Oleh: Bagong Suyanto, Guru Besar Sosiologi Ekonomi dan Ketua Badan Pertimbabgan Fakultas (BPF) FISIP Universitas Airlangga

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2026 walau pun melambat, tetapi angkanya masih cukup menggembirakan. Di tengah kondisi perekonomian global yang masih tak menentu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak ikut kolaps.

Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu tanggal 5 Agustus 2026 lalu, mencatat produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II-2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 5,12 persen, tetapi lebih rendah ketimbang triwulan I-2026 yang mencapai 5,61 persen. Nilai PDB Indonesia pada triwulan II-2026 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 6.552,1 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp 3.576,2 triliun.

Indonesia masih mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas angka 5 persen, terutama karena ditopang aktivitas konsumsi domestik dan belanja program prioritas pemerintah . Di triwulan II, sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian dilaporkan justru melambat. Hal ini mengindikasikan belum pulihnya mesin pertumbuhan yang berasal dari sektor produksi. Sebaliknya, pertumbuhan tertinggi pada triwulan II-2026 justru berasal dari belanja pemerintah dan dari sektor-sektor yang erat kaitannya dengan program pemerintah.

Perlambatan Ekonomi

Perlambatan ekonomi adalah kondisi saat laju pertumbuhan kegiatan bisnis, produksi barang, dan jasa melambat dibandingkan periode sebelumnya, tetapi tidak selalu berada di zona negatif seperti resesi. Fenomena perlambatan ekonomi biasanya terjadi akibat penurunan daya beli masyarakat, pengetatan kebijakan suku bunga bank sentral, ketegangan geopolitik global, serta gangguan rantai pasok internasional yang menekan aktivitas produksi dan investasi bisnis secara serentak.

Di Indonesia, selama ini kehadiran industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar dengan porsi 18,5 persen terhadap PDB. Akan tetapi, pertumbuhannya melambat menjadi 4,52 persen secara tahunan. Lebih rendah ketimbang 5,04 persen pada triwulan sebelumnya. Padahal, sektor pengolahan selama ini menjadi penggerak utama aktivitas produksi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Selama triwulan II 2026, pertumbuhan tertinggi lebih banyak berasal dari belanja pemerintah dan dari eksekuesi program-program prioritas yang menelan alokasi dana sangat besar dari APBN.

BPS mencatat, konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen secara tahunan. Meski turun dibandingkan dengan pertumbuhan 21,81 persen pada triwulan I-2026, ini tetap merupakan pertumbuhan paling tinggi di antara komponen pengeluaran utama lainnya, seperti konsumsi rumah tangga (5,06 persen), pembentukan modal tetap bruto (6,87 persen), dan ekspor (4,13 persen).

Sementara itu, belanja pemerintah juga mendorong pertumbuhan sektor lain, seperti sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh melesat 10,60 persen. Membaiknya kinerja jasa boga seiring meluasnya cakupan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditengarai ikut menopang pertumbuhan ekonomi. Selain sektor makanan dan minuman, sektor konstruksi juga mengalami pertumbuhan 6,68 persen, salah satunya ditopang oleh program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Berkat dukungan APBN, perlambatan ekonomi yang dialami Indonesia masih bisa dicegah agar tidak berkembang makin parah. Meskipun ruang fiskal makin sempit, tetapi pemerintah tentu akan memastikan tetap menjaga daya beli masyarakat dan berusaha mendorong agar pertumbuhan ekonomi tetap sesuai target. Disadari pemerintah, bila perlambatan ekonomi yang terjadi tidak dicegah, maka dampaknya niscaya akan merambah ke sektor riil. Jujur harus dikatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak bisa dikatakan masih baik-baik saja. Potensi Indonesia tergelincir masuk dalam perangkap negara yang menghadapi masalah ekonomi dan sosial masih sangat terbuka.

Saat ini, tanda-tanda dan dampak terjadinya perlambatan ekonomi bagaimana pun telah terjadi di berbagai daerah. Akibat akivitas ekonomi menurun, maka yang terjadi di lapangan adalah peningkatan pengangguran. Tidak sedikit perusahaan yang berusaha menekan biaya operasional dengan menghentikan rekrutmen baru.

Bahkan, sebagian perusahaan dilaporkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja massal demi bertahan hidup. Menurut data Sakernas Mei 2026, dilaporkan total penduduk usai kerja yang menganggur mencapai 7,22 juta orang, dan sekitar 14,31 persen atau 1.033.182 orang di antaranya berlatar belakang sarjana terapan, baik S1, S2 maupun S2. Jadi tidak ada jaminan capaian gelar kesarjanaan akan dapat dipastikan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

Aktivitas bisnis yang lesu cepat atau lambat telah menurunkan penerimaan pajak pemerintah. Ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan subsidi menjadi jauh lebih sempit. Di pasar, kita bisa melihat bahwa tekanan nilai tukar rupiah tak kunjung membaik. Nilai tukar rupiah sepertinya sulit bergerak dari angka Rp 18.000 per dolar AS. Belakangan ini, kita bisa melihat arus modal asing cenderung keluar menuju pasar yang lebih aman dan menguntungkan. Kondisi ini membuat mata uang lokal terdepresiasi terhadap dolar Amerika Serikat.

Perlambatan ekonomi niscaya juga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Kalau mengacu data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebanyak 22,93 juta orang atau setara dengan 8,07 persen dari total penduduk. Angka ini menunjukkan penurunan dibanding September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Tetapi, berbeda dengan data yang selama ini diungkap BPS di media massa bawah jumlah penduduk miskin Indonesia turun, Prabowo ketika bertemu dengan para rektor dan guru besar di jakarta beberapa waktu lalu secara terbuka menunjukkan penambahan jumlah penduduk miskin Indonesia.

Tahun 2017 jumlah penduduk miskin tercatat 46,1 persen, semantara di tahun 2024 justru naik menjadi 49,5 persen. Sedangkan untuk jumlah kelas menengah tahun 2017 tercatat 22,1 persen, di tahun 2024 justru turun menjadi 17,4 persen. Prabowo juga menambahkan bahwa kekayaan 10 keluarga terkaya di Indonesia di tahun 2017 ke tahun 2024 justru naik 153 persen. Ini adalah paradoks Indonesia. Sementara itu, untuk data kelompok masyarakat menengah dan mapan diakui Prabowo hanya 17,01 persen atau 47,89 juta.

Artinya, lebih dari 240an juta penduduk Indonesia masih dalam kategori belum sejahtera. Mereka masih termasuk menuju kesejahtera, rentan miskin, miskin dan sangat miskin. Prabowo menyatakan, kategori menuju sejahtera sebetulnya adalah bentuk eufemisme kata. Ini adalah pernyataan yang memperhalus realitas, karena menuju sejahtera artinya belum sejahtera. Ini adalah kata lain mereka masih miskin.

Tantangan

Tantangan yang dihadapi pemerintah ke depan sesungguhnya bukan sekadar bagaimana mempertahankan pertumbuhan di atas 5 persen. Namun, yang tak kalah penting adalah memastikan sumber pertumbuhan menjadi lebih seimbang sehingga tidak terlalu bergantung pada belanja negara.

Memang, pemulihan manufaktur menjadi salah satu penentu utama mencegah agar proses perlambatan perekonomian tidak makin parah. Pemerintah seyogianya tidak terlalu menggantungkan pada program penyakuran bantuan langsung ke masyarakat agar daya beli tidak kolaps. Strategi ini untuk jangka pendek memang tepat namun dalam waktu yang sama berisiko menguras fiskal kita.

Pemerintah ke depan perlu fokus pada pelonggaran moneter dan diversifikasi pasar ekspor baru. Pemerintah seyogianya mendorong agar aktivitas produksi dapat membaik seiring pulihnya permintaan global dan meredanya tekanan harga energi di pasar global. Harapan kita, industri pengolahan dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai penggerak investasi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Tanpa didukung perkembangan sektor manufaktur dan hilirisasi, sulit diharapkan perekonomian Indonesia dapat tumbuh seperti yang diharapkan. Bagaimana pendapat anda?.

Ikuti Whatsapp Channel Republika