Oleh : Smith Alhadar, Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada 17 Februari, delegasi Iran dan AS akan kembali berunding di Geneva, Swiss, sebagai kelanjutan perundingan putaran pertama di Oman pasca perang 12 hari pada Juni tahun lalu melawan Israel-AS. Kendati sangat krusial dan menentukan masa depan Republik Islam Iran, bahkan Timur Tengah secara keseluruhan, peluang keberhasilannya tidak cukup besar.
Pasalnya, Presiden AS Donald Trump telah memobilisasi aset militer AS secara besar-besaran untuk menekan Iran yang mustahil bisa ditarik pulang tanpa konsesi signifikan dari Iran guna menyelamatkan wajah Trump. Selain kapal induk USS Abraham Lincoln bersama gugus tempur kapal perang bersama jet tempurnya, kapal induk USS Gerald Ford yang memuat 75 jet tempur sedang bergerak ke Timteng.
Kendati ekonomi sedang limbung, kemarahan masyarakat atas tewasnya ribuan demonstran, dan kapasitas militernya merosot, Iran tidak dalam posisi untuk menyerah pada tuntutan eksesif Trump. Tuntutan itu adalah Iran harus menghentikan total program nuklirnya, membatasi program rudalnya, serta memutus jaringan proksinya di Irak, Lebanon, Palestina, dan Yaman.
Sementara itu, retorika ancaman perang antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei terus bereskalasi. Ketika artikel ini ditulis, 18 Februari, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Latihan perang besar-besaran di mulut Selat Hormuz, tempat lalu-lalang tanker-tanker internasional yang mengangkut 20 persen kebutuhan energi dunia. Tentu saja latihan ini memberi pesan kepada Trump bahwa Iran siap berperang bila AS memulainya. Bagaimanapun, hasil perundingan tiga jam di Geneva mengisyaratkan perdamaian masih mungkin bila konsesi yang ditawarkan Iran bisa diterima Trump untuk menyelamatkan mukanya.
Proyek Netanyahu
Tuntutan Trump ini berbeda dengan tuntutannya ketika, dalam periode pertama pemerintahannya (2017-2021), ia mundur secara sepihak dari kesepakatan multilateral Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) terkait program nuklir Iran pada 2018. Mundurnya Trump disertai tekanan maksimum untuk memaksa Iran merundingkan kembali JCPOA yang tidak memuaskan Israel di bawah PM Benjamin Netanyahu. Perlu diketahui, JCPOA juga mengecewakan lobi Yahudi AIPAC, kaum hawkish di kalangan Partai Republik, dan komunitas Evangelis yang merupakan basis dukungan Trump.
Tuntutan Trump bertambah saat ia bertemu Netanyahu di resor Mar-a-Lago, Kalifornia, pada 29 Desember atau sehari setelah pecah demonstrasi di Iran akibat mata uang riyal terjun bebas yang memicu inflasi tinggi. Di rumah peristirahatan Trump itu keduanya berbicara mengenai Iran. Segera setelah itu, keduanya mengorkestrasi demonstrasi. AS mengirim 6.000 unit Starlink ke Iran untuk merespons blackout internet yang dilakukan rezim mullah Iran, mendorong demonstran menduduki lembaga-lembaga pemerintah, dan menjanjikan bantuan bila aparat Iran masih menembaki demonstran.
Setelah demonstrasi berhasil diatasi dan demonstrasi prorezim yang menghadirkan puluhan ribu orang, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi berunding tidak langsung dengan utusan khusus AS Steve Witkoff dan Jared Kushner di Oman, 6 Februari. Perundingan itu disebut “konstruktif”, tapi tak ada terobosan. Iran hanya bersedia merundingkan program nuklirnya dan mewanti-wanti bahwa program rudalnya adalah garis merah. Tetapi bersedia mencairkan uranium yang telah diperkaya hingga 60 persen sesuai dengan Pakta Nonproliferasi Nuklir (NPT) di mana Iran adalah penandatangannya.
Khawatir pada komitmen Trump melanjutkan perundingan dengan Iran, Pada 11 Februari, Netanyahu kembali menemui Trump di Gedung Putih. Selain Gaza, isu lain yang dibicarakan adalah Iran. Netanyahu meyakinkan Trump bahwa Iran tak bisa dipercaya dan bahwa solusi militer untuk penggantian rezim merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan isu Iran. Lagi-lagi Trump terpengaruh dan memutuskan mengirim gugus tempur USS Gerald Ford untuk meningkatkan tekanan. Teheran justru memperkeras posisinya bahwa bila diserang, militernya akan menyerang seluruh pangkalan militer di kawasan.
Strategi pemerintahan Trump di Timteng memeng beririsan dengan kepentingan Israel. Dalam konsep Strategi Keamanan Nasional AS yang dirilis tahun lalu, Washington tak lagi memprioritaskan Timteng dalam kebijakan luar negerinya. Untuk itu, Israel harus diperkuat untuk bisa mempertahankan dirinya sendiri. Tetapi sejak pecah perang 7 Oktober 2023, konstelasi politik di kawasan berubah.
Kini Israel, bukan Iran, yang dilihat Arab sebagai ancaman nyata. Rezim Bashar al-Assad di Suriah, musuh Arab sekaligus sekutu Iran, telah runtuh. Di bawah pemerintahan baru Suriah, Saudi menjalin hubungan erat dengannya. Riyadh pun memperkuat pengaruhnya di Lebanon setelah Hezbollah melemah.
Saudi juga membangun pakta militer dengan Pakistan. Turki menyatakan akan bergabung ke dalam pakta ini setelah Riyadh dan Ankara merehabilitasi hubungan dan bahu-membahu membangun dan menjaga stabilitas Suriah.
Di pihak lain, Israel semakin terisolasi akibat genosida dan ethnic cleansing yang di Gaza dan Tepi Barat. Israel juga masih dihantui ancaman dari Lebanon dan Houthi saat Hamas tak mampu dikalahkan. Dalam situasi ini sangat sulit membayangkan Netanyahu akan survive bila militer Israel harus mundur total dari Gaza dan Hizbullah tidak dilucuti.
Dalam konteks inilah, AS-Israel ngotot rezim mullah harus dihancurkan berapa pun ongkos politik dan keamanannya. Netanyahu akan menjadi king of king Israel bila proyek yang diidamkan sejak 20 tahun lalu terealisasi. Munculnya rezim baru di Iran yang pro-Israel yang akan menciptakan kerentanan keamanan negara-negara Timteng ketika Israel muncul sebagai hegemon di kawasan, akan menguburkan isu Palestina dan memaksa Arab menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accord. Dus, harapan Trump untuk tidak lagi mencampuri urusan Timteng yang menggerogoti ekonomi dan politik AS tercapai.
Perang Irrasional
Iran dikenal sebagai perunding ulung (tough negotiator). Tapi apakah dia akan berhasil membawa Trump pada perdamaian komprehensif? Ada beberapa hal yang memungkinkan hal itu terjadi. Pertama, posisi politik Trump di kawasan lemah. Tidak ada satupun negara di kawasan bersedia mendukung serangan AS ke Iran. Dampaknya tak tertanggungkan. Mereka bukan hanya menanggung serangan balasan Iran, tapi juga keterlibatan proksi Iran seperti Kataib Hezbollah (Irak), Houthi (Yaman), dan Hizbullah (Lebanon). Pada 2019, Houthi berhasil menghancurkan instalasi minyak Arab Saudi, Aramco.
Sepanjang perang Hamas-Israel, Houthi juga mengganggu perdagangan maritim di Laut Merah dengan menyerang kapal kargo yang terkait dengan Israel. Pada perang April 2024 dan Juni 2025, puluhan rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan udara berlapis Israel. Rudal Iran juga sukses menghancurkan pangkalan militer AS di Irak (2020) dan Qatar (2025).
Kedua, kendati militernya merupakan yang terkuat di dunia, AS tidak akan memenangkan perang melawan Iran. Target serangan AS di Iran bisa sukses, tapi kecil kemungkinannya bisa menghasilkan penggantian rezim karena tak ada kelompok oposisi yang kuat dan kredibel. Sebaliknya, serangan AS justru akan menyatukan rakyat Iran.
Ketiga, kemenangan cepat tidak mungkin dicapai. Padahal, perang berkepanjangan akan mengganggu perekonomian dunia. Melejitnya harga minyak dunia yang disertai inflasi tinggi bukan saja menganggu ekonomi AS, tapi juga keamanan, ekonomi, dan masa depan sekutunya di kawasan.
Dalam konteks politik domestik AS, perang panjang bisa menggerus suara Republik dalam pemilu sela AS tahun ini. Belum lagi kebijakan tarif Trump merugikan publik AS akibat harus membeli barang yang lebih mahal.
Keempat, Iran memang bukan tandingan militer AS. Tapi kemenangan perang tidak hanya ditentukan oleh superioritas militer sebuah negara, tapi juga melibatkan elemen psikologis, budaya, sejarah, rekam jejak, dan tujuan perang. Ketika martabatnya dilukai dan eksistensinya dipertaruhkan, sebuah bangsa akan melawan dengan semua kemampuan yang dimiliki.
Andaikan rezim mullah berhasil diruntuhkan, rezim pengganti tak akan memiliki legitimasi. Kebetulan AS meninggalkan legasi buruk di Iran. Pada 1953, badan intelijen AS (CIA) dan Inggris (M16) meruntuhkan pemerintahan Mohammad Mossadeq yang terpilih secara demokratis dan mendudukkan Shah Iran kembali di tahtanya akibat Mossadeq menasionalisasi minyak Iran.
Menyadari kudeta AS-Inggris itu tidak populer, pada 1974 Shah menasionalisasi minyak Iran. Tapi terlambat. Pada 1979 ia dijatuhkan oleh revolusi.
Dalam konteks ini, dari sisi political calculus AS, perang dengan Iran nampak tidak masuk akal. Apalagi dengan preteks menyelamatkan nyawa rakyat Iran. Mengapa Trump tidak memprioritaskan menyelamatkan rakyat Palestina yang mengalami genosida? Tak kurang dari 72 ribu warga Gaza dibunuh dan 172 ribu lainnya cedera oleh bom-bom yang dipasok AS.
Sudahlah, berhenti menjadi hipokrit di siang bolong. Toh, puluhan imigran di AS juga terbunuh oleh Immigration and Custom Enforcement (ICE) tanpa rasa bersalah Trump.
Dus, perundingan di Geneva adalah peluang menghindari perang yang merugikan seluruh dunia. Setelah perundingan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan pemahaman tentang prinsip-prinsip pedoman kesepakatan (understanding on the guiding principles of a deal) telah dicapai. Selain kesediaan mereduksi tingkat pengayaan uranium hingga ke aras yang diizinkan oleh Pakta Nonproliferasi Nuklir (NPT) di mana Iran adalah penandatangannya, Iran juga bersedia menjual energinya ke AS, kerja sama Iran-AS di bidang gas, minyak, dan mineral, atau bahkan membeli pesawat dari AS.
Namun, sebagai imbalan, Iran menuntut pencabutan semua sanksi AS. Tawaran Iran ini cukup menarik yang diasumsikan sebagai konsesi besar untuk memungkinkan Trump memerintahkan penarikan mundur semua aset militernya di Laut Arab. Perundingan yang berakhir cepat, hanya tiga jam untuk isu-isu yang rumit dan sensitif, bisa saja kita menginterpretasikan gap antara posisi Iran dan AS masih sangat lebar, meskipun Araghchi menyatakan perundingan berlangsung dalam atmosfer yang konstruktif.
Walakin, Netanyahu tak akan menyetujuinya kecuali program nuklir Iran dihentikan total, rudal balistiknya dibatasi, dan kesediannya menarik diri dari kepemimpinannya dalam jaringan proksinya di negara-negara Arab.
Merespons hasil perundingan itu, Trump mengakui Iran adalah perunding yang ulung. Ini isyarat bahwa tawaran Iran cukup menarik tapi belum cukup.
Kalau dalam perundingan berikutnya – kalau perundingan akan terjadi – mungkin Iran bisa menambah konsesi berupa kesediaannya mengurangi atau bahkan memutuskan pertaliannya dengan proksi-proksinya, posisi Iran di mata negara-negara Arab kian kuat. Sebaliknya, posisi AS dan Israel semakin lemah. Kalau konsesi Iran ditolak AS, perang tak bisa dihindari, dan dunia siap-siap menghadapi krisis ekonomi yang serius, yang berpotensi merambah pada krisis politik. Indonesia harus siap-siap menghadapi dampak buruk ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika