Jumat 03 Jul 2026 15:00 WIB

Bank Syariah Penyelamat UMKM?

Keunggulan utama ekonomi syariah bukan ganti akad, tapi ciptakan kemaslahatan luas.

Aktivitas warga saat mengunjungi Jakarta Fair 2026 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Pemerintah DKI Jakarta kembali menggelar Jakarta Fair dalam rangka gelaran HUT ke-499 Jakarta. Penyelenggaraan tahun ini diperkirakan akan lebih meriah lantaran jumlah peserta mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tercatat sebanyak 2.800 peserta dan 1.800 tenant dengan komposisi 55persen sektor swasta dan 45 persen sektor UMKM akan memamerkan produk-produk andalannya yang tersebar di seluruh area.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Aktivitas warga saat mengunjungi Jakarta Fair 2026 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Pemerintah DKI Jakarta kembali menggelar Jakarta Fair dalam rangka gelaran HUT ke-499 Jakarta. Penyelenggaraan tahun ini diperkirakan akan lebih meriah lantaran jumlah peserta mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tercatat sebanyak 2.800 peserta dan 1.800 tenant dengan komposisi 55persen sektor swasta dan 45 persen sektor UMKM akan memamerkan produk-produk andalannya yang tersebar di seluruh area.

Oleh: Ronald Rulindo, PhD (Wakil Ketua LP UMKM Muhammadiyah dan Dosen Program Studi Bisnis Islam Universitas Indonesia)

REPUBLIKA.CO.ID, Tekanan ekonomi global kembali menguji ketahanan perekonomian Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat lebih dari Rp18.000 per dolar, kenaikan harga energi dunia, hingga tingginya ketidakpastian geopolitik mendorong biaya produksi dan distribusi terus meningkat. Di sisi lain, untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, suku bunga tetap berada pada level yang relatif tinggi.

Bagi perusahaan besar, tekanan tersebut masih dapat diantisipasi melalui efisiensi, diversifikasi pasar, maupun akses pembiayaan yang lebih luas. Namun, kondisi berbeda dialami jutaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM menghadapi kenaikan harga bahan baku, biaya logistik, dan biaya operasional, sementara daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya. Akibatnya, UMKM terjebak dalam cost-price squeeze: biaya produksi meningkat lebih cepat daripada kemampuan pasar menyerap kenaikan harga.

Baca Juga

Persoalan ini sangat serius. UMKM menyumbang lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja, serta berjumlah lebih dari 65 juta unit usaha. Ketika UMKM melemah, sesungguhnya yang sedang melemah adalah fondasi perekonomian Indonesia.

Selama ini, solusi yang paling sering ditawarkan adalah memperbesar akses pembiayaan, baik melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun berbagai skema subsidi bunga. Bahkan pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah memperkuat likuiditas perbankan melalui penempatan dana sekitar Rp200 triliun di bank-bank Himbara dengan harapan penyaluran kredit meningkat.

Sayangnya, persoalannya bukan semata-mata kekurangan modal. Likuiditas perbankan saat ini justru relatif memadai. Hambatan terbesar adalah menurunnya permintaan pasar. Ketika penjualan melemah, keuntungan UMKM ikut tertekan sehingga bank menjadi lebih berhati-hati menyalurkan pembiayaan. Menambah kredit kepada pelaku usaha yang kesulitan memperoleh pasar bukanlah solusi yang menyelesaikan akar persoalan.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
Berita Lainnya

Rekomendasi