Oleh: Hendarman, Ketua Tim Pakar Jabatan Fungsional Analis Kebijakan INAKI (Ikatan Nasional Analis Kebijakan)/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor
REPUBLIKA.CO.ID, Indonesia sering disebut negara yang kaya air. Ini karena hujan turun hampir sepanjang tahun, sungai mengalir, dan sebagian besar wilayah Indonesia dikelilingi laut. Namun, kekayaan tersebut tidak otomatis berarti setiap masyarakat selalu memiliki air yang cukup.
Ketika musim kemarau datang, persoalan air segera berubah menjadi persoalan sosial. Yang muncul adalah sumur mengering, debit sungai menurun, sawah kekurangan air, kebutuhan rumah tangga meningkat, bahkan sebagian masyarakat harus menunggu bantuan air bersih.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dari biasanya. Pemutakhiran Juni 2026 menunjukkan 482 Zona Musim atau sekitar 56,18 persen wilayah daratan Indonesia diprediksi memiliki curah hujan di bawah normal. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus, sementara hampir separuh wilayah diprediksi mengalami durasi kemarau lebih panjang dari normal.
Pada akhir Juli 2026, BMKG bahkan melaporkan 509 Zona Musim atau sekitar 72,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Di sejumlah lokasi, hari tanpa hujan telah mencapai lebih dari 60 hari.
Pertanyaan sederhana yaitu apakah masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika air mulai terbatas? Yang tidak kalah penting, apakah masyarakat tahu apa yang seharusnya tidak dilakukan?
Baru Sadar Ketika Air Sudah Tidak Ada
Masalah kekeringan sering dipandang semata-mata sebagai persoalan alam. Ketika hujan tidak turun, masyarakat menyalahkan musim. Ketika sumur mengering, dikatakan bahwa kemarau memang panjang. Padahal, kekeringan merupakan persoalan yang juga berkaitan dengan bagaimana manusia mengelola sumber daya air.
Kementerian Pekerjaan Umum mengingatkan bahwa kekeringan dapat diperburuk oleh keterbatasan sumber air, penggunaan air yang tidak efisien, serta berkurangnya kawasan hutan dan daerah resapan. Masyarakat perlu melakukan penghematan air, mengoptimalkan tampungan air, menjaga jaringan sumber daya air, dan melindungi sumber air.
Di sinilah masalah yang muncul. Informasi tentang air belum selalu berubah menjadi pengetahuan praktis, dan pengetahuan belum selalu berubah menjadi perilaku.
Masyarakat mungkin mengetahui bahwa air harus dihemat. Tetapi bagaimana cara menghematnya? Berapa banyak air yang seharusnya digunakan untuk mandi? Apakah keran boleh dibiarkan terbuka ketika menyikat gigi? Bagaimana dengan air bekas mencuci sayuran? Apakah dapat digunakan kembali? Apa yang harus dilakukan dengan air hujan? Bagaimana cara menggunakan air di sekolah, kantor, masjid, pasar, dan tempat usaha?
Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini justru penting karena perubahan perilaku selalu dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Peraturan Menteri PUPR tentang penggunaan sumber daya air bahkan telah memberikan contoh materi kampanye publik: menggunakan air secukupnya, segera mematikan keran, memanfaatkan kembali air bekas untuk kebutuhan tertentu, dan menampung air hujan.
Artinya, persoalannya bukan semata-mata karena tidak mempunyai pengetahuan. Persoalannya adalah pesan tersebut belum cukup kuat, konsisten, sederhana, dan terus-menerus hadir dalam kehidupan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika