Oleh: Muhammad Aditya Pradana, Peneliti Poltracking Indonesia
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam beberapa bulan terakhir, keluhan masyarakat mengenai harga kebutuhan pokok semakin mudah dijumpai dalam percakapan sehari-hari. Dari pasar tradisional hingga ruang digital, isu daya beli kembali menjadi kegelisahan utama. Hasil survei nasional Poltracking Indonesia periode Maret 2026 menjadi menarik untuk dicermati.
Di tengah tekanan ekonomi tersebut, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tercatat sebesar 74,9 persen. Pada saat yang sama, persoalan utama yang dirasakan oleh masyarakat tetap berkaitan dengan mahalnya harga kebutuhan pokok (28,5 persen) dan kemiskinan (23,6 persen).
Sekilas, data ini tampak bertolak belakang. Lazimnya, tekanan ekonomi akan berdampak langsung terhadap penurunan kepuasan masyarakat kepada pemerintah. Ketika harga pangan naik, lapangan pekerjaan terbatas, dan kebutuhan rumah tangga yang semakin bertambah, masyarakat biasanya akan menjadi lebih kritis. Namun, realitas politik tidaklah selalu berjalan sesederhana logika ekonomi. Di sinilah kita perlu membaca dukungan publik secara lebih utuh.
Ilmuwan politik David Easton membedakan dukungan masyarakat ke dalam dua bentuk, yaitu specific support dan diffuse support. Specific support lahir dari kepuasan terhadap kebijakan yang konkret. Sementara diffuse support bertumpu pada kepercayaan terhadap pemimpin, institusi, dan keyakinan bahwa keadaan akan bergerak ke arah yang lebih baik.
Bila memakai kerangka tersebut, tingginya kepuasan saat ini tampaknya lebih banyak ditopang oleh diffuse support. Sebagian masyarakat mungkin belum sepenuhnya puas terhadap kondisi ekonomi sehari-hari, tetapi masih percaya bahwa pemerintahan saat ini bekerja dan memiliki arah kebijakan yang jelas. Dalam pengalaman banyak negara, kepercayaan seperti ini sering menjadi modal penting pada fase awal pemerintahan.
Selain itu, faktor kepemimpinan juga tidak dapat diabaikan. Max Weber pernah menjelaskan bahwa legitimasi politik kerap bertumpu pada otoritas personal, yakni ketika seorang pemimpin dipersepsikan memiliki kualitas tertentu dan layak untuk diikuti. Dalam konteks Indonesia, Presiden Prabowo hadir dengan citra sebagai figur yang tegas, berpengalaman, dan menempatkan stabilitas sebagai prioritas. Dan dalam demokrasi, persepsi dapat memberikan toleransi dan menunda evaluasi, tetapi tidak dapat meniadakannya.
Pada saat survei Poltracking Indonesia ini dirilis tanggal 13 April 2026 lalu, praktis kepemimpinan Presiden Prabowo telah berjalan selama 540 hari atau sekitar 1 tahun 5 bulan dan 24 hari. Dan dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden Prabowo telah menjalankan berbagai program prioritas yang diharapkan mampu mewujudkan visi-misi pemerintahan.
Di sisi lain, kondisi ketegangan geopolitik dunia memberikan dampak ke dalam negeri baik secara langsung maupun tidak langsung, dan pemerintah dituntut untuk mampu menjalankan roda pemerintahan yang stabil di tengah ketidakpastian tersebut. Ketika masyarakat menghadapi kecemasan ekonomi, kebutuhan terhadap rasa aman biasanya akan ikut berkelindan. karakter kepemimpinan yang dipersepsikan tegas, berani, kuat dan semacamnya akan cenderung memperoleh respons yang positif dari masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang mudah untuk dikenali dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Misalnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi salah satu kebijakan yang paling sering disebut masyarakat sebagai program yang manfaatnya sangat terasa. Program semacam ini penting bukan hanya secara substansi, tetapi juga secara psikologis, karena negara tampak turut hadir dalam kehidupan keseharian masyarakat.
Pandangan Walter Lippmann membantu menjelaskan hal tersebut. Lippmann mengingatkan bahwa publik sering menilai politik bukan dari keseluruhan realitas yang kompleks, melainkan dari gambaran nyata yang hadir di dalam benak mereka. Simbol, pengalaman langsung, dan pesan yang sederhana, kerap lebih kuat pengaruhnya dibanding penjelasan teknokratis yang terlalu rumit.
Karena itu, satu kebijakan yang konkret dan mudah dipahami kadang memiliki dampak politik yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kebijakan teknokratis yang baik, tetapi abstrak di mata publik. Dalam politik modern, kerja saja itu tidaklah cukup, tetapi kerja-kerja tersebut juga harus dapat dilihat langsung dan dirasakan nyata manfaatnya oleh masyarakat.
Meski demikian, tingkat kepuasan yang tinggi tidak boleh dipahami juga sebagai jaminan permanen, karena dukungan publik ini bersifat dinamis, jika persoalan harga pangan, kesempatan kerja, dan ketimpangan sosial lainnya tidak membaik, maka kepercayaan publik itu pun perlahan juga akan semakin tergerus.
Oleh karena itu, evaluasi terhadap program prioritas menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program tidak hanya baik dalam desain, tetapi juga kuat dalam implementasi dan efektif dalam komunikasi. Karena dalam banyak kasus, tantangan terbesar bukan hanya pada kebijakan itu sendiri, tetapi pada bagaimana kebijakan itu dapat diterjemahkan di dalam masyarakat.
Tentunya kepemimpinan Presiden Prabowo pada saat ini masih terhitung berada dalam masa transisi dari pemerintahan sebelumnya, yakni pemerintahan Presiden Joko Widodo. Poltracking Indonesia juga pernah merekam pada rilis hasil survei periode September 2024 terkait evaluasi kinerja presiden pada akhir masa jabatannya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi tercatat 86,5 persen. Ada rentang sebesar 14,6 persen jika dibandingkan angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo pada saat ini.
Karena itu, tantangan utama pemerintah saat ini bukan sekadar menjaga popularitas, melainkan mengubah kepercayaan menjadi capaian yang nyata. Stabilitas harga kebutuhan pokok, penciptaan lapangan kerja, kualitas layanan publik, dan kepastian arah ekonomi yang akan menjadi ukuran sesungguhnya. Kepercayaan publik adalah modal politik yang mahal, tetapi semua modal politik nilainya hanya akan bertahan apabila dapat diterjemahkan ke dalam kinerja yang dampaknya nyata dirasakan oleh masyarakat secara luas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika