasan berbicara tidak boleh dikorbankan atas nama sensitivitas budaya. Tetapi ketegasan terhadap Islamisme tidak boleh berubah menjadi permusuhan terhadap Islam.
Sejarah Eropa sendiri memberikan alasan untuk tidak terlalu pesimistis. Gelombang migrasi Katolik, Yahudi dan Karibia pada masanya juga menimbulkan kekhawatiran apakah mereka dapat menjadi bagian dari masyarakat tempat mereka tinggal. Pada akhirnya mereka menemukan tempatnya. The Economist memperkirakan Muslim Eropa pun sedang menjalani proses yang sama.
Tantangan Eropa karena itu bukan bagaimana menyelamatkan dirinya dari Islam, melainkan bagaimana menghadapi Islamisme tanpa memusuhi Islam. Sebab ketika ketakutan menggantikan fakta, demokrasi liberal dapat kehilangan justru nilai-nilai yang ingin dipertahankannya.
Sebagai penutup, saya sering melihat berbagai video di media sosial Indonesia yang memberi kesan seolah-olah gelombang orang masuk Islam sedang terjadi di mana-mana dan Islam perlahan mengambil alih Eropa. Sepertinya, banyak yang menyambutnya dengan senang. Padahal gambaran itu menyesatkan: Muslim tetap merupakan minoritas kecil di Eropa.
Hanya 6-7 persen dari total penduduk! Ironisnya, narasi “Islam sedang mengambil alih Eropa” justru dapat memperkuat ketakutan masyarakat dan menjadi amunisi bagi kelompok populis kanan untuk meraih suara dalam pemilu dan juga menggambarkan Islam sebagai ancaman di Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika