Oleh: Irvan Rahardjo, Pendiri Komunitas Penulis Asuransi Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kewajiban pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) di industri perasuransian. Aturan itu tertuang dalam Pasal 9 POJK 11 Tahun 2023 dan wajib dilakukan paling lambat pada akhir 2026. Per 27 April 2026, terdapat 9 perusahaan yang dalam proses spin off dengan pendirian perusahaan baru.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sebanyak 41 perusahaan asuransi dan reasuransi syariah telah menyerahkan dokumen perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS) pada Selasa (5/5/2026). Langkah administratif ini merupakan bentuk kepatuhan pelaku industri terhadap Pasal 9 POJK Nomor 11 Tahun 2023.

Sebanyak 28 entitas di antaranya memilih jalur pendirian perusahaan baru untuk melakukan aksi korporasi tersebut. Penyerahan rencana kerja ini bertujuan untuk memperkuat struktur industri keuangan syariah di Indonesia melalui kemandirian unit usaha.

Peluang dan Tantangan Asuransi Syariah di Indonesia

Dengan aset asuransi jiwa syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif, mencapai Rp34,70 triliun pada awal 2025, naik dari Rp33,18 triliun pada 2024, asuransi syariah di Indonesia memiliki peluang besar karena populasi muslim terbesar dan meningkatnya kesadaran akan produk halal.

Namun menghadapi tantangan utama berupa rendahnya literasi, permodalan terbatas, dan kebutuhan inovasi produk. Spin-off (pemisahan) unit syariah pada 2026 menjadi peluang memperkuat branding, sekaligus tantangan manajemen.

Berhasil membalikkan hasil investasi dari negatif Rp 311,89 miliar per Februari 2025 menjadi positif Rp 545,24 miliar per Februari 2026 menurut data OJK , ada beberapa peluang asuransi syariah yang dapat disebutkan berikut:

Pertama, pasar muslim terbesar: populasi muslim yang besar menawarkan potensi penetrasi pasar yang sangat luas. Populasi muslim yang besar di Indonesia, menawarkan potensi penetrasi pasar yang sangat luas dan menjanjikan, terutama dalam industri halal dan gaya hidup muslim. Pada tahun 2026, ekonomi halal global diproyeksikan tumbuh pesat, memperkuat posisi populasi Muslim sebagai penggerak utama konsumsi global.

Potensi pasar tersebut pada tahun 2026 diantaranya meliputi a). Dengan lebih dari 242 juta jiwa penduduk Muslim pada 2026, Indonesia mempertahankan posisinya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. b) Pertumbuhan Nilai Pasar Halal: Ekonomi halal global diproyeksikan menyentuh angka US$ 3 triliun pada 2026, menandakan peluang besar bagi makanan, kosmetik, fashion, dan sektor jasa lainnya. c) Wajib Halal Oktober 2026: PP No. 42 Tahun 2024 yang mewajibkan sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan kosmetik akan mendorong standarisasi dan kepercayaan konsumen, memperluas penetrasi produk halal secara domestik. d) Sektor Utama Industri Halal: Selain makanan dan minuman yang menjadi tulang punggung, sektor keuangan syariah, fashion muslimah, dan pariwisata ramah muslim (halal tourism) juga tumbuh signifikan. e) Belanja Global: Belanja umat Islam global diproyeksikan mencapai 2,43 triliun dolar AS, yang mencerminkan daya beli yang sangat besar. Dengan populasi yang besar, Indonesia berpeluang besar untuk bertransformasi dari sekadar konsumen menjadi produsen dan pusat industri halal dunia.

Kedua . Ekosistem Halal: Integrasi dengan lembaga keuangan syariah dan tren gaya hidup halal. Ekosistem halal di Indonesia pada tahun 2026 telah bertransformasi menjadi sebuah sistem yang terintegrasi penuh, menyatukan rantai pasok industri halal dengan lembaga keuangan syariah, didorong oleh tren gaya hidup halal yang meluas (halal lifestyle).

Ketiga, Digitalisasi: Pemanfaatan AI dan teknologi untuk pemasaran dan pelayanan yang lebih personal. Digitalisasi melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan teknologi modern telah mengubah paradigma pemasaran dan pelayanan pelanggan menjadi lebih personal, relevan, dan efisien. Di tahun 2026, pendekatan ini tidak lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan strategis untuk meningkatkan loyalitas dan pengalaman pelanggan (customer experience).

Keempat . Sentimen Keadilan: Keunggulan konsep sharing of risk (takaful) yang dianggap lebih adil (fairness) dibandingkan konvensional. Konsep sharing of risk (takaful/asuransi syariah) dianggap lebih adil (fairness) dibandingkan konvensional (transfer of risk) karena berlandaskan pada prinsip saling tolong-menolong (ta'awun) dan kebersamaan. Takaful berfokus pada perlindungan kolektif, bukan sekadar pemindahan risiko komersial ke perusahaan.

Kelima , Spin-off 2026: Pemisahan entitas memicu inovasi produk dan fokus bisnis yang lebih baik. Spin-off atau pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) asuransi di Indonesia yang wajib diselesaikan paling lambat 31 Desember 2026 menjadi katalisator utama transformasi industri. Sesuai dengan POJK Nomor 11 Tahun 2023, kebijakan ini memaksa UUS bertransformasi menjadi entitas mandiri (full-fledged) atau mengalihkan portofolionya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika