Oleh: Mohammad Ayub Mirdad, Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga/Koordinator Lab Centre for Strategic and Global Studies (CSGS)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketika perang berakhir, dunia biasanya bergegas mencari pemenang. Tapi dalam perang AS-Iran yang berlangsung dari 28 Februari hingga 19 Juni 2026 itu, ada konsensus yang terburu-buru: tidak ada yang menang, semua pihak rugi. Pernyataan itu terdengar bijak. Terdengar netral. Dan nyaris selalu salah.
Perang tidak selalu menghasilkan kehancuran yang merata. Ada pihak yang keluar dari medan tempur dengan posisi lebih kuat dari sebelum perang dimulai. Dan dalam perang ini, pihak itu adalah Iran. Bukan Iran yang berjaya dengan parade militer di jalanan Teheran. Bukan Iran yang membakar bendera lawan sambil bersorak.
Tapi Iran yang secara kalkulatif, diam-diam, dan terukur, berhasil mempertahankan semua yang hendak direnggut darinya, lalu pulang ke meja perundingan dengan posisi yang justru lebih kokoh dari sebelum peluru pertama ditembakkan.
Ingat tujuan awal operasi militer AS dan Israel pada 28 Februari 2026: menghancurkan kapasitas rudal Iran, melumpuhkan program nuklirnya, dan, yang paling ambisius, menggulingkan rezim Republik Islam. Trump bahkan menyebutnya terang-terangan: hanya "unconditional surrender" Iran yang bisa diterima. Tiga bulan kemudian, tidak satu pun dari tiga tujuan itu tercapai.
Program nuklir Iran? Dalam Memorandum of Understanding Islamabad yang ditandatangani 17 Juni 2026, Iran hanya diminta mempertahankan "status quo" program nuklirnya, bukan melucutinya, bukan menghentikannya secara permanen. Isu nuklir diserahkan ke perundingan lanjutan yang belum tentu menghasilkan apa-apa.
Trump sendiri mengakui bahwa dalam perundingan Islamabad, "hampir semua poin disepakati, kecuali nuklir", dan Iran tak bergerak satu inci pun soal itu. Negara yang semula diultimatum untuk menyerah tanpa syarat, kini duduk di meja negosiasi dengan kartu nuklir masih penuh di tangannya.
Rudal Iran? Tetap ada. Trump bahkan secara mengejutkan membela hak Iran untuk mempertahankan sebagian rudal balistiknya, dengan alasan kesetaraan antarnegara. Sebuah konsesi yang tidak pernah terbayangkan di awal perang, ketika kehancuran total arsenal Iran menjadi justifikasi moral bagi serangan udara paling masif di Timur Tengah dalam satu dekade terakhir.
Rezim Iran? Justru mengeras dan semakin tajam. Kematian Khamenei yang semula diharapkan Washington menjadi titik runtuh kekuasaan justru memicu konsolidasi kilat di dalam negeri. Putra Khamenei diangkat sebagai penerusnya. Musuh eksternal, seperti selalu terjadi dalam sejarah, menjadi perekat nasionalisme yang paling ampuh dan paling murah.
Serangan dari luar tidak meruntuhkan legitimasi rezim; serangan itu memperbarui kontraknya dengan rakyat. Rezim yang dikepung dari luar jarang runtuh dari dalam. Sejarah membuktikan itu berulang kali, dari Kuba hingga Korea Utara.
Yang lebih menentukan adalah siapa yang Iran hadapi. Bukan satu negara. Iran berhadapan dengan Amerika Serikat, Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait, sebuah koalisi yang secara militer dan ekonomi jauh melampaui kapasitas Iran. Selama hampir empat bulan, Iran tidak hanya bertahan, ia membalas.
Pangkalan-pangkalan AS di kawasan Teluk dihantam. Selat Hormuz, urat nadi energi dunia, ditutup dan mengguncang pasar global. Hezbollah, Houthi, dan jaringan Poros Perlawanan bergerak dalam koordinasi yang melampaui perkiraan intelijen Barat. Iran bertempur dengan cara yang sesuai kapasitasnya: asimetris, tersebar, dan melelahkan lawan yang jauh lebih besar. Dalam doktrin perang asimetris, bertahan adalah bentuk kemenangan, dan Iran bertahan lebih lama dari yang diantisipasi siapa pun. Yang paling penting: bukan Iran yang datang meminta gencatan senjata terlebih dahulu.
Inilah paradoks kemenangan yang tidak nyaman untuk diakui. Wikipedia bahkan telah mencatat dalam entri perang ini: "Result: Iranian victory (disputed)." Kata "disputed" bukan karena hasilnya tidak jelas di lapangan, melainkan karena sebagian pihak tidak mau mengakuinya di atas kertas. Dalam politik internasional, pengakuan adalah soal narasi, bukan soal fakta. Dan Iran cukup cerdas untuk tidak membutuhkan pengakuan itu — karena substansinya sudah ada di tangannya.
Bagi Indonesia, kesimpulan ini bukan soal simpati atau antipati terhadap Iran. Ini soal membaca pergeseran tatanan global dengan jernih. Jika sebuah negara dengan ekonomi yang dihimpit sanksi bertahun-tahun, kehilangan pemimpin tertingginya di tengah perang, dan menghadapi koalisi militer terkuat di dunia, namun tetap berhasil mempertahankan program nuklirnya, arsenalnya, dan rezimnya, maka ada sesuatu yang fundamental telah berubah dalam cara kekuatan besar memaksakan kehendaknya. Tekanan maksimum tidak lagi menjamin kepatuhan maksimum. Hegemoni tidak lagi bekerja dengan cara lama.
Bagi diplomasi Indonesia yang mengusung prinsip bebas aktif, memahami pergeseran ini bukan pilihan, melainkan titik awal dari setiap kebijakan luar negeri yang ingin tetap relevan di dunia yang sedang berubah bentuk. Dunia setelah perang ini tidak sama dengan dunia sebelumnya.
Dalam perang ini, tidak ada pemenang dalam arti heroik dan bersih. Tapi ada satu pihak yang keluar dari reruntuhan perang dengan lebih banyak dari yang dibawanya masuk. Dan nama pihak itu adalah Iran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika