Oleh: Ahmad Dumyathi Bashori, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Konsul Haji KJRI Jeddah periode 2014–2018
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebanyak 378 jamaah haji kloter pertama asal Probolinggo mendarat di Surabaya pada 1 Juni 2026 pukul 20.25 WIB, menjadi bagian dari gelombang kepulangan 17 kloter yang diberangkatkan dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah.
Mereka pulang membawa kenangan, kelelahan, dan tidak sedikit keluhan. Bukan tentang Makkah atau Madinah yang terus berbenah, melainkan tentang layanan dari sisi Indonesia sendiri: informasi yang lambat sampai ke keluarga, aplikasi yang lumpuh di momen kritis, koordinasi petugas yang masih terasa seperti improvisasi dadakan.
Di tengah kepulangan yang semestinya menjadi momen syukur itu, ada cermin besar yang perlu kita tatap jujur.
Bayangkan Arab Saudi dan Indonesia sebagai dua pelari dalam satu lintasan. Yang pertama berlari dengan sepatu berteknologi tinggi, didorong mesin, dibekali peta digital yang diperbarui setiap detik. Yang kedua masih sibuk berdebat soal jenis sepatu apa yang akan dipakai musim depan. Itulah, kurang lebih, gambaran perbandingan pengelolaan haji kedua negara hari ini.
Arab Saudi tidak sedang bermain-main. Di bawah Visi 2030, Kerajaan menargetkan 30 juta jamaah haji dan umrah per tahun pada penghujung dekade ini, hampir tiga kali lipat kapasitas sebelum pandemi.
Di Mina dan Arafah, kecerdasan buatan memantau jutaan manusia secara real-time untuk mencegah tragedi kerumunan. Di lorong Masjidil Haram, robot melayani jamaah lansia. Kereta Haramain menghubungkan Makkah, Madinah, dan Jeddah dalam hitungan menit. Platform digital Nusuk mengintegrasikan pendaftaran, akomodasi, transportasi, hingga jadwal ziarah dalam satu genggaman.
Ini bukan sekadar modernisasi, ini adalah ‘revolusi’ peradaban pelayanan : bahwa melayani tamu Allah ‘syarafun lana’ (kemuliaan kami) adalah tanggung jawab yang tidak boleh setengah-setengah.
Lalu bagaimana Indonesia, negara pengirim jamaah terbesar di dunia? Kita masih debat.
Lingkaran Tidak Pernah Putus
Setiap tahun, menjelang musim haji, perhatian publik kerap tertuju pada pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Diskusi mengenai besaran biaya memang penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan jamaah dan keberlanjutan pengelolaan dana haji. Namun, di tengah perdebatan tersebut, ada agenda lain yang tidak kalah strategis dan perlu mendapat perhatian lebih besar, yakni transformasi digital penyelenggaraan haji.
Ke depan, Indonesia memerlukan peta jalan digitalisasi haji yang jelas, terukur, dan berkelanjutan lintas periode kepemimpinan. Digitalisasi tidak cukup hanya menghadirkan aplikasi, tetapi harus mampu mengintegrasikan seluruh layanan, mulai dari data jamaah, rekam medis, status keberangkatan, hingga informasi layanan selama berada di Tanah Suci.
Penguatan sistem digital ini akan memberikan manfaat besar, terutama dalam situasi yang membutuhkan respons cepat. Keluarga jamaah di Indonesia, misalnya, dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan tepat waktu apabila terjadi kondisi darurat kesehatan atau perubahan layanan selama pelaksanaan ibadah haji.
Sejumlah penyelenggara perjalanan haji dan umrah swasta telah menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kualitas layanan melalui fitur pelacakan jamaah, notifikasi otomatis kepada keluarga, maupun layanan konsultasi kesehatan jarak jauh. Pengalaman tersebut dapat menjadi referensi berharga bagi pemerintah dalam memperkuat layanan bagi jamaah haji reguler yang jumlahnya jauh lebih besar dan memiliki kebutuhan yang semakin beragam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika